Pasukan Pemberantasan KKB Harus Terkendali dengan Baik Arsip- KKB Papua. (ANTARA/HO)

Merahputih.com - Keputusan pemerintah mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris mendapat dukungan dari Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin.

"Saya mengingatkan agar pasukan yang dilibatkan dalam pemberantasan separatis di Papua harus benar-benar terstruktur dan terkendali dengan baik," ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (30/4).

Baac Juga:

Komnas HAM Ungkap Kekhawatirannya KKB Dilabeli Teroris

Hal itu lantaran KKB sudah memiliki organisasi yang cukup kuat, terstruktur dan mendapat dukungan dari sebagian masyarakat. Karena itu, pasukan yang dilibatkan dalam pemberantasan organisasi teroris tersebut harus terstruktur dengan baik.

"Komando Pengendalian (Kodal) penumpasan teroris di Papua harus jelas, siapa bertanggung jawab kepada siapa. Sistem kordinasinya seperti apa dan yang terpenting targetnya pun harus terukur dengan baik dengan tetap memperhatikan HAM," jelas dia.

Dia menilai untuk menunjang keberhasilan penumpasan teroris di Papua, Pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang keterlibatan TNI dalam pemberantasan teroris.

Aparat TNI-Polri melakukan pengejaran KKB yang melakukan aksi penembakan guru di Beoga Kabupaten Puncak, Jumat. (ANTARA News Papua/Satgas Humas Ops Nemangkawi)
Aparat TNI-Polri melakukan pengejaran KKB yang melakukan aksi penembakan guru di Beoga Kabupaten Puncak, Jumat. (ANTARA News Papua/Satgas Humas Ops Nemangkawi)

Politisi PDI Perjuangan itu juga mendesak agar setelah status KKB di Papua menjadi teroris, maka harus mendapat penanganan yang lebih komprehensif.

Dia mencontohkan ketika statusnya diturunkan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi KKB, ternyata tidak mendapat tindakan yang efektif.

"Namun setelah dinyatakan sebagai KKB, korban dari TNI/Polri justru lebih banyak. Bahkan terbukti justru dalam status KKB, senjata OPM semakin banyak, pengikutnya pun semakin bertambah," katanya.

Dia mengingatkan agar kejadian yang sudah terjadi jangan sampai terulang kembali khususnya setelah KKB dinyatakan sebagai organisasi teroris.

Baca Juga:

Komnas HAM Kecewa Pemerintah Labeli KKB Sebagai Teroris

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, organisasi atau kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang melakukan kekerasan di Papua dikategorikan sebagai teroris.

Mahfud menyampaikan sikap Pemerintah itu saat jumpa pers secara daring di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, terkait peristiwa atau eskalasi tindak kekerasan yang terjadi di Papua dalam beberapa hari terakhir ini. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tegaskan Pentingnya Pengukuhan Hutan untuk Kepastian Hukum dan Investasi
Indonesia
KPK Tegaskan Pentingnya Pengukuhan Hutan untuk Kepastian Hukum dan Investasi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan pentingnya pengukuhan kawasan hutan sebagai bentuk kepastian hukum.

Kudeta Kepemimpinan AHY Jadi Kesempatan Demokrat Naikkan Elektabilitas
Indonesia
Kudeta Kepemimpinan AHY Jadi Kesempatan Demokrat Naikkan Elektabilitas

Parpol-parpol oposisi, cukup berhasil memanfaatkan kemerosotan dukungan terhadap PDIP.

Formula E Disebut Boroskan Anggaran, Pemprov DKI Singgung MotoGP Mandalika
Indonesia
Formula E Disebut Boroskan Anggaran, Pemprov DKI Singgung MotoGP Mandalika

Tujuan Formula E pada 2022, sama dengan pagelaran MotorGP Mandalika Maret tahun depan, yang merupakan investasi jangka menengah dan panjang untuk mendongkrak citra Indonesia di mata dunia.

Penyidik Stepanus Pattuju Terima Gratifikasi Rp 10 Miliar Lebih Selama Kerja di KPK
Indonesia
Penyidik Stepanus Pattuju Terima Gratifikasi Rp 10 Miliar Lebih Selama Kerja di KPK

Dalam perkara Lampung Tengah yang terkait saudara Aliza Gunado, terperiksa menerima uang dari Azis Syamsuddin lebih kurang sejumlah Rp 3.150.000.000

Dalam Sehari, 80 Petugas Kesehatan Divaksinasi di Jakarta Pusat
Indonesia
Dalam Sehari, 80 Petugas Kesehatan Divaksinasi di Jakarta Pusat

Ia berharap pemberian vaksin untuk tenaga kesehatan ini berjalan lancar

PAN Minta Anies Kurangi Kapasitas Pengunjung Tempat Wisata Jadi 25 Persen
Indonesia
PAN Minta Anies Kurangi Kapasitas Pengunjung Tempat Wisata Jadi 25 Persen

"Dinas Pariwisata bisa tetap membuka tempat wisata tetapi kapasitas pengujungnya dikurangi menjadi 25-30 persen agar kawasan wisata tetap nyaman," ujar Farazandi di Jakarta.

Begini Kata Wagub DKI Soal Fraksi PDIP Ancam Coret Anggaran Formula E
Indonesia
Begini Kata Wagub DKI Soal Fraksi PDIP Ancam Coret Anggaran Formula E

Pemprov DKI Jakarta menanggapi santai ancaman Fraksi PDI Perjuangan yang ingin mencoret anggaran terkait kegiatan penyelenggaraan Formula E di APBD Perubahan dan Rancangan APBD 2022.

Pendemo yang Hendak Masuk Istana Diwajibkan Tes COVID-19
Indonesia
Pendemo yang Hendak Masuk Istana Diwajibkan Tes COVID-19

Massa buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) tersebut cukup kooperatif mengikuti rapid test COVID-19

 Lima Destinasi Wisata di Yogyakarta Dibuka Kembali, Ini Syarat Masuknya
Indonesia
Lima Destinasi Wisata di Yogyakarta Dibuka Kembali, Ini Syarat Masuknya

Penentuan uji coba pembukaan destinasi wisata tersebut mengacu pada Surat Edaran (SE) Kemenparekraf yang diterima pada Sabtu (11/9).

Pasca-Lebaran, Lonjakan Kasus Aktif COVID-19 Capai 12,5 Persen
Indonesia
Pasca-Lebaran, Lonjakan Kasus Aktif COVID-19 Capai 12,5 Persen

Angka ini melonjak jauh dari angka kasus aktif terendah yang pernah terjadi pada 18 Mei lalu.