PBNU Minta Masyarakat Sudahi Polemik Salat Idul Fitri Umat Islam melaksanakan shalat tarawih berjamaah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (12/4/2021). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Merahputih.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta seluruh pihak menyudahi polemik shalat Id dan warga mematuhi ketentuan pemerintah. Salat Id merupakan ibadah sunah muakad di dalam hukum Islam.

"Jadi bukan sesuatu yang wajib. Kemudian, yang pelaksanaannya itu biasanya di masjid atau di tanah lapang," kata Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin dalam keterangannya, Selasa (11/5). Selain di masjid atau tanah lapang, pelaksanaan salat Id tersebut juga boleh dilakukan di rumah-rumah. "Nah kalau dilakukan secara jemaah, itu memang merupakan kesepakatan. Tetapi kalau dikerjakan sendirian di rumah, menurut mazhab Imam Syafi'i itu juga sah," jelas dia.

Baca Juga:

MUI Minta Umat Salat Idul Fitri dan Berlebaran di Rumah

Karena bersifat tidak diwajibkan secara hukum Islam, maka setiap orang harus mematuhi ketentuan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag). Di masa pandemi ini sebaiknya masyarakat shalat Idul Fitri di rumah untuk menjaga kesehatan, agar tidak terinfeksi COVID-19. "Jadi artinya masyarakat Indonesia wajib mematuhi imbauan Pemerintah Republik Indonesia. Karena itu merupakan ikhtiar, upaya, dan kerja sama untuk mengakhiri pandemi yang berdampak luas pada segala sektor kehidupan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah sektor ekonomi," ucapnya. Jika masyarakat tidak patuh kepada pemerintah, maka pandemi ini tidak akan segera berakhir. Untuk jemaah di zona merah, sebaiknya salat dikerjakan di rumah. "Kalau ada di zona kuning, kalau mau mengerjakannya harus betul-betul melaksanakan secara ketat protokol kesehatan," katanya.

Salat di Masjid. (Foto: Antara)
Salat di Masjid. (Foto: Antara)

Dia mengingatkan pelaksanaan harus dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat karena banyak masyarakat yang kena COVID-19 akibat tidak jujur. "Nah hal inilah, ketika dia menularkan ke orang lain itu merupakan kejahatan. Dan menurut pandangan agama merupakan sebuah dosa," beber Ishomuddin. Terkait masih adanya polemik di wilayah zona merah, Ishomuddin mengatakan agar warga harus mematuhi ketentuan pemerintah. "Masyarakat tidak perlu berpolemik," ungkapnya. Di sisi lain, Ishomuddin juga meminta aparatur pemerintah terutama Satgas COVID-19 di daerah masing-masing untuk tidak bosan memberikan pemahaman terhadap masyarakat. "Termasuk semua para tokoh agama harus memiliki kesadaran bahwa COVID-19 ini bukan hanya di Indonesia, tapi di semua negara. Dan apabila masyarakat tidak disiplin, kita akan terlalu lama di situasi pandemi," jelasnya. Hal itu katanya tentunya akan merugikan masyarakat. Masyarakat yang tidak percaya COVID-19 akan menimbulkan ancamannya nyawa, padahal nyawa harus dilindungi dalam semua ajaran agama.

Baca Juga:

Ishomuddin mengatakan perlunya komunikasi intensif terus dilakukan dari sisi pemerintah agar tidak menjadi polemik berkepanjangan. Termasuk, memberikan tindakan tegas terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan. "Pemerintah harus berani meyakinkan dan bertindak tegas kepada semua orang yang melakukan pelanggaran. Memberikan penjelasan yang terus menerus, tanpa bosan. Karena memang masih ada masyarakat yang tidak percaya," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Jadi Mitra Pameran Industri Jerman Secara Daring
Indonesia
Indonesia Jadi Mitra Pameran Industri Jerman Secara Daring

"Dan akhirnya di 2021 ini, akan menjadi partner untuk pameran yang untuk pertama kalinya dilangsungkan secara digital. Ini akan terus berlanjut sampai 2023 nanti," kata Dubes Oegroseno

Polri Siapkan Sanksi Berat Bagi Polisi yang Kedapatan Pesta dan Mabuk di Diskotek
Indonesia
Polri Siapkan Sanksi Berat Bagi Polisi yang Kedapatan Pesta dan Mabuk di Diskotek

Propam Polri melarang setiap anggota kepolisian untuk pergi ke tempat hiburan hingga mabuk karena konsumsi minuman keras (miras).

Pimpinan DPR Minta Semua Orang Patuhi Proses Hukum, Termasuk Rizieq?
Indonesia
Pimpinan DPR Minta Semua Orang Patuhi Proses Hukum, Termasuk Rizieq?

Sebagai Pimpinan DPR, Azis juga menghormati proses yang sedang berjalan saat ini

Kegiatan Ekonomi Dilonggarkan, Penjual Bagikan Ketan Merah Putih Gratis di Surabaya
Indonesia
Kegiatan Ekonomi Dilonggarkan, Penjual Bagikan Ketan Merah Putih Gratis di Surabaya

Pemberian seporsi ketan merah putih gratis ini akan berlaku hingga akhir Agustus. Setiap pengunjung yang ingin mendapatkan seporsi ketan merah putih gratis, wajib menunjukkan identitas jika dirinya adalah tenaga kesehatan serta anggota TNI – Polri.

Saat Pledoi, Terdakwa Jiwasraya Sebut Aksinya Diketahui Banyak Pihak
Indonesia
Saat Pledoi, Terdakwa Jiwasraya Sebut Aksinya Diketahui Banyak Pihak

Manipulasi laporan keuangan dilakukan dengan menampilkan laporan keuangan yang selalu sehat

Antisipasi Kelangkaan, Industri Miliki Stok 2.000 Tabung Gas Oksigen Medis
Indonesia
Antisipasi Kelangkaan, Industri Miliki Stok 2.000 Tabung Gas Oksigen Medis

Selain itu, guna memastikan jumlah kebutuhan di rumah sakit yang menangani COVID-19, Kemenperin juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pemutakhiran data kebutuhan di daerah.

[HOAKS Atau FAKTA]: Pilkada Jalan Terus, Pilpres Bakal Ditunda 7 Tahun Lagi
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Pilkada Jalan Terus, Pilpres Bakal Ditunda 7 Tahun Lagi

Ketentuan tentang pilpres masih diatur dalam UU Pemilu yang menyebut bahwa pemilihan dilaksanakan lima tahun sekali.

Anies Diminta Komisi A Berikan Perahu Karet ke Kelurahan Sering Banjir
Indonesia
Anies Diminta Komisi A Berikan Perahu Karet ke Kelurahan Sering Banjir

Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk memberikan perahu-perahu karet bagi Kelurahan/RW yang rawan bencana banjir.

200 Oksigen yang Tiba di Solo Digunakan dengan Sistem Pinjam Pakai
Indonesia
Warga Jaksel dan Jaktim Diminta Waspadai Hujan Disertai Kilat dan Angin
Indonesia
Warga Jaksel dan Jaktim Diminta Waspadai Hujan Disertai Kilat dan Angin

BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan disertai kilat dan angin kencang di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada Jumat (5/2).