PBNU Minta Masyarakat Sudahi Polemik Salat Idul Fitri Umat Islam melaksanakan shalat tarawih berjamaah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (12/4/2021). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Merahputih.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta seluruh pihak menyudahi polemik shalat Id dan warga mematuhi ketentuan pemerintah. Salat Id merupakan ibadah sunah muakad di dalam hukum Islam.

"Jadi bukan sesuatu yang wajib. Kemudian, yang pelaksanaannya itu biasanya di masjid atau di tanah lapang," kata Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin dalam keterangannya, Selasa (11/5). Selain di masjid atau tanah lapang, pelaksanaan salat Id tersebut juga boleh dilakukan di rumah-rumah. "Nah kalau dilakukan secara jemaah, itu memang merupakan kesepakatan. Tetapi kalau dikerjakan sendirian di rumah, menurut mazhab Imam Syafi'i itu juga sah," jelas dia.

Baca Juga:

MUI Minta Umat Salat Idul Fitri dan Berlebaran di Rumah

Karena bersifat tidak diwajibkan secara hukum Islam, maka setiap orang harus mematuhi ketentuan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag). Di masa pandemi ini sebaiknya masyarakat shalat Idul Fitri di rumah untuk menjaga kesehatan, agar tidak terinfeksi COVID-19. "Jadi artinya masyarakat Indonesia wajib mematuhi imbauan Pemerintah Republik Indonesia. Karena itu merupakan ikhtiar, upaya, dan kerja sama untuk mengakhiri pandemi yang berdampak luas pada segala sektor kehidupan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah sektor ekonomi," ucapnya. Jika masyarakat tidak patuh kepada pemerintah, maka pandemi ini tidak akan segera berakhir. Untuk jemaah di zona merah, sebaiknya salat dikerjakan di rumah. "Kalau ada di zona kuning, kalau mau mengerjakannya harus betul-betul melaksanakan secara ketat protokol kesehatan," katanya.

Salat di Masjid. (Foto: Antara)
Salat di Masjid. (Foto: Antara)

Dia mengingatkan pelaksanaan harus dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat karena banyak masyarakat yang kena COVID-19 akibat tidak jujur. "Nah hal inilah, ketika dia menularkan ke orang lain itu merupakan kejahatan. Dan menurut pandangan agama merupakan sebuah dosa," beber Ishomuddin. Terkait masih adanya polemik di wilayah zona merah, Ishomuddin mengatakan agar warga harus mematuhi ketentuan pemerintah. "Masyarakat tidak perlu berpolemik," ungkapnya. Di sisi lain, Ishomuddin juga meminta aparatur pemerintah terutama Satgas COVID-19 di daerah masing-masing untuk tidak bosan memberikan pemahaman terhadap masyarakat. "Termasuk semua para tokoh agama harus memiliki kesadaran bahwa COVID-19 ini bukan hanya di Indonesia, tapi di semua negara. Dan apabila masyarakat tidak disiplin, kita akan terlalu lama di situasi pandemi," jelasnya. Hal itu katanya tentunya akan merugikan masyarakat. Masyarakat yang tidak percaya COVID-19 akan menimbulkan ancamannya nyawa, padahal nyawa harus dilindungi dalam semua ajaran agama.

Baca Juga:

Ishomuddin mengatakan perlunya komunikasi intensif terus dilakukan dari sisi pemerintah agar tidak menjadi polemik berkepanjangan. Termasuk, memberikan tindakan tegas terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan. "Pemerintah harus berani meyakinkan dan bertindak tegas kepada semua orang yang melakukan pelanggaran. Memberikan penjelasan yang terus menerus, tanpa bosan. Karena memang masih ada masyarakat yang tidak percaya," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Siapkan Posisi Wakil Menteri Dalam Negeri tapi Belum Diisi
Indonesia
Jokowi Siapkan Posisi Wakil Menteri Dalam Negeri tapi Belum Diisi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan menambah jabatan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Namun, sampai saat ini posisi tersebut belum terisi.

Kemenaker Terima Ribuan Laporan Terkait Penundaan THR
Indonesia
Kemenaker Terima Ribuan Laporan Terkait Penundaan THR

THR keagamaan merupakan pendapatan bukan upah yang wajib dibayarkan perusahaan. Para pekerja yang merasa tidak mendapatkan THR sesuai dengan ketentuan dapat segera melaporkan permasalahannya ke posko.

Kemendikbud Ristek Terbitkan 6 Poin Aturan Sekolah Selama Libur Nataru
Indonesia
Kemendikbud Ristek Terbitkan 6 Poin Aturan Sekolah Selama Libur Nataru

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengeluarkan Surat Edaran No 29/2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Tidak Mau Seperti India, Pemerintah Fokus Pada Pengurangan Mobilitas Warga
Indonesia
Tidak Mau Seperti India, Pemerintah Fokus Pada Pengurangan Mobilitas Warga

Pemerintah, terus meningkatkan capaian program vaksinasi. Teorinya bahwa 70 persen dari sasaran vaksinasi bisa memberikan perlindungan, atau menekan laju penularan virus.

Uji Klinis Ivermectin Dilakukan di 8 Rumah Sakit
Indonesia
Uji Klinis Ivermectin Dilakukan di 8 Rumah Sakit

Rencananya uji klinis ini akan dilakukan di delapan rumah sakit.

Gibran Kembali Lakukan Tes Swab PCR Massal pada Siswa
Indonesia
Gibran Kembali Lakukan Tes Swab PCR Massal pada Siswa

Surveilans evaluasi PTM ini sangat penting terutama dalam mendeteksi COVID-19 di sekolah. Terlebih sebelumnya di Solo pernah ditemukan klaster PTM.

Kabaharkam Minta Anggota Polisi tidak Arogan saat Penegakan Prokses PPKM Level 4
Indonesia
Kabaharkam Minta Anggota Polisi tidak Arogan saat Penegakan Prokses PPKM Level 4

"Dilakukan pada komunitas level terkecil, penegakan prokes dilakukan dengan cara humanis, hindari cara arogan," tekan Arief.

[Hoaks atau Fakta]: Puluhan Hotel Jadi Tempat Isolasi Dengan Biaya dari Pemprov DKI
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Puluhan Hotel Jadi Tempat Isolasi Dengan Biaya dari Pemprov DKI

Pembiayaan isolasi mandiri pada 5 hotel tersebut ditanggung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jokowi Bakal Terbang ke Papua Buka PON XX
Indonesia
Jokowi Bakal Terbang ke Papua Buka PON XX

Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka secara langsung PON XX dan Peparnas di Papua, Sabtu (2/10).

Edhy Prabowo Klaim Villa yang Disita KPK Bukan Miliknya
Indonesia
Edhy Prabowo Klaim Villa yang Disita KPK Bukan Miliknya

Bangunan beserta tanah itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster