PBNU Minta Polemik Perpres Soal Miras Diakhiri Minuman beralkohol. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencabut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur tentang pembukaan investasi industri minuman keras (miras).

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Robikin Emhas pun mengapresiasi langkah tersebut.

“Presiden mendengar baik respon masyarakat sehingga mencabut Lampiran Perpres 10/2021 terkait miras,” ujar Robikin dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (2/3).

Baca Juga:

Perpres Yang Buka Investasi Miras Dinilai Bermasalah

Dia pun mengucapkan terimakasih kepada Jokowi yang telah mau mendengar saran-saran dari para kiai dan ulama. "Saya berharap polemik mengenai hal ini diakhiri," kata Robikin.

Sebelumnya, Jokowi secara resmi mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Ia membatalkan perpres tersebut setelah mendengar masukan dari beberapa kelompok masyarakat, seperti ulama, MUI, NU, dan ormas lainnya.

Ilustrasi - Minuman keras di Garut. ANTARA/Feri Purnama
Ilustrasi - Minuman keras di Garut. ANTARA/Feri Purnama

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat (ormas) serta tokoh-tokoh agama yang lain saya sampaikan lampiran perpres pembukaan investasi baru industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," ucap Jokowi dalam konferensi pers, Selasa (2/3).

Perpres tersebut berisikan aturan soal perizinan investasi miras oleh pemerintah. Namun, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor yang hendak menempatkan modalnya di sektor miras.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Ma'ruf Amin Perbolehkan Jual Miras Demi Kas Negara

Pertama, penanaman modal baru dapat dilakukan di Provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat.

Kedua, penanaman modal di luar provinsi tersebut, maka harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Profil Bupati Kolaka Timur yang Ditangkap KPK
Indonesia
Profil Bupati Kolaka Timur yang Ditangkap KPK

Andi Merya ditangkap tim penindakan lembaga antirasuah karena diduga terlibat transaksi suap.

Komisi III Sebut Firli Berantas Korupsi Tanpa Gaduh
Indonesia
Komisi III Sebut Firli Berantas Korupsi Tanpa Gaduh

Sahroni menilai apabila pencegahan dan "asset recovery" bisa difokuskan, maka kerja pemberantasan korupsi akan minim kegaduhan

Penyebaran Omicron Bakal Perburuk Rantai Pasok dan Inflasi Dunia
Dunia
Penyebaran Omicron Bakal Perburuk Rantai Pasok dan Inflasi Dunia

Penyebaran Omicron dapat menekan permintaan dan menyebabkan pertumbuhan yang lebih lambat, yang akan mengurangi beberapa tekanan inflasi.

Kejagung Dalami Keterkaitan Kerja Sama Tan Kian dengan Benny Tjokro di Kasus Asabri
Indonesia
Kejagung Dalami Keterkaitan Kerja Sama Tan Kian dengan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Febrie mengatakan dalam dua kali pemeriksaan terhadap Tan Kian, penyidik masih menelusuri terkait kerja sama dengan Benny Tjokro tersebut. Hal itu dilakukan untuk mencari alat bukti perbuatan melawan hukum Tan Kian di kasus Asabri.

Revisi UU Pemilu Belum Tentu Lebih Baik, PAN: Sebaiknya Tidak Membahas Itu
Indonesia
Revisi UU Pemilu Belum Tentu Lebih Baik, PAN: Sebaiknya Tidak Membahas Itu

UU Pemilu yang ada saat ini dirancang untuk 4-5 kali pelaksanaan Pemilu

Eks Waketum PBNU: Abu Janda Penyusup
Indonesia
Eks Waketum PBNU: Abu Janda Penyusup

Pimpinan Banser telah menegur Abu Janda agar tidak bicara lagi tentang NU atau atas nama Ansor

Ini Paket Obat Yang Didapat dari Layanan Telemedicine COVID-19
Indonesia
Ini Paket Obat Yang Didapat dari Layanan Telemedicine COVID-19

Namun diingatkan, saat menggunakan layanan ini, pasien harus menginformasikan bahwa dirinya adalah pasien program Kemenkes. Selesai konsultasi, dokter akan memberikan resep digital sesuai kondisi pasien.

BPK Temukan Pemborosan Pengadaan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI Senilai Rp 1,19 Miliar
Indonesia
BPK Temukan Pemborosan Pengadaan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI Senilai Rp 1,19 Miliar

Pemprov DKI Jakarta diduga melakukan pemborosan atas pengadaan rapid test pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun anggaran 2020 senilai Rp 1,19 miliar.

Kronologi Suap Yang Jerat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
Indonesia
Kronologi Suap Yang Jerat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nurdin Abdullah ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Edy Rahmat ditahan di Rutan KPK Kavling C1, sedangkan Agung Sucipto ditahan di Rutan Gedung Merah Putih.

KPK Minta Pemerintah Daerah Kuatkan APIP
Indonesia
KPK Minta Pemerintah Daerah Kuatkan APIP

Skor rata-rata area penguatan APIP di seluruh pemerintah kabupaten, kota, dan Provinsi Sulawesi Tengah, dalam aplikasi MCP (Monitoring Centre for Prevention) KPK pada tahun 2020 berkisar antara 50 sampai 75 persen