PBNU Serahkan Rekomendasi UU Cipta Kerja Pada Wapres Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: setkab.go.id)

MerahPutih.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyerahkan draf rekomendasi yang berisi delapan poin terkait kiritik terhadap UU Cipta Kerja saat bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di rumah dinasnya Jakarta, Kamis (15/10) malam.

“Masih banyak catatan yang kami kritisi, kritik lho ya, bukan berarti kami menentang, tapi kritik. Hal yang masih belum berpihak pada rakyat, antara lain soal tambang, kontrak (pekerja lepas) yang tidak dibatasi. Jadi kami juga secara resmi sampaikan delapan poin,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil.

Menurut warga Nahdliyin, UU Cipta Kerja bersifat eksklusif, elitis dan tidak berpihak kepada rakyat kebanyakan. Selain itu, undang-undang ini tertutup, kurang sosialisasi, kurang komunikasi dan kurang dialog.

Baca Juga:

Demo Tolak UU Cipta Kerja Ricuh, Muhadjir: Tak Puas Silahkan Ajukan Judicial Review

PBNU mendesak pemerintah untuk melakukan komunikasi dan dialog terbuka dengan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dalam menerjemahkan UU Cipta Kerja tersebut dalam berbagai regulasi turunannya.

“Jadi bagaimana supaya ini terbangun persepsi yang positif, bahwa UU ini betul-betul demi rakyat, pro rakyat, pro buruh, pro-grassroot. Jadi jangan kelihatan elitis, kelihatan eksklusif dan politis,” tegasnya.

Ketum PBNU
Ketua Umum PBNU Said Aqil. (Foto: Antara).

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, Wapres Ma’ruf meminta PBNU ikut mendinginkan suasana yang tegang terkait pengesahan UU Cipta Kerja.

“NU diminta untuk menampung berbagai hasil rekomendasinya dan diharapkan juga NU dapat ikut mendinginkan suasana,” kata Masduki.

Wapres mempersilakan PBNU untuk mengajukan gugatan uji materi terhadap UU tersebut, apabila usulan dari PBNU tersebut dirasa sulit diadopsi melalui peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres) maupun regulasi lainnya.

“Kata Wapres, ada dua solusi yang diberikan; pertama, kalau masih bisa diadopsi lewat PP, maka itu akan diadopsi lewat PP, maka mana konsepnya? Saya (wapres) terima. Tetapi, kalau misalnya tidak bisa, maka ajukan saja judicial review,” ujarnya.

Baca Juga:

Pakar Hukum Tata Negara Sebut UU Ciptaker Penuhi Syarat Digugat ke MK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
SK Reklamasi Ancol Berpotensi Melanggar Hukum
Indonesia
SK Reklamasi Ancol Berpotensi Melanggar Hukum

SK Gubernur 237/2020 tentang Reklamasi Ancol dan Dufan haruslah didasari oleh Perda tentang RDTR dan Zonasi

Dukung Pelestarian Alam, KAI Tanam 18.000 Bibit Pohon
Indonesia
Dukung Pelestarian Alam, KAI Tanam 18.000 Bibit Pohon

Program ini sebagai wujud Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mendukung kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Ketum PBNU Said Aqil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Ketum PBNU Said Aqil Sembuh dari COVID-19

Dokter menyatakan telah memeriksa spesimen Pengasuh Pesantren Al-Tsaqafah ini pada Senin (7/12). Ia kemudian melakukan tes biomolekuler pada malam harinya.

Menag Imbau Warga di Zona Merah COVID-19 Ibadah di Rumah
Indonesia
Menag Imbau Warga di Zona Merah COVID-19 Ibadah di Rumah

Ia juga mengajak umat menjadi teladan disiplin mematuhi penerapan protokol kesehatan

Pemkot Jakpus Geram Apartemen Green Pramuka City Jadi Lokasi Prostitusi Online
Indonesia
Pemkot Jakpus Geram Apartemen Green Pramuka City Jadi Lokasi Prostitusi Online

Menurut dia, prostitusi online ini merupakan kejadian pertama kalinya ada di apartemen Green Pramuka City

PPKM Mikro, Berikut Perubahan Jam Operasional MRT
Indonesia
PPKM Mikro, Berikut Perubahan Jam Operasional MRT

PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan perubahan jadwal mengikuti ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dalam menangani pandemi COVID-19.

Ratusan Ribu Orang Positif COVID-19, Pemerintah Terlalu Fokus Genjot Ekonomi
Indonesia
Ratusan Ribu Orang Positif COVID-19, Pemerintah Terlalu Fokus Genjot Ekonomi

Jika pemerintah terus menginjak gas saja dengan menggenjot perekonomian, tanpa menarik rem dengan segera, maka wabah COVID-19 di Indonesia akan semakin parah.

TNI Dikerahkan Cari Tokoh Penggerak Kerusuhan saat Aksi UU Cipta Kerja
Indonesia
TNI Dikerahkan Cari Tokoh Penggerak Kerusuhan saat Aksi UU Cipta Kerja

"Lalu cari dan temukan tokoh di lapangan yang menggerakkan. Karena itu yang penting," kata Dudung.

32 Sengketa Pilkada Lanjut ke Tahap Pembuktian
Indonesia
32 Sengketa Pilkada Lanjut ke Tahap Pembuktian

Dari 32 sengketa pilkada tersebut, terdapat 2 sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yakni Pilkada Kalimantan Selatan.

Pariwisata Merosot, Arena Permainan Anak di Bandung Segera Dibuka
Indonesia
Pariwisata Merosot, Arena Permainan Anak di Bandung Segera Dibuka

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima Pemkot Bandung mengalami penurunan penerimaan menjadi sekitar Rp391 miliar.