Pasukan Inggris Langgar Kesepakat Radius 800 Meter Pelabuhan (2) Pasukan Inggris pada sebuah pertempuran di wilayah Surabaya. Sumber; Imperial War Museum.

BRIGJEN Mallaby, Kolonel Pugh, dan Kapten Macdonald bertandang ke Kantor Gubernur Surabaya. Mereka diterima Gubernur Suryo, Ketua KNI Dul Arnowo, dan para petinggi BKR, termasuk Moestopo.

Kedua pihak berunding, lalu membuahkan resolusi, berisi; Sekutu mengakui keberadaan Republik Indonesia sebatas distrik Surabaya; Sekutu tidak akan membebaskan tawanan Belanda, pasukan Sekutu hanya boleh berada di radius 800 meter dari pelabuhan, dan membentuk sebuah biro komunikasi beranggotakan perwakilan kedua pihak agar lebih mudah berkoordinasi.

Resolusi tersebut lantas berkumandang di corong radio perjuangan Surabaya. Ketegangan pun mereda.

Pasukan Inggris mulai membaur, bahkan kelewat jauh, melanggar batas kesepakatan. “Penempatan serdadu Inggris di dalam kota sudah merupakan pelanggaran terhadap perjanjian radius 800 meter dari pelabuhan,” tulis Francis “Frank” Palmos pada buku Surabaya 1945: Tanah Sakralku.

pertempuran surabaya
Pasukan Inggris sedang berkomunikasi di atas kapal. Sumber: Imperial War Museum.

.Pasukan Inggris, lanjut Palmos, bahkan telah menduduki sekira 20 titik strategis di dalam kota. Masyarakat semula tak ambil pusing mengira para serdadu Inggris sekadar ingin berbaur dan akan kembali ke pelabuhan setelah matahari tenggelam. Namun, setelah gelap pun, para serdadu ternyata belum juga pulang, bahkan betah menetap.

Perlahan, masyarakat mulai ambil curiga. Desas-desus pihak Inggris melanggar kesepakat cepat mengalir dari mulut ke mulut. Kebanyakan rakyat Surabaya, menurut Palmos, telah mengungkapkan rasa ketidakpuasan pelanggaran kesepakat pasukan Inggris menggunakan bahasa blak-blakan, tidak lagi memaki bahasa diplomatik seperti langgam Gubernur Suryo dan Ruslan Abdulgani.

Rasa curiga masyarakat terhadap Inggris akhirnya terbukti setelah beratus pamflet muntah dari lambung pesawat Dakota milik Angkatan Udara Inggris, di siang hari tanggal 27 Oktober 1945.

Panglima Divisi ke-23 Jendral Mayor DC Hawthorn, pada pamfletnya menyatakan perintah kepada rakyat Surabaya agar menyerahkan kembali senjata dan peralatan Jepang kepada Sekutu. Perintah itu disertai ancaman bila ada orang terlihat membawa senjata dan tidak bersedia menyerahkan kepada Sekutu, maka menanggung risiko ditembak.

Isi pamflet membuat marah pejuang-pejuang Surabaya. “Jelas pamflet-pamflet ini melanggar jiwa dan aksara persetujuan tanggal 26 Oktober 1945,” ungkap Roeslan Abdulgani, pada Seratus Hari di Surabaya Yang Menggemparkan Indonesia. Surabaya kembali memanas. (*)


Tags Artikel Ini

Yudi Anugrah Nugroho

LAINNYA DARI MERAH PUTIH