PB SEMMI Ancam Laporkan Risma ke Ombudsman Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya)

MerahPutih.com - Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI) mengomentari Tri Rismaharini yang memutuskan untuk rangkap jabatan sebagai Menteri Sosial dan Wali Kota Surabaya.

Dengan keputusan itu, PB SEMMI berniat akan melaporkan dan menggugat masalah rangkap jabatan ini kepada Ombudsman dan PTUN.

Baca Juga

Pengangkatan Risma sebagai Menteri Sosial Dinilai Cacat Hukum

"kami akan laporkan masalah rangkap jabatan ke Ombudsman dan menggugat masalah ini ke PTUN." tegas Direktur LBH PB SEMMI, Gurun Arisastra di Jakarta, Kamis (24/12).

PB SEMMI ini bahkan menyerukan menolak Tri Rismaharini sebagai Menteri karena beliau masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Menurutnya tidak boleh rangkap jabatan.

Gurun berpendapat, pengangkatan Risma sebagai Menteri telah menciderai pondasi negara yang telah dibangun sebagai Negara Hukum.

Dalam negara hukum tidak boleh rangkap jabatan tetap, ciri negara hukum yakni adanya pembatasan kekuasaan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan.

"Konsep negara kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan," tegas dia.

Lebih lanjut Gurun menambahkan, pelantikan Risma sebagai Mensos kemarin telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Tri Rismaharini saat diperkenalkan sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (22/12). Foto: Sekretaris Kabinet
Tri Rismaharini saat diperkenalkan sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (22/12). Foto: Sekretaris Kabinet

Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dinyatakan bahwa Menteri dilarang merangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-Undangan.

Kemudian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Advokat muda keturunan Bima Nusa Tenggara Barat ini mengatakan, sebaiknya Risma melanjutkan saja Wali Kota Surabaya menjalankan amanah rakyat sampai selesai.

"Semestinya beliau menolak mendapatkan jabatan Menteri dan di sisi lain ini akan menjadi catatan buruk bagi beliau ke depan karena dapat dinilai merusak tatanan kenegaraan," tegasnya.

Dirinya heran, PDI Perjuangan yang masih banyak memiliki kader-kader potensial yang mampu mengemban amanat Menteri Sosial, seharusnya tidak memaksakan kehendak yang dapat bermuara ke arah perbuatan melawan hukum. (Asp)

Baca Juga

Masih Jadi Wali Kota, Mensos Risma Bolak-balik Jakarta-Surabaya

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Boeing Ikut Identifikasi Serpihan Sriwijaya Air
Indonesia
Boeing Ikut Identifikasi Serpihan Sriwijaya Air

Memori perekam suara pilot di kokpit atau CVR pesawat Sriwijaya Air SJ-182 masih bisa dibaca meski dalam kondisi terlepas dari pembungkusnya.

Buntut Larangan Mudik, Jumlah Penumpang Kereta Api Turun 91 Persen
Indonesia
Buntut Larangan Mudik, Jumlah Penumpang Kereta Api Turun 91 Persen

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI telah melayani 2.852 pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non-mudik pada hari pertama pemberlakuan masa larangan mudik.

Ganjar Siapkan 21 Orang Duduki Jabatan Plh Wali Kota dan Bupati
Indonesia
Ganjar Siapkan 21 Orang Duduki Jabatan Plh Wali Kota dan Bupati

Terkait jadwal pelantikan wali kota/bupati definitif, Ganjar mengaku belum mengetahuinya. Ia masih menunggu juga surat resmi dari Mendagri.

Dilantik Jokowi Serentak, LHKPN Dudung Rp 1,08 M tak Sampai 1 Persen Harta Andika
Indonesia
Dilantik Jokowi Serentak, LHKPN Dudung Rp 1,08 M tak Sampai 1 Persen Harta Andika

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melantik Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal (Letjen) Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang diangkat menjadi Panglima TNI.

Puluhan Orang Masih Hilang di Perairan Kalbar, Tim Sar Maksimalkan Pencarian
Indonesia
Puluhan Orang Masih Hilang di Perairan Kalbar, Tim Sar Maksimalkan Pencarian

"Operasi pencarian diperpanjang sampai tiga hari ke depan hingga 23 Juli,” kata Kepala Dinas Penerangan Koarmada I TNI AL Letkol Laut (P) La Ode M. Holib.

Kala Presiden Melintasi Jalan dan Masjid Joko Widodo di Abu Dhabi
Indonesia
Kala Presiden Melintasi Jalan dan Masjid Joko Widodo di Abu Dhabi

Nama jalan dan masjid itu, sebagai tanda penghargaan tinggi Persatuan Emirat Arab kepada Indonesia. Di jalan menuju pulau, Jokowi melihat pembangunan kantor baru KBRI Abu Dhabi.

96 Ribu Lebih Vaksin COVID-19 Disebar ke Seluruh Banten
Indonesia
96 Ribu Lebih Vaksin COVID-19 Disebar ke Seluruh Banten

Jumlah vaksin COVID-19 Sinovac yang telah didistribusikan ke kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten hingga saat ini sudah mencapai 96.276 vial

Sidang Perdana Rizieq, Gedung PN Jakarta Timur Bakal Dijaga Ketat
Indonesia
Sidang Perdana Rizieq, Gedung PN Jakarta Timur Bakal Dijaga Ketat

Meski digelar secara virtual, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetap menyiapkan pengamanan.

Anies: Imbas Pandemi COVID-19 Sebanyak 453.295 Orang Kehilangan Pekerjaan
Indonesia
Anies: Imbas Pandemi COVID-19 Sebanyak 453.295 Orang Kehilangan Pekerjaan

Selama pandemi COVID-19 kurang lebih 453.295 pekerja jadi pengangguran.

Urus Perpanjangan SIM Pakai Aplikasi Ini Cuma Semenit, Calo Bakal Gigit Jari!
Indonesia
Urus Perpanjangan SIM Pakai Aplikasi Ini Cuma Semenit, Calo Bakal Gigit Jari!

Karena dengan aplikasi ini, tidak ada komunikasi antara petugas dengan pemohon