PBNU Sebut Pembatalan Haji Saat Pandemi Bagian dari Syariah Ilustrasi calon jamaah haji (Foto dokumen ANTARA/Hery Sidik)

Merahputih.com - Pemerintah resmi membatalkan keberangkatan haji jemaah Indonesia di 1442 Hijriah/2021 Masehi.

Menurut Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini, pembatalan haji itu bagian dari maqhasiduas-syariah menjaga agama tetapi beribadah dalam keadaan darurat bisa ditunda.

Baca Juga

Pembatalan Haji Bisa Timbulkan Masalah Bilateral Indonesia dengan Arab Saudi

"Salat Jumat saja kalau hujan bisa ditunda, kalau hujannya deras sekali," kata Helmy dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (3/6).

Helmy meminta semua umat Islam yang ingin beribadah haji untuk bersabar dan terus berdoa agar dengan ditundanya keberangkatan haji tidak mengurangi makna niat untuk melaksanakan ibadah.

Ia juga menyampaikan dukungan kepada pemerintah, yakin menteri agama yang telah melakukan upaya maksimal untuk melakukan lobi, diplomasi melalui jalur formal maupun para ulama untuk bisa memberangkatkan calon jemaah haji.

Jamaah Haji Embarkasi Solo tiba di Bandara Internasional Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)
Jamaah Haji Embarkasi Solo tiba di Bandara Internasional Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

"Kami semuanya yakin seyakin-yakinnya bahwa pemerintah telah melakukan upaya yang maksimal melakukan lobi, melakukan diplomasi melalui jalur formal maupun melalui para ulama yang ada," ungap dia.

Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji 2021.

Yaqut mengungkapkan keputusan itu didasari pertimbangkan aspek keselamatan bagi Jemaah haji di tengah situasi Pandemi COVID-19.

Baca Juga

PPP Jabar: Dana Haji Tak Boleh untuk Penguatan Rupiah

"Kami pemerintah melalui Kemenag, menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021, tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji 2021," kata Yaqut, Kamis (3/6).

Menag Yaqut juga mengungkapkan hingga saat ini Pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan ibadah haji 2021. Sementara, pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk menyiapkan pelayanan ibadah haji. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Amankan Rp3,5 Miliar Terkait Kasus Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Amankan Rp3,5 Miliar Terkait Kasus Nurdin Abdullah

KPK mengamankan uang senilai total Rp3,5 miliar dari penggeledahan empat lokasi di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Senin (1/3) dan Selasa (2/3).

Jokowi Sebut Indonesia Capai Babak Baru Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jokowi Sebut Indonesia Capai Babak Baru Vaksinasi COVID-19

Indonesia telah menyuntikkan lebih dari 200 juta dosis kepada masyarakat.

[HOAKS atau FAKTA]: Konsumsi Petai dan Jengkol Bikin Strok
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Konsumsi Petai dan Jengkol Bikin Strok

Tidak ada hubungan antara konsumsi petai dan jengkol dengan strok, sedangkan petai sendiri dapat meningkatkan asam urat.

Vietnam Lebih Baik `dari Indonesia Dalam Penanganan Ekonomi Akibat Pandemi
Indonesia
Vietnam Lebih Baik `dari Indonesia Dalam Penanganan Ekonomi Akibat Pandemi

"Kontraksi ekonomi cukup moderat dan defisit APBN sebesar 6 persen, juga relatif lebih kecil dibanding negara lain yang di atas 10 persen," kata Sri Mulyani.

Kelompok Terduga Teroris Jamaah Islamiyah Raup Rp 124 Miliar dari Sumbangan Yayasan
Indonesia
Kelompok Terduga Teroris Jamaah Islamiyah Raup Rp 124 Miliar dari Sumbangan Yayasan

"Total aliran dana yang berhasil dikumpulkan melalui bantuan yayasan dan masyarakat sekitar Rp 124 miliar lebih," terang Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono

Epidemiologi UI Sebut Hampir Separuh Warga Jakarta Pernah Terpapar COVID-19
Indonesia
Epidemiologi UI Sebut Hampir Separuh Warga Jakarta Pernah Terpapar COVID-19

Pakar epidemiologi dari Tim FKM UI, Pandu Riono menjabarkan, dari hasil survei ini terlihat bahwa hampir separuh penduduk Jakarta pernah terinfeksi COVID-19, terbanyak pada usia 30-49 tahun.

[HOAKS atau FAKTA]: Like Video Porno, Fadli Zon Dicopot dari DPR
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Like Video Porno, Fadli Zon Dicopot dari DPR

Beredar video di Youtube yang menyatakan politikus Gerindra Fadli Zon dicopot dari jabatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Kaesang Sindir Gaji Wali Kota Solo, Begini Tanggapan Sang Kakak
Indonesia
Citilink Tetap Terbang di Periode 6 Sampai 17 Mei 2021
Indonesia
Citilink Tetap Terbang di Periode 6 Sampai 17 Mei 2021

Penerbangan tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria dalam melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Gugus Tugas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Pemerintah Rombak Posisi Komisaris dan Direktur Pertamina
Indonesia
Pemerintah Rombak Posisi Komisaris dan Direktur Pertamina

"Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui RUPS sebagai salah satu kewenangan pemegang saham," ujar Agus.