PBNU Minta Polemik Perpres Soal Miras Diakhiri Minuman beralkohol. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencabut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur tentang pembukaan investasi industri minuman keras (miras).

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Robikin Emhas pun mengapresiasi langkah tersebut.

“Presiden mendengar baik respon masyarakat sehingga mencabut Lampiran Perpres 10/2021 terkait miras,” ujar Robikin dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (2/3).

Baca Juga:

Perpres Yang Buka Investasi Miras Dinilai Bermasalah

Dia pun mengucapkan terimakasih kepada Jokowi yang telah mau mendengar saran-saran dari para kiai dan ulama. "Saya berharap polemik mengenai hal ini diakhiri," kata Robikin.

Sebelumnya, Jokowi secara resmi mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Ia membatalkan perpres tersebut setelah mendengar masukan dari beberapa kelompok masyarakat, seperti ulama, MUI, NU, dan ormas lainnya.

Ilustrasi - Minuman keras di Garut. ANTARA/Feri Purnama
Ilustrasi - Minuman keras di Garut. ANTARA/Feri Purnama

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat (ormas) serta tokoh-tokoh agama yang lain saya sampaikan lampiran perpres pembukaan investasi baru industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," ucap Jokowi dalam konferensi pers, Selasa (2/3).

Perpres tersebut berisikan aturan soal perizinan investasi miras oleh pemerintah. Namun, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor yang hendak menempatkan modalnya di sektor miras.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Ma'ruf Amin Perbolehkan Jual Miras Demi Kas Negara

Pertama, penanaman modal baru dapat dilakukan di Provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat.

Kedua, penanaman modal di luar provinsi tersebut, maka harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dampak PPKM, Kasus Aktif Turun jadi 15 Persen
Indonesia
Dampak PPKM, Kasus Aktif Turun jadi 15 Persen

Cara terbaik memastikannya, dengan pembatasan mobilitas dan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan yang tegas

Polisi Bersama TNI Tangkap Warga Sukabumi Hina Kru KRI Nanggala 402
Indonesia
Polisi Bersama TNI Tangkap Warga Sukabumi Hina Kru KRI Nanggala 402

Personel gabungan dari unsur Polri dan TNI menangkap seorang pemuda berinisial HH (24)m warga Kampung Mangkalaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

BPK Temukan Pemborosan Pengadaan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI Senilai Rp 1,19 Miliar
Indonesia
BPK Temukan Pemborosan Pengadaan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI Senilai Rp 1,19 Miliar

Pemprov DKI Jakarta diduga melakukan pemborosan atas pengadaan rapid test pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun anggaran 2020 senilai Rp 1,19 miliar.

Doni Monardo Telepon Anies dan Riza Patria, Gegara Acara Rizieq?
Indonesia
Doni Monardo Telepon Anies dan Riza Patria, Gegara Acara Rizieq?

Doni berharap dengan kerja sama yang baik antara pusat dan daerah

Mensos Risma Pastikan Jumlah Penerima Bansos COVID-19 Tidak Berubah
Indonesia
Mensos Risma Pastikan Jumlah Penerima Bansos COVID-19 Tidak Berubah

Menurut Risma, angka tersebut sesuai dengan jumlah penerima BST sebelumnya, yang disalurkan pada pada 2020 lalu.

99,9 Simpanan di Bank Dijamin LPS
Indonesia
99,9 Simpanan di Bank Dijamin LPS

Besaran nilai simpanan yang dijamin LPS adalah Rp2 miliar per nasabah per bank setara dengan 35,1 kali PDB per kapita nasional tahun 2020.

Polisi Tutup Akses ke Jakarta Via Akses Kawasan Bintaro
Indonesia
Polisi Tutup Akses ke Jakarta Via Akses Kawasan Bintaro

Mobil dan kendaraan lain yang hendak ke Jakarta dari Bintaro Sektor 2 diputar balik

1001 Alasan Orang Nekat dan Ancaman Kapolda Bertindak Represif
Indonesia
1001 Alasan Orang Nekat dan Ancaman Kapolda Bertindak Represif

Padahal target kami dua; mengurangi mobilitas dan meniadakan kerumunan

Habib Bahar Kembali Jadi Tersangka karena Kasus "Lama"
Indonesia
Habib Bahar Kembali Jadi Tersangka karena Kasus "Lama"

Kasus itu bergulir hingga Bahar ditetapkan tersangka oleh Polda Jabar, beberapa hari lalu.

Fasilitas Isoman Bagi Legislator di Hotel Disorot, DPR Siapkan Wisma Kopo
Indonesia
Fasilitas Isoman Bagi Legislator di Hotel Disorot, DPR Siapkan Wisma Kopo

Langkah tersebut merupakan upaya dalam menekan laju penyebaran virus corona