PBNU Bantah Ada Intervensi Pemerintah Pada Muktamar ke-34 NU. (Foto: nu.or.id)

MerahPutih.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud menegaskan tidak ada intervensi Pemerintah pada Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, NU memiliki agenda tersendiri dan bukan merupakan agenda Pemerintah.

"Karena muktamar kadang punya agenda yang bisa mengkritisi Pemerintah. Muktamar mengkritisi Pemerintah itu punya arti membangun," ujar Marsudi dalam keterangannya, Selasa (14/12).

Baca Juga:

Ramai-ramai Jelang Muktamar NU

Ketika menyampaikan paparan pada Diskusi #SAFARI24 oleh Total Politik, Marsudi justru balas mempertanyakan mengenai apa yang dimaksud dengan intervensi Pemerintah, khususnya pada instansi pemerintah yang mana.

"Yang tahu itu Gus Romli. Kalau Kiai Said menyebut instansi pemerintah, harus ditanyakan instansi pemerintah yang mana. Karena jelas arahnya akan ke mana. Kementerian pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh salah satu kandidat. Memang faktanya Kiai Said enggak punya kementerian yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kiai," ujar Marsudi.

Baca Juga:

Muktamar NU Digelar 23-25 Desember, Pemilihan Ketum Lewat One Man One Vote

Dalam kesempatan yang sama, aktivis NU Guntur Romli juga membantah ada intervensi Pemerintah. "Itu berbeda dengan Muktamar Cipasung yang ada intervensi dari Pemerintah Soeharto pada saat itu," ujar Guntur yang juga merupakan politisi asal Partai Solidaritas Indonesia.

PBNU akan menggelar Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama di Provinsi Lampung pada 23-25 Desember 2021. Sebelumnya, terdapat perdebatan soal penentuan tanggal muktamar akibat prediksi pandemi COVID-19 yang akan naik dan kebijakan Pemerintah menerapkan PPKM Level 3 secara serentak.

Terdapat pihak yang ingin memajukan tanggal Muktamar Ke-34 NU menjadi 17 Desember 2021, serta ada yang ingin memundurkan tanggal menjadi 31 Desember 2021.

"Tapi ketika PPKM dicabut kembali 23-25 Desember, maka secara substansi perbedaan berhenti," kata Marsudi.

Baca Juga:

Muktamar NU Ke-34 Terimbas PPKM Level 3, PBNU Gelar Musyawarah Terbatas

Ketua SC Muktamar NU Muhammad Nuh menerangkan bahwa Muktamar ke-34 akan fokus membahas fondasi NU untuk 100 tahun yang kedua, dan SC akan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah untuk mendapatkan masukan tambahan soal materi muktamar.

"Sehingga, pada saatnya pembahasan sudah cepat prosesnya," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejaksaan Agung Temukan Unsur Pidana Pengadaan Satelit Kemenhan
Indonesia
Kejaksaan Agung Temukan Unsur Pidana Pengadaan Satelit Kemenhan

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan gelar perkara terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan satelit slot orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Jokowi Angkat Agung Sunarta Jadi Wakil Jaksa Agung
Indonesia
Jokowi Angkat Agung Sunarta Jadi Wakil Jaksa Agung

Lewat Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180/TPA/2021 tertanggal 31 Desember 2021, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan, Agung Sunarta ditunjuk sebagai Wakil Jaksa Agung.

205 Kasus Baru COVID-19 Ditemukan Jelang Nataru, Masyarakat Diminta Taat Prokes
Indonesia
205 Kasus Baru COVID-19 Ditemukan Jelang Nataru, Masyarakat Diminta Taat Prokes

Total kasus corona di tanah air menjadi 4.259.644.

Minggu ini Pemerintah Salurkan BLT Migor Rp 300 Ribu, Begini Cara Cek Penerima
Indonesia
Minggu ini Pemerintah Salurkan BLT Migor Rp 300 Ribu, Begini Cara Cek Penerima

emerintah segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada penerima. Penyaluran sudah aktif mulai minggu ini dan berakhir sepekan sebelum Lebaran Idulfitri 2022.

Gempa 6,0 Magnitudo Guncang Australia
Indonesia
Gempa 6,0 Magnitudo Guncang Australia

Gempa bermagnitudo 6,0 terjadi di dekat Melbourne, Australia pada Rabu (22/9).

Pusat Minta DKI Tingkatkan Pengetatan, PPKM Darurat?
Indonesia
Pusat Minta DKI Tingkatkan Pengetatan, PPKM Darurat?

Pemprov DKI Jakarta akan mengumumkan kebijakan ihwal peningkatan pengetatan PPKM, Rabu (30/6), menyusul lonjakan kasus COVID-19 secara drastis.

Langkah Mulus Suharyanto Mantan Sekretaris Militer Jokowi Jadi Kepala BNPB
Indonesia
Langkah Mulus Suharyanto Mantan Sekretaris Militer Jokowi Jadi Kepala BNPB

Suharyanto yang lahir di Cimahi, Jawa Barat, pada 8 September 1967, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1989.

Menkeu Diminta Turun Tangan Atasi Dana Pemda Mengendap Rp 157,97 Triliun di Bank
Indonesia
Menkeu Diminta Turun Tangan Atasi Dana Pemda Mengendap Rp 157,97 Triliun di Bank

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank mencapai Rp 157,97 triliun.

Kapolri Optimistis Jatim Capai Herd Immunity di Akhir Agustus
Indonesia
Kapolri Optimistis Jatim Capai Herd Immunity di Akhir Agustus

Atas didasari kekompakan Forkompinda Jawa Timur, maka target 300.000 vaksinasi dalam sehari akan terwujud.

Biar Tidak Muncul Demotivasi, Daerah Harus Segera Cairkan Insentif Nakes
Indonesia
Biar Tidak Muncul Demotivasi, Daerah Harus Segera Cairkan Insentif Nakes

Beberapa pemerintah daerah yang tercatat belum melakukan realisasi inakesda, yakni Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Bahkan di beberapa pemerintah daerah sebut saja Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua.