Andika Pratama
MerahPutih.com - Pembagian dana Corporate Social Responsibilty (CSR) PT Telkom yang diduga diskrimininatif mendapatkan kritikan pedas dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). Seharusnya, perusahaan milik negara itu bisa bersikap adil terhadap kepada masyarakat.
Menurut Ketua PBNU, KH Marsudi Syuhud, Dirut Telkom, Alex J Sinaga melakukan tindakan bernuansa SARA. Meskipun secara undang-undang tidak ada larangan. Namun secara moral kebangsaan harusnya tidak boleh dibeda-bedakan seperti itu.
"Tidak boleh ada diskriminasi, mestinya begitu. Memang orang Islam tidak ada yang kapabel dibidang-bidang itu? Kan tidak juga, pasti banyak. Yang penting jangan melakukan diskriminasi karena golongannya juga pula karena agamanya,” kata KH Marsudi
Pernyataan KH Marsudi Syuhud merespon aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan pemuda di depan Gedung PT Telkom. Dalam demo itu, mereka menyesalkan sikap Dirut PT Telkom Alex J Sinaga yang diduga melakukan penyelewengan dana CSR untuk kepentingan kelompok-kelompoknya.
KH Marsudi Syuhud juga mendesak agar Presiden Jokowi evaluasi terhadap Dirut PT Telkom. Ia mengatakan pasti akan ada penilaian kinerja dan penilaian macam-macamnya. Apalagi kata dia, sebuah BUMN besar pasti akan dilihat itu.
“Pasti itu dan harus dilihat kinerjanya, apalagi kinerja BUMN besar begitu kan harus propesional, tidak boleh lah ada diskriminasi dalam memberikan CSR atau diskriminasi dalam posisi pekerjaan atau apa saja yang ada disitu, karena bukan milik pribadi, BUMN ini milik Negara, milik rakyat,” tandasnya.
Indikasi SARA
Para mahasiswa yang melakukan demo di depan kantor PT Telkom pada Senin (16/4) memprotes tindakan yang berindikasi SARA yang dilakukan Alex J Sinaga dalam memberikan CSR kepada masyarakat.
“Ini indikasi SARA sangat kuat, kami melihat PT Telkom telah melakukan diskriminatif terhadap agama tertentu,” kata salah satu peserta aksi.
Mereka mendesak agar Alex J Sinaga untuk mundur dari jabatannya, karena dinilai pilih kasih dalam menyalurkan bantuan ke agamaan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan memicu terjadinya konflik SARA di masyarakat.
“Kami mendesak kepada Menteri BUMN untuk segera mencopot Alex J Sinaga sebagai Dirut PT Telkom dan tidak memilih kembali Alex J Singa dalam RUPS nantinya. Apalagi isu Saham PT Telkom di bawah pimpinan Alex mengelami penurunan, sehingga investor dan pasar sudah tidak percaya lagi kepada Telkom,” tandasnya.
Dilaporkan ke Ombudsman
Di hari yang sama, Ketua Forum Mahasiswa Untuk Nawacita Indonesia (Format Indonesia) melaporkan PT Telkom ke Ombudsman. Laporan ini terkait kebijakan manajemen PT Telkom yang memperpanjang usia satelit Telkom I hingga 2019.
Padahal, satelit Telkom I hanya dirancang untuk usia 15 tahun. Harusnya tahun 2014 manajemen PT Telkom sudah menggantinya. Faktanya tahun 2017 satelit Telkom 1 rusak.
"Beberapa bukti pelanggaran sudah semakin nampak, diduga ada beberapa Pasal yang telah dilanggar oleh jajaran direksi PT Telkom Indonesia," tambahnya.
Format Indonesia dalam keterangaannya menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen dan dalil tentang pasal-pasal di aturan perundangan-undangan yang dilanggar oleh manajemen PT Telkom.
Asep juga menambahkan bahwa PT Telkom sebagai BUMN sudah melanggar Pasal 2 poin c UU NO 19 Tahun 2013 tentang BUMN
"BUMN bertujuan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak."tegas Asep. (Pon)
