PBNU Desak DPR Hentikan Pembahasan RUU HIP Ilustrasi Pancasila. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

"Sebaiknya proses legislasi RUU HIP dihentikan dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk keluar dari pandemi dan berjuang memulihkan perekonomian nasional," tulis NU dalam keterangannya, Selasa (16/6).

Baca Juga

Pemerintah Putuskan Tunda Pembahasan RUU HIP

NU menegaskan Pancasila sebagai kesepakatan final tidak membutuhkan penafsiran lebih luas atau lebih sempit dari penjabaran yang sudah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, berikut situasi batin yang menyertai rumusan finalnya pada 18 Agustus 1945.

"RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik. Anyaman kebangsaan yang sudah dengan susah payah dirajut oleh founding fathers bisa koyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal RUU HIP yang polemis," ucap NU.

PBNU
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

NU memandang tak ada urgensi dan kebutuhan sama sekali untuk memperluas tafsir Pancasila dalam undang-undang khusus. Pancasila sebagai Philosophische Grondslag dan Staatsfundamentalnorm, kata NU, merupakan pedoman yang mendasari platform pembangunan nasional.

Jika dirasakan ada masalah mendasar terkait pembangunan nasional di bidang demokrasi politik Pancasila, maka jalan keluarnya adalah reformasi paket undang-undang bidang politik (legislative review).

Baca Juga

Baleg DPR Tunggu Surat Resmi Pemerintah Terkait Penundaan Pembahasan RUU HIP

Begitu pula jika ada masalah terkait dengan haluan pembangunan ekonomi nasional, yang dirasakan menyimpang dari jiwa demokrasi ekonomi Pancasila, maka yang perlu dipersiapkan adalah RUU Sistem Perekonomian Nasional sebagai undang-undang payung (umbrella act) yang secara jelas dimandatkan oleh Pasal 33 ayat (5) UUD 1945.

NU menilai di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi krisis kesehatan dan keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, Indonesia tidak perlu menambah beban sosial dengan memercikkan riak-riak politik.

Sebagai hukum tertinggi yang lahir dari konsensus kebangsaan, Pancasila tidak bisa diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Pengaturan Pancasila ke dalam sebuah undang-undang akan menimbulkan anarki dan kekacauan sistem ketatanegaraan. Ditegaskannya, tidak ada urgensi dan kebutuhan sama sekali untuk memperluas tafsir Pancasila dalam undang-undang khusus.

Pancasila sebagai Philosophische Grondslag dan Staatsfundamentalnorm merupakan pedoman yang mendasari platform pembangunan nasional.

"Kesalahan yang terjadi di masa lampau terkait monopoli tafsir atas Pancasila tidak boleh terulang lagi," tuturnya.

RUU HIP resmi ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa (12/6) lalu. RUU HIP menjadi polemik karena terdapat muatan trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan, dan ekasila yaitu gotong royong.

Baca Juga

DPR Sebut Pembahasan RUU HIP Ada di Tangan Jokowi

RUU HIP juga menyulut kontroversi karena tidak menyertakan TAP MPRS mengenai pembubaran PKI dalam konsideran 'mengingat' di draf RUU tersebut.

Tap MPRS mengenai pembubaran PKI itu bernama lengkap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kata Puan Soal Firli Temui Pimpinan DPR Meski Cak Imin dan Azis Sedang Berperkara di KPK
Indonesia
Kata Puan Soal Firli Temui Pimpinan DPR Meski Cak Imin dan Azis Sedang Berperkara di KPK

Ketua DPR Puan Maharani mengklaim pertemuan antara pimpinan KPK dengan pimpinan DPR tidak membicarakan perkara yang tengah ditangani oleh lembaga antirasuah.

AS Laporkan 8.910 Kematian akibat Corona, Kasus Sebanyak 330.891
Indonesia
AS Laporkan 8.910 Kematian akibat Corona, Kasus Sebanyak 330.891

CDC memperbarui jumlah kasusnya menjadi 304.826 dan mengatakan 7.616 orang telah meninggal di seluruh negeri.

Anies Tiadakan Aturan Ganjil Genap di Pasar
Indonesia
Anies Tiadakan Aturan Ganjil Genap di Pasar

"Ganjil genap ditiadakan, tapi jumlah orang masuk pasar akan dikendalikan," tutupnya.

Hari Ini, DPRD DKI Jakarta Pilih Pendamping Anies Baswedan
Indonesia
Hari Ini, DPRD DKI Jakarta Pilih Pendamping Anies Baswedan

Namun, penetapan pengganti Sandiaga Uno itu dilakukan secara tertutup.

Gagal Bayar Dinilai Jadi Penyebab Anjloknya Saham Jiwasraya
Indonesia
Gagal Bayar Dinilai Jadi Penyebab Anjloknya Saham Jiwasraya

Dia dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan lanjutan

Setelah Nasdem-Partai Berkarya, PKS Pastikan Pertemuan dengan Demokrat
Indonesia
Setelah Nasdem-Partai Berkarya, PKS Pastikan Pertemuan dengan Demokrat

Sohibul Iman mengatakan akan melanjutkan safari politik menemui partai lain di luar pemerintahan.

CCTV Gelap, Pelaku Pembunuhan Editor Metro TV Terancam Tak Terungkap
Indonesia
CCTV Gelap, Pelaku Pembunuhan Editor Metro TV Terancam Tak Terungkap

"Memang terkendala kan CCTV agak gelap pada saat ini kita blm dapat seperti apa," ujar dia

Libur Panjang, PT KAI Tambah Perjalanan KA Jarak Jauh
Indonesia
Libur Panjang, PT KAI Tambah Perjalanan KA Jarak Jauh

KA yang okupansinya cukup tinggi pada perjalanan akhir pekan ini, terutama yang menuju Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Malang.

[HOAKS atau FAKTA] Pembakar Bendera PDIP Ternyata Simpatisan Sendiri
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Pembakar Bendera PDIP Ternyata Simpatisan Sendiri

Di gambar tersebut terdapat narasi “PEMBAKAR BENDERA PDI-P TERNYATA ADALAH ANGGOTA SIMPATISAN PDI-P SENDIRI YG MENYAMAR IKUT AKSI TOLAK RUU HIP”

77 ASN dan Pensiunan Terima Bansos dari Kemensos Rp600 Ribu
Indonesia
77 ASN dan Pensiunan Terima Bansos dari Kemensos Rp600 Ribu

"Perubahan data baru bisa kami lakukan pada penyealuran BST tahap kedua bulan Juni," kata dia.