PBNU Persilakan Khatib Punya Sertifikat, Asal.... Lambang Nahdlatul Ulama. ANTARA

Merahputih.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) angkat bicara soal rencana Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan sertifikasi terhadap khatib. PBNU menegaskan tak ada yang salah dengan hal itu asalkan tidak bersifat mengekang.

"Mungkin sah-sah saja untuk kebutuhan pada level tertentu seseorang harus memiliki sertifikasi A,B,C dan seterusnya, tetapi tidak bisa kalau sertifikasi itu dijadikan alat untuk membatasi atau mengekang dakwah," ujar Wakil Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU Saifullah Amin di Jakarta, Selasa (19/2).

Baca Juga

Stafsus Ma'ruf Amin Isinya Orang NU dan MUI, Pengamat: Bagi-Bagi Jabatan

Wacana pemberian sertifikasi terhadap khatib tak memiliki masalah. Apalagi saat ini banyak penyiar ajaran Islam yang belum memiliki cukup kapasitas, tetapi telah berdakwah di masyarakat.

"Terkadang ada beberapa pendakwah yang memang semestinya belum dalam kapasitasnya sudah melakukan dakwah pada level-level tertentu yang mestinya dia belum di sana," ucap dia.

Namun, dalam penerapan sertifikasi itu, Saifullah mengingatkan kepada pemerintah agar tidak membatasi khatib dalam menyiarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin di tengah masyarakat.

"Pemerintah jangan sampai membatasi dakwah selama itu bisa membuat masyarakat tentram dengan nilai-nilai yang Islam yang rahmatan lil alamin," tambah dia.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Foto: Antara/Fransiska Ninditya)

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan khatib harus bersertifikat dan memiliki komitmen kebangsaan karena posisinya sebagai penceramah akan berpengaruh pada cara berpikir, bersikap, dan bertindak dari umat Islam.

"Khatib itu omongannya betul-betul harus membawa kemaslahatan. Makanya perlu ada sertifikasi khatib, yang bacaannya benar, komitmennya benar, diberi sertifikat. Nanti Ikatan Khatib DMI (Dewan Masjid Indonesia) mempertanggungjawabkan itu," jelas Ma'ruf Amin saat membuka Rakernas II dan Halaqah Khatib Indonesia di Istana Wapres Jakarta, Jumat (14/2) dikutip Antara.

Baca Juga

Jokowi Beri Lampu Hijau 8 Stafsus Wapres Ma'ruf Amin

Menurut Ma'ruf, khatib harus memiliki pemahaman agama Islam yang benar, baik dari segi pelafazan maupun pemaknaan terhadap ayat-ayat Al Quran, sehingga ceramah yang disampaikan para khatib tidak disalahartikan oleh umat Islam.

"Khatib harus memiliki kompetensi, pemahamannya tentang agama harus betul, harus lurus. Cara pengucapan, lafaz-nya, harus benar. Jadi harus diseleksi khatib itu, harus punya kompetensi," jelasnya. (*)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Awal April, Indonesia Sudah Memasuki Musim Kemarau
Indonesia
Awal April, Indonesia Sudah Memasuki Musim Kemarau

Dari total 342 Zona Musim (ZOM) di Indonesia, sebanyak 17 persen diprediksi akan mengawali musim kemarau pada April 2020, yaitu di sebagian kecil wilayah Nusa Tenggara, Bali, dan Jawa

DPRD DKI Sepakat Pemilihan Wagub Dilakukan Cara Voting Tertutup
Indonesia
DPRD DKI Sepakat Pemilihan Wagub Dilakukan Cara Voting Tertutup

DPRD DKI Jakarta akhirnya bersepakat bahwa mekanisme pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno dilakukan dengan cara voting tertutup.

SKK Migas Diminta Ringankan Harga Gas Industri
Indonesia
SKK Migas Diminta Ringankan Harga Gas Industri

"Saya minta SKK Migas jangan kalah gesit dengan PT Pertamina, karena SKK Migas lebih punya kewenangan dan itu merupakan tugas utamanya," ujar Kardaya

 Jelang Natal dan Tahun Baru, Nyaris 100 Terduga Teroris Ditangkap
Indonesia
Jelang Natal dan Tahun Baru, Nyaris 100 Terduga Teroris Ditangkap

“Dari jumlah kemarin yang disampaikan ada 74, kini ada penambahan yang diduga teroris. Sekarang menjadi 92, enam terduga teroris di Bima dan tiga di Aceh,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Argo Yuwono

Asik, Tahun Depan Subsidi Gaji Rp600 Ribu Masih Diterima Pekerja
Indonesia
Asik, Tahun Depan Subsidi Gaji Rp600 Ribu Masih Diterima Pekerja

Di kuartal II 2020, konsumsi rumah tangga terkontraksi hingga minus 5,51 persen, yang turut membuat laju ekonomi domestik terjerembab ke level minus 5,37 persen.

Solo Segera Punya Masjid Megah Hadiah dari Pangeran UEA
Indonesia
Solo Segera Punya Masjid Megah Hadiah dari Pangeran UEA

Menurutnya, lahan yang digunakan untuk masjid dan Islamic Center dulunya milik PT Pertamina. Kemudian lahan tidak terpakai dan diserahkan ke negara.

Masih di Masa Pandemi, Konser Musik Tidak Ada Urgensinya Terhadap Pilkada Serentak 2020
Indonesia
Masih di Masa Pandemi, Konser Musik Tidak Ada Urgensinya Terhadap Pilkada Serentak 2020

Mengingat kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia yang angkanya semakin mengkhawatirkan

Transjakarta Puas Uji Coba Bus Listrik Selama Tiga Bulan
Indonesia
Transjakarta Puas Uji Coba Bus Listrik Selama Tiga Bulan

Dua bus listrik itu merupakan bus besutan BYD Auto tipe C6 dan K9 dengan kode rute EV1 Blok M-Balaikota telah beroperasi sejak Juli 2020

 Omnibus Law Dikebut, Novel Baswedan Duga Ada Indikasi Korupsi
Indonesia
Omnibus Law Dikebut, Novel Baswedan Duga Ada Indikasi Korupsi

Rapat kerja Badan Legaslasi (Baleg) DPR dengan pemerintah menyepakati RUU Cipta kerja untuk dijadikan Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna pada Kamis (8/10) mendatang.

Indonesia Terancam Resesi Ekonomi Gegara COVID-19
Indonesia
Indonesia Terancam Resesi Ekonomi Gegara COVID-19

Hal ini disebabkan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi karena mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional