PBNU Serukan Perlawanan UU Ciptaker Lewat Jalur Konstitusi Demo menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (9/10), (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Merahputih.com - Dalam menyikapi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dinilai bermasalah dan telah disahkan pada Senin (5/10) pekan lalu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud mengajak kepada seluruh warga bangsa dan Nahdliyin (warga NU) untuk menyalurkan aspirasi kritis dengan berjuang di jalur konstitusi. Ia juga meminta Nahdlyin menghindari tindakan inkonstitusional.

“Saya mengajak agar mari kita salurkan aspirasi kritis kita dengan tetap berjuang melalui jalur konstitusi. Kita bawa ke Mahkamah Konstitusi dengan cara-cara yang mulia, yang bermartabat, dan akhlak yang mulia,” kata Marsudi dalam keteranganya, Senin (12/10).

Baca Juga

Kritik Perlakuan Aparat, Dewan Pers: Wartawan Harusnya Dilindungi, Bukan Diintimidasi

Ia menegaskan agar warga NU jangan sampai terpancing pada ajakan berbagai pihak untuk melakukan tindakan inkonstitusional.

Selain itu,arsudi juga mengajak Nahdliyin agar senantiasa menjaga ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian.

“Jangan sampai kita terpancing pada pihak-pihak yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang inkonstitusional. Jaga ketertiban, hindari perpecahan, serta konsisten menjaga kesepakatan bersama dalam berbangsa dan bernegara,” tegas Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah Jakarta ini.

“Mudah-mudahan kita tetap dilindungi Allah dan diberi kesehatan atas pandemi COVID-19 ini,” tambahnya.

Ia juga menerangkan bahwa PBNU telah menyampaikan pernyataan sikap pada Jumat (9/10) lalu.

Polisi berjaga saat demo menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (9/10), (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
Polisi berjaga saat demo menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (9/10), (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Di poin kedelapan, PBNU menyatakan akan terus mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke MK.

“Harapannya (dengan uji materi) dapat menemukan jalan untuk rekonsiliasi dan keseimbangan antara kemaslahatan yang masih kontradiktif,” katanya.

Dalam poin kedelapan pernyataan sikap PBNU dinyatakan bahwa NU akan membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Bagi PBNU, upaya hukum merupakan jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan disbanding mobilisasi massa. Terlebih, dalam suasana pandemi dan ikhtiar bersama untuk memotong rantai penularan COVID-19.

Baca Juga

Ribka Tjiptaning Kaget dan Geram Masih Ada Penangkapan Wartawan

Nahdlatul Ulama mendesak pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Dalam suasana pandemi dan ikhtiar bersama untuk memotong rantai penularan, upaya hukum adalah jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan dibanding mobilisasi massa," tutup dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Takut Ketahuan Bodoh, Debat Cawalkot Solo Tak Disiarkan Live
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Takut Ketahuan Bodoh, Debat Cawalkot Solo Tak Disiarkan Live

Akun Facebook Prabu Wicaksono mengunggah sebuah foto portal berita yang berjudul “Debat Calon Wali kota Solo Tak Disiarkan Live, KPU: Takut Gobloknya Ketahuan Kayak Bapaknya Dulu”.

BNN Bongkar 33 Jaringan Narkoba Selama 2019
Indonesia
BNN Bongkar 33 Jaringan Narkoba Selama 2019

Kebanyakan melalui online, jasa pengiriman, tetapi masih ada jalur laut

Sejumlah Pentolannya Diciduk Polisi, Ini Respon KAMI
Indonesia
Sejumlah Pentolannya Diciduk Polisi, Ini Respon KAMI

KAMI menolak secara kategoris penisbatan atau pengaitan tindakan anarkis dalam unjuk rasa kaum buruh

Epidemiolog UGM: Pembukaan Bioskop Berisiko Munculkan Kluster Baru
Indonesia
Epidemiolog UGM: Pembukaan Bioskop Berisiko Munculkan Kluster Baru

Ruangan tertutup berisi banyak orang sangat rentan menjadi tempat penularan terutama ketika tidak diterapkan protokol kesehatan dengan baik.

DPR Desak Luhut Hentikan Operasional Bus AKAP dari dan ke Jakarta
Indonesia
DPR Desak Luhut Hentikan Operasional Bus AKAP dari dan ke Jakarta

"Saya inginnya agar Jakarta karantina wilayah. Jadi, bicara pembatasan bukan hanya terkait operasional bus ini tetapi juga moda transportasi lain yang keluar Jakarta," katanya

Pemerintah Dianggap Kurang Galak Cegah Lonjakan Pemudik
Indonesia
Pemerintah Dianggap Kurang Galak Cegah Lonjakan Pemudik

Pemerintah juga perlu merealisasikan skrining komunitas dan peningkatan jumlah laboratorium

Dua Anak Buahnya Positif COVID-19, Anies Tutup Blok G Balaikota DKI Jakarta
Indonesia
Dua Anak Buahnya Positif COVID-19, Anies Tutup Blok G Balaikota DKI Jakarta

Penutupan sebagai langkah penegakan Peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2020

Jokowi Kembali Ingatkan Pembantunya Punya Aura Tangani Krisis
Indonesia
Jokowi Kembali Ingatkan Pembantunya Punya Aura Tangani Krisis

Apabila persoalan regulasi dan administrasi menjadi kendala penyerapan anggaran tersebut, maka regulasi tersebut harus direvisi,

Demokrat Minta Jokowi Tanggung Biaya Kepulangan WNI Jemaah Tabligh di Luar Negeri
Indonesia
Demokrat Minta Jokowi Tanggung Biaya Kepulangan WNI Jemaah Tabligh di Luar Negeri

Tiga kluster itu adalah WNI di Malaysia, ABK dan Jamaah Tabligh

Sidang Jiwasraya, Saksi JPU Bantah Pernah Beri Uang ke Salah Satu Pejabat Jiwasraya
Indonesia
Sidang Jiwasraya, Saksi JPU Bantah Pernah Beri Uang ke Salah Satu Pejabat Jiwasraya

Jawaban serupa diberikan Ronald ketika ditanyai kuasa hukum terkait fasilitas rafting senilai Rp70 juta di Kulon Progo