PB SEMMI Ancam Laporkan Risma ke Ombudsman Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya)

MerahPutih.com - Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI) mengomentari Tri Rismaharini yang memutuskan untuk rangkap jabatan sebagai Menteri Sosial dan Wali Kota Surabaya.

Dengan keputusan itu, PB SEMMI berniat akan melaporkan dan menggugat masalah rangkap jabatan ini kepada Ombudsman dan PTUN.

Baca Juga

Pengangkatan Risma sebagai Menteri Sosial Dinilai Cacat Hukum

"kami akan laporkan masalah rangkap jabatan ke Ombudsman dan menggugat masalah ini ke PTUN." tegas Direktur LBH PB SEMMI, Gurun Arisastra di Jakarta, Kamis (24/12).

PB SEMMI ini bahkan menyerukan menolak Tri Rismaharini sebagai Menteri karena beliau masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Menurutnya tidak boleh rangkap jabatan.

Gurun berpendapat, pengangkatan Risma sebagai Menteri telah menciderai pondasi negara yang telah dibangun sebagai Negara Hukum.

Dalam negara hukum tidak boleh rangkap jabatan tetap, ciri negara hukum yakni adanya pembatasan kekuasaan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan.

"Konsep negara kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan," tegas dia.

Lebih lanjut Gurun menambahkan, pelantikan Risma sebagai Mensos kemarin telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Tri Rismaharini saat diperkenalkan sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (22/12). Foto: Sekretaris Kabinet
Tri Rismaharini saat diperkenalkan sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (22/12). Foto: Sekretaris Kabinet

Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dinyatakan bahwa Menteri dilarang merangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-Undangan.

Kemudian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Advokat muda keturunan Bima Nusa Tenggara Barat ini mengatakan, sebaiknya Risma melanjutkan saja Wali Kota Surabaya menjalankan amanah rakyat sampai selesai.

"Semestinya beliau menolak mendapatkan jabatan Menteri dan di sisi lain ini akan menjadi catatan buruk bagi beliau ke depan karena dapat dinilai merusak tatanan kenegaraan," tegasnya.

Dirinya heran, PDI Perjuangan yang masih banyak memiliki kader-kader potensial yang mampu mengemban amanat Menteri Sosial, seharusnya tidak memaksakan kehendak yang dapat bermuara ke arah perbuatan melawan hukum. (Asp)

Baca Juga

Masih Jadi Wali Kota, Mensos Risma Bolak-balik Jakarta-Surabaya

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dinkes Solo Usul Biaya Tes Screening Pendonor Plasma Konvalesen Dianggarkan di APBD
Indonesia
Dinkes Solo Usul Biaya Tes Screening Pendonor Plasma Konvalesen Dianggarkan di APBD

Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Jawa Tengah mengusulkan biaya tes screening pendonor plasma konvalesen agar dianggarkan dalam APBD. Hal itu dilakukan guna mendongkrak jumlah pendonor plasma konvalesen di Solo.

Uang Insentif Penggali Kubur dan Sopir Ambulans Segera Cair
Indonesia
Uang Insentif Penggali Kubur dan Sopir Ambulans Segera Cair

Dana itu, tidak hanya untuk pembayaran insentif bagi petugas yang membantu menangani COVID-19 saja

Jokowi: Ekonomi Indonesia Diproyeksi Pulih Tercepat Setelah Tiongkok
Indonesia
Jokowi: Ekonomi Indonesia Diproyeksi Pulih Tercepat Setelah Tiongkok

IMF memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,4 persen pada 2021

KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye
Indonesia
KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya melarang pasangan calon untuk menggelar konser musik saat kampanye terbuka Pilkada 2020.

Bioskop di Kediri Mulai Beroperasi, Penonton Wajib Serahkan Data Diri
Indonesia
Bioskop di Kediri Mulai Beroperasi, Penonton Wajib Serahkan Data Diri

Transaksi pembelian tiket dilakukan secara online dan juga offline. Namun, pengelola menyarankan agar semua pengunjung menggunakan sistem pembelian secara online

Lima Jubir Bakal Saling Melengkapi Komunikasi dan Sosialisasi Vaksin COVID-19
Indonesia
Lima Jubir Bakal Saling Melengkapi Komunikasi dan Sosialisasi Vaksin COVID-19

Mereka berperan membangun pemahaman yang tepat terkait kebijakan serta membangun partisipasi publik untuk mensukseskan program vaksinasi

Ucapkan 'Kami Bersamamu Rizieq Shihab', Anggota TNI Ini Dijatuhi Sanksi
Indonesia
Ucapkan 'Kami Bersamamu Rizieq Shihab', Anggota TNI Ini Dijatuhi Sanksi

Video itu direkam saat perjalanan ke Bandara Soekarno Hatta

KSPI Beberkan Sejumlah Mudarat dalam Omnibus Law
Indonesia
KSPI Beberkan Sejumlah Mudarat dalam Omnibus Law

Dijelaskan Said Iqbal, setidaknya ada sembilan alasan kaum buruh menolak omnibus law draft pemerintah, yang terangkum dalam 23 pertanyaan mendasar untuk menolak omnibus law.

Polisi Dinilai Tak Punya Alasan Tunda-tunda Usut Kasus Dugaan Pidana Rizieq
Indonesia
Polisi Dinilai Tak Punya Alasan Tunda-tunda Usut Kasus Dugaan Pidana Rizieq

Politikus PDIP Henry Yosodiningrat mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta agar laporannya atas pimpinan FPI Rizieq Shihab ditindaklanjuti.

Jokowi Resmikan Bendungan Sindang Heula
Indonesia
Jokowi Resmikan Bendungan Sindang Heula

Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kamis (4/3).