PBNU Minta Masyarakat Sudahi Polemik Salat Idul Fitri Umat Islam melaksanakan shalat tarawih berjamaah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (12/4/2021). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Merahputih.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta seluruh pihak menyudahi polemik shalat Id dan warga mematuhi ketentuan pemerintah. Salat Id merupakan ibadah sunah muakad di dalam hukum Islam.

"Jadi bukan sesuatu yang wajib. Kemudian, yang pelaksanaannya itu biasanya di masjid atau di tanah lapang," kata Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin dalam keterangannya, Selasa (11/5). Selain di masjid atau tanah lapang, pelaksanaan salat Id tersebut juga boleh dilakukan di rumah-rumah. "Nah kalau dilakukan secara jemaah, itu memang merupakan kesepakatan. Tetapi kalau dikerjakan sendirian di rumah, menurut mazhab Imam Syafi'i itu juga sah," jelas dia.

Baca Juga:

MUI Minta Umat Salat Idul Fitri dan Berlebaran di Rumah

Karena bersifat tidak diwajibkan secara hukum Islam, maka setiap orang harus mematuhi ketentuan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag). Di masa pandemi ini sebaiknya masyarakat shalat Idul Fitri di rumah untuk menjaga kesehatan, agar tidak terinfeksi COVID-19. "Jadi artinya masyarakat Indonesia wajib mematuhi imbauan Pemerintah Republik Indonesia. Karena itu merupakan ikhtiar, upaya, dan kerja sama untuk mengakhiri pandemi yang berdampak luas pada segala sektor kehidupan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah sektor ekonomi," ucapnya. Jika masyarakat tidak patuh kepada pemerintah, maka pandemi ini tidak akan segera berakhir. Untuk jemaah di zona merah, sebaiknya salat dikerjakan di rumah. "Kalau ada di zona kuning, kalau mau mengerjakannya harus betul-betul melaksanakan secara ketat protokol kesehatan," katanya.

Salat di Masjid. (Foto: Antara)
Salat di Masjid. (Foto: Antara)

Dia mengingatkan pelaksanaan harus dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat karena banyak masyarakat yang kena COVID-19 akibat tidak jujur. "Nah hal inilah, ketika dia menularkan ke orang lain itu merupakan kejahatan. Dan menurut pandangan agama merupakan sebuah dosa," beber Ishomuddin. Terkait masih adanya polemik di wilayah zona merah, Ishomuddin mengatakan agar warga harus mematuhi ketentuan pemerintah. "Masyarakat tidak perlu berpolemik," ungkapnya. Di sisi lain, Ishomuddin juga meminta aparatur pemerintah terutama Satgas COVID-19 di daerah masing-masing untuk tidak bosan memberikan pemahaman terhadap masyarakat. "Termasuk semua para tokoh agama harus memiliki kesadaran bahwa COVID-19 ini bukan hanya di Indonesia, tapi di semua negara. Dan apabila masyarakat tidak disiplin, kita akan terlalu lama di situasi pandemi," jelasnya. Hal itu katanya tentunya akan merugikan masyarakat. Masyarakat yang tidak percaya COVID-19 akan menimbulkan ancamannya nyawa, padahal nyawa harus dilindungi dalam semua ajaran agama.

Baca Juga:

Ishomuddin mengatakan perlunya komunikasi intensif terus dilakukan dari sisi pemerintah agar tidak menjadi polemik berkepanjangan. Termasuk, memberikan tindakan tegas terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan. "Pemerintah harus berani meyakinkan dan bertindak tegas kepada semua orang yang melakukan pelanggaran. Memberikan penjelasan yang terus menerus, tanpa bosan. Karena memang masih ada masyarakat yang tidak percaya," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Prabowo: Alutsista di Bidang Pertahanan Sangat Mahal
Indonesia
Prabowo: Alutsista di Bidang Pertahanan Sangat Mahal

Presiden Joko Widodo sempat memintanya menyusun masterplan di bidang pertahanan untuk investasi alutsista

KPK Dalami Aliran Uang Suap dari Vendor Bansos ke Juliari Batubara
Indonesia
KPK Dalami Aliran Uang Suap dari Vendor Bansos ke Juliari Batubara

KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka

JakPro Minta Warga Bongkar Sendiri Rumah di Area Eksisting Stadion JIS
Indonesia
JakPro Minta Warga Bongkar Sendiri Rumah di Area Eksisting Stadion JIS

Warga yang telah menerima kompensasi diberikan kesempatan untuk mengosongkan area eksisting dan melakukan pembongkaran mandiri dengan jangka waktu maksimal 30 hari sejak dana diterima.

Bangkitkan Wisata di Solo, Kemenparekraf Gelontorkan Dana Rp6,7 Miliar
Indonesia
Bangkitkan Wisata di Solo, Kemenparekraf Gelontorkan Dana Rp6,7 Miliar

Bantuan dana ini setidaknya bisa memberikan stimulus bagi kebangkitan wisata di Solo yang terpuruk selama delapan bulan akibat COVID-19.

Update Kasus Corona DKI Jumat (20/11): 124.243 Positif, 113.739 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Jumat (20/11): 124.243 Positif, 113.739 Orang Sembuh

Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 140.752

Bikin Aturan, Kemenhub Janji Libatkan Komunitas Sepeda
Indonesia
Bikin Aturan, Kemenhub Janji Libatkan Komunitas Sepeda

Beberapa aturan yang akan diatur di antaranya bersepeda saat malam hari diwajibkan melengkapi spotlight, penggunaan helm.

PKS: Kasihan Pengusaha Penginapan bila Warga Tak Patuh Protokol Kesehatan
Indonesia
PKS: Kasihan Pengusaha Penginapan bila Warga Tak Patuh Protokol Kesehatan

Eksekutif bersama legislatif hari ini akan mengesahkan penetapan Raperda menjadi Perda tentang Penanggulangan COVID-19.

Peringati Hari Lingkungan Hidup, DKI Fokus Tangani Masalah Sampah
Indonesia
Peringati Hari Lingkungan Hidup, DKI Fokus Tangani Masalah Sampah

Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tahunnya di tanggal 5 Juni, demi meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan yang positif bagi lingkungan.

Anies: Tingginya Klaster Perkantoran akibat Karyawan Abai Pakai Masker
Indonesia
Anies: Tingginya Klaster Perkantoran akibat Karyawan Abai Pakai Masker

Biasanya, karyawan melepas maskernya ketika berada di kantor.

 Istana Buka Motif Jokowi Ancam Reshuflle Baru Dibuka ke Publik Telat 10 Hari
Indonesia
Istana Buka Motif Jokowi Ancam Reshuflle Baru Dibuka ke Publik Telat 10 Hari

Sidang kabinet berlangsung 18 Juni 2020 yang isinya baru dipublikasikan Minggu 28 Juni kemarin