PBNU Serahkan Rekomendasi UU Cipta Kerja Pada Wapres Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.id)

MerahPutih.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyerahkan draf rekomendasi yang berisi delapan poin terkait kiritik terhadap UU Cipta Kerja saat bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di rumah dinasnya Jakarta, Kamis (15/10) malam.

“Masih banyak catatan yang kami kritisi, kritik lho ya, bukan berarti kami menentang, tapi kritik. Hal yang masih belum berpihak pada rakyat, antara lain soal tambang, kontrak (pekerja lepas) yang tidak dibatasi. Jadi kami juga secara resmi sampaikan delapan poin,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil.

Menurut warga Nahdliyin, UU Cipta Kerja bersifat eksklusif, elitis dan tidak berpihak kepada rakyat kebanyakan. Selain itu, undang-undang ini tertutup, kurang sosialisasi, kurang komunikasi dan kurang dialog.

Baca Juga:

Demo Tolak UU Cipta Kerja Ricuh, Muhadjir: Tak Puas Silahkan Ajukan Judicial Review

PBNU mendesak pemerintah untuk melakukan komunikasi dan dialog terbuka dengan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dalam menerjemahkan UU Cipta Kerja tersebut dalam berbagai regulasi turunannya.

“Jadi bagaimana supaya ini terbangun persepsi yang positif, bahwa UU ini betul-betul demi rakyat, pro rakyat, pro buruh, pro-grassroot. Jadi jangan kelihatan elitis, kelihatan eksklusif dan politis,” tegasnya.

Ketum PBNU
Ketua Umum PBNU Said Aqil. (Foto: Antara).

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, Wapres Ma’ruf meminta PBNU ikut mendinginkan suasana yang tegang terkait pengesahan UU Cipta Kerja.

“NU diminta untuk menampung berbagai hasil rekomendasinya dan diharapkan juga NU dapat ikut mendinginkan suasana,” kata Masduki.

Wapres mempersilakan PBNU untuk mengajukan gugatan uji materi terhadap UU tersebut, apabila usulan dari PBNU tersebut dirasa sulit diadopsi melalui peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres) maupun regulasi lainnya.

“Kata Wapres, ada dua solusi yang diberikan; pertama, kalau masih bisa diadopsi lewat PP, maka itu akan diadopsi lewat PP, maka mana konsepnya? Saya (wapres) terima. Tetapi, kalau misalnya tidak bisa, maka ajukan saja judicial review,” ujarnya.

Baca Juga:

Pakar Hukum Tata Negara Sebut UU Ciptaker Penuhi Syarat Digugat ke MK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Jadi Teguran Keras untuk Pemerintah
Indonesia
Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Jadi Teguran Keras untuk Pemerintah

Kasus jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 menuai keprihatinan mendalam.

KPK Cecar Konsultan Bank Panin dan Jhonlin Baratama Soal Uang Suap ke Pejabat Pajak
Indonesia
KPK Cecar Konsultan Bank Panin dan Jhonlin Baratama Soal Uang Suap ke Pejabat Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa konsultan pajak atau kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin, Veronika Lindawati dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin Baratama, Kamis (19/8).

Pengunjung Candi Borobudur Saat Libur Lebaran Diprediksi Capai 10 ribu
Indonesia
Pengunjung Candi Borobudur Saat Libur Lebaran Diprediksi Capai 10 ribu

"Kami perkirakan pengunjung akan membludak nantinya, karena sudah satu tahun tidak kemana-mana. Jadi jumlah pengunjung itu hanya 50 persen dari masa ramai sebelum pandemi biar bisa disesuaikan, karena 10.000 orang itu juga dari hitungan luasan zona II," katanya.

Istri Edhy Prabowo Akui Diberi Uang 50 Ribu Dolar Sebelum Pelesiran ke Hawaii
Indonesia
Istri Edhy Prabowo Akui Diberi Uang 50 Ribu Dolar Sebelum Pelesiran ke Hawaii

Istri mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi mengakui diberi uang sebesar 50 ribu dolar Amerika Serikat (AS) beberapa hari sebelum berangkat ke Hawaii.

Mafia Tanah Diduga Terlibat dalam Pembebasan Lahan di Cipayung
Indonesia
Mafia Tanah Diduga Terlibat dalam Pembebasan Lahan di Cipayung

Surat perintah penyidikan itu diterbitkan 17 November 2021

Usai Diperiksa, Ketua FPI Minta Polisi Adil Tindak Kerumunan Lainnya
Indonesia
Usai Diperiksa, Ketua FPI Minta Polisi Adil Tindak Kerumunan Lainnya

"Kita minta keadilan di sini, yang lain juga yang berkerumun, termasuk wartawan yang berkerumun sekarang harus diproses juga biar adil ya," ujar Shobri.

KPK Lakukan Operasi di Gresik Jawa Timur
Indonesia
KPK Lakukan Operasi di Gresik Jawa Timur

KPK memastikan setiap perkembangan hasil kegiatan penyelidikan oleh tim KPK di Jawa Timur tersebut akan disampaikan lebih lanjut pada publik.

Penampakan Awan Lenticular Hebohkan Warga Pasuruan
Indonesia
Penampakan Awan Lenticular Hebohkan Warga Pasuruan

Awan lenticular kembali menampakkan diri di langit Kabupaten Pasuruan. Fenomena alam tersebut diabadikan sejumlah warganet sekaligus diunggah di sejumlah media sosial.

Wagub Prihatin Apartemen Jakarta Dijadikan Tempat Prostitusi
Indonesia
Wagub Prihatin Apartemen Jakarta Dijadikan Tempat Prostitusi

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku sedih dengan kasus bisnis lendir melalui aplikasi yang marak terjadi sekarang-sekarang ini di ibu kota.

Anak Buah Anies Sebut Ratusan Tempat Hiburan Malam Ajukan Pembukaan
Indonesia
Anak Buah Anies Sebut Ratusan Tempat Hiburan Malam Ajukan Pembukaan

Pemprov DKI Jakarta belum memberikan lampu hijau kepada tempat hiburan malam (THM) untuk dibuka kembali di tengah pandemi COVID-19.