PB SEMMI Minta Presiden Jokowi Pecat Menteri Tenaga Kerja Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan virtual diterima di Jakarta, Senin (14/2/2022). ANTARA/Prisca Triferna

MerahPutih.com - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mengkritisi keras Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 terkait Jaminan Hari Tua (JHT) yang hanya bisa cair di usia 56 tahun.

"Saya sangat sayangkan aturan itu keluar, bagi saya itu justru menghambat kesejahteraan bukan menciptakan kesejahteraan" tegas Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Gurun Arisastra dalam keterangannya di Jakarta (15/2)

Baca Juga

Ketua DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Aturan Pencairan JHT

Maka dari itu, advokat muda berusia 29 tahun ini berharap Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah untuk merevisi aturan tersebut. Jika tidak direvisi, menurutnya beliau layak di reshuffle atau diberhentikan oleh Presiden Jokowi.

"Jika tetap kekeh terhadap aturan JHT ini, layak Presiden Joko Widodo reshuflle atau berhentikan dari jabatannya," tegas Gurun.

Gurun menilai, aturan tersebut menghambat kesejahteraan rakyat atau pekerja karena tidak memberi solusi atas kondisi yang saat ini susah akibat pandemi.

"Itu aturan lahir bukan memberi solusi atas kondisi rakyat atau pekerja saat ini, kita tahu kondisi saat ini banyak pekerja yang kena dampak akibat pandemi secara ekonomi, ada yang di PHK, ada pula yang keluar dari pekerjaannya aturan itu menghambat untuk mengembangkan ekonomi pekerja yang sedang susah saat ini," Kata Gurun

Gurun menegaskan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Baca Juga

Polemik JHT, Serikat Pekerja Diminta untuk Uji Materi UU Jaminan Sosial

Lalu, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Merujuk ketentuan itu, rakyat atau pekerja tidak mungkin dapat mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat jika dibatasi masa waktu pencairan padahal kondisi ekonomi sedang susah.

"Bagaimana rakyat mengembangkan dirinya secara ekonomi saat ini padahal kondisi sedang susah karena pandemi? Jadi tidak mungkinlah, karena pencairan dana tersebut harus menunggu bertahun-tahun," Tegas Gurun

Kemudian, Permenaker nomor 2 tahun 2022 semestinya menjadi solusi mengangkat martabat masyarakat yang saat ini sedang lemah dan tidak mampu bukan menjadi alat penghambat memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu saat ini.

"Semestinya permenaker menjadi alat solusi mengangkat martabat rakyat yang saat ini sedang susah, bukan justru jadi alat penghambat. Negara tidak boleh menghambat kesejahteraan rakyat," tutup Gurun. (Asp)

Baca Juga

Pemerintah Ungkap Alasan JHT Dicairkan saat Usia 56 Tahun

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahasiswa Bakal Demo di DPR hingga Istana, Polisi Lakukan Rekayasa Lalu Lintas
Indonesia
Mahasiswa Bakal Demo di DPR hingga Istana, Polisi Lakukan Rekayasa Lalu Lintas

Sejumlah elemen masyarakat termasuk mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) akan menggelar aksi unjuk rasa Kamis, (21/4). Rencananya, demo akan digelar di tiga lokasi yakni Patung Kuda, DPR/MPR dan Harmoni.

Harta Sandiaga Uno Meroket Rp 6,802 Triliun
Indonesia
Harta Sandiaga Uno Meroket Rp 6,802 Triliun

Berdasarkan data dari elhkpn.kpk.go.id yang dilihat Merahputih.com pada Selasa (19/4), Sandiaga memiliki harta Rp 10,617 triliun.

Mendagri Batal Berkunjung ke Papua Barat
Indonesia
Mendagri Batal Berkunjung ke Papua Barat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dijadwalkan tiba di Manokwari, Papua Barat, Selasa (28/6) petang.

Kredit Meningkat, Uang Beredar Makin Banyak
Indonesia
Kredit Meningkat, Uang Beredar Makin Banyak

Peningkatan pertumbuhan M2 pada April 2022 terutama dipengaruhi oleh berlanjutnya akselerasi penyaluran kredit.

[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Akui akan Sulit Bayar Hutang Jika Harga BBM Tidak Naik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Akui akan Sulit Bayar Hutang Jika Harga BBM Tidak Naik

Salah satunya yakni beredar di media sosial Twitter, sebuah unggahan tangkapan layar dari artikel berita dengan narasi “Sri Mulyani Akui Jika BBM Tidak Naik Akan Sulit Bayar Utang”.

Pemilu Ditunda, Indeks Demokrasi Indonesia Bakal Jeblok
Indonesia
Pemilu Ditunda, Indeks Demokrasi Indonesia Bakal Jeblok

Keadaan demokrasi di Indonesia saat ini selayaknya sebuah rumah yang tengah mengalami banjir.

Kasus Benda Diduga Bom, FKUB Sebut Ada Pihak Sengaja Buat Solo Tidak Kondusif
Indonesia
Kasus Benda Diduga Bom, FKUB Sebut Ada Pihak Sengaja Buat Solo Tidak Kondusif

Benda diduga bom menggegerkan warga Kampung Kebalen, Kelurahan Kampung Sewu, Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah, Rabu (30/3).

[HOAKS atau FAKTA]: Polisi di Semarang Tilang Pengendara Yang Pakai Sandal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Polisi di Semarang Tilang Pengendara Yang Pakai Sandal

Polisi mengimbau dan mengedukasi masyarakat untuk menggunakan alat pelindung kaki dan pendukung lainnya demi keselamatan berkendara.

Lagi, Polisi Amankan Suporter Nekat Bawa Miras saat Piala Presiden
Indonesia
Lagi, Polisi Amankan Suporter Nekat Bawa Miras saat Piala Presiden

Anggota Polresta Surakarta Jawa Tengah mengamankan sedikitnya tiga suporter yang nekat membawa miras di area luar Stadion Manahan.

Polisi Kantongi Identitas Pengunggah Ancaman Bom Konser NCT 127 di ICE BSD
Indonesia
Polisi Kantongi Identitas Pengunggah Ancaman Bom Konser NCT 127 di ICE BSD

"Memang sudah diketahui, cuma, kami tidak mau sebutkan dulu yang memposting itu," kata Zulpan, kepada wartawan, Jumat (4/11).