Patuhi SE Menaker, Pemprov DKI Pastikan UMP 2021 tidak Naik Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan untuk tidak menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2021.

"Jadi kebijakan pemerintah pusat yang sudah diputuskan, kemudian di sisi lain ada harapan dari pada buruh yang ingin ada peningkatan. Tentu kami di Pemprov DKI Jakarta mengacu peraturan dan ketentuan yang ada," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/10).

Menurut Riza, tentunya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mengambil keputusan nilai UMP sama seperti tahun 2020 ini butuh pertimbangan yang matang. Hal itu pasti merujuk pada kajian yang serius agar tak ada yang dirugikan.

Baca Juga

Anies Diminta Ikuti Menaker, Baco: Gimana Ceritanya Minus Mau Dinaikin

Namun demikian, Riza mengatakan, Pemda DKI tetap memahami dan menerima bila nantinya ada buruh menyampaikan aspirasi terkait adanya kenaikan UMP di tahun 2021.

"Di sisi lain sebagai pemerintah ya boleh menerima aspirasi sebagai masyarakat siapapun termasuk kaum buruh juga boleh menyampaikan aspirasi masyarakatnya," tuturnya.

Riza pun berjanji, semua aspirasi buruh atau masyarakat yang disampaikan ke Pemprov DKI akan ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.

"Apabila ada temen-temen dari buruh yang keberatan kemudian ingin ada peningkatan silakan sampaikam argumentasinya nanti.kita akan sampaikan," tutupnya.

Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memerintahkan para kepala daerah untuk tidak menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2021 di tengah kondisi pandemi COVID-19.

Keputusan ini tertuang pada Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04 tahun 2020 yang mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19.

Penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja serta menjaga kelangsungan usaha. perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan UPM pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi.

"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” ujar Menaker Ida Fauziyah, Selasa (27/10) seperti tertuang dalam SE.

Baca Juga

UMP 2021 tidak Naik, KSPI: Pemerintah Pro Pengusaha

Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Ida Fauziyah pada 26 Oktober 2020. Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020 mendatang. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cari Pengganti Mensos dan Menteri KP, Jokowi Diminta tak Pilih Kader Partai
Indonesia
Cari Pengganti Mensos dan Menteri KP, Jokowi Diminta tak Pilih Kader Partai

Padahal, Juliari dan Edhy Prabowo sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersandung kasus korupsi bansos COVID-19 dan izin ekspor benih lobster.

Pencopotan Baliho Rizieq Shihab oleh TNI Jadi Tamparan Keras Bagi Pemprov DKI
Indonesia
Pencopotan Baliho Rizieq Shihab oleh TNI Jadi Tamparan Keras Bagi Pemprov DKI

Pencopotan baliho Rizieq Shihab oleh TNI jadi tamparan keras bagi Pemprov DKI.

Mulai Hari Ini, Hasil GeNose C19 Bisa Diambil 1x24 Jam
Indonesia
Mulai Hari Ini, Hasil GeNose C19 Bisa Diambil 1x24 Jam

Kebijakan tersebut berlaku pada pelanggan kereta api (KA) jarak jauh sebagai syarat perjalanan mulai Kamis (1/4).

New York Mulai Izinkan Makan Dalam Restoran
Dunia
New York Mulai Izinkan Makan Dalam Restoran

Gubernur melonggarkan, salah satu pembatasan ketat terakhir di kota terpadat di dunia itu dalam menangani COVID-19.

Lebih dari 300 Nakes di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Tahap Dua
Indonesia
Lebih dari 300 Nakes di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Tahap Dua

Vaksinasi dilaksanakan di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Minggu (31/1)

Aktivis Pertanyakan Revolusi Akhlak Rizieq Shihab
Indonesia
Aktivis Pertanyakan Revolusi Akhlak Rizieq Shihab

Pemerintah sepertinya tidak mempersulit proses kepulangan Rizieq

Penjelasan Kompolnas soal Pam Swakarsa Versi Komjen Listyo
Indonesia
Penjelasan Kompolnas soal Pam Swakarsa Versi Komjen Listyo

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), meminta publik tidak salah menafsirkan rencana calon Kapolri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menghidupkan Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa.

Hasil Tes COVID-19 Massa yang Berkerumun di Petamburan Hingga Megamendung Keluar
Indonesia
Hasil Tes COVID-19 Massa yang Berkerumun di Petamburan Hingga Megamendung Keluar

BNPB sendiri Jumat (20/11) telah menyalurkan 2.500 swab antigen ke seluruh Puskesmas

Puluhan Gay Ditangkap di Apartemen Kuningan "Lolos" dari Jeratan Tersangka
Indonesia
Puluhan Gay Ditangkap di Apartemen Kuningan "Lolos" dari Jeratan Tersangka

Sementara ini, belum ada indikasi tersangka baru.

Konsep Kartu Prakerja Seperti Bagi-bagi Uang ke Perusahaan Digital
Indonesia
Konsep Kartu Prakerja Seperti Bagi-bagi Uang ke Perusahaan Digital

Dana pelatihan bisa langsung diberikan kepada rakyat