Paslon yang Tidak Puas Hasil Rekapitulasi Silakan Tempuh Jalur Hukum Ketua Bawaslu RI Abhan, Kamis (10/12). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 sudah digelar pada Rabu (9/12). Sejumlah pasangan calon juga mengklaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu, Abhan meminta kepada paslon yang tidak puas dengan hasil resmi rekapitulasi KPU dipersilakan menempuh jalur hukum. Pasalnya, setiap paslon mempunyai hak untuk menyatakan keberatan terhadap hasil akhir penghitungan surat suara.

Baca Juga

Pilwakot Solo Memakan Satu Korban, Pengawas TPS 13 Meninggal Dunia

"Paslon silakan gunakan jalur-jalur hukum. Jangan kerahkan massa untuk menyatakan kekecewaan karena kalah bersaing dengan paslon lain," kata Abhan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/12)

Alumni Univeritas Pekalongan (Unikal) ini menegaskan pengerahan massa pendukung sangat beresiko. Sebab, hal ini berpotensi menimbulkan kerumunan hingga para pendukung dikhawatirkan akan terpapar COVID-19.

Ketua Bawaslu RI Abhan, Kamis (10/12). (MP/Ismail)
Ketua Bawaslu RI Abhan, Kamis (10/12). (MP/Ismail)

Selain itu, riskan pula terjadi benturan antar pendukung. Hal tersebut harus diperhatikan oleh paslon.

"Paslon harus bisa meredam para pendukungnya. Tidak memberi arahan untuk turun ke jalan. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan," tegasnya.

Bagi paslon yang merasa menang, sambung Abhan, diminta untuk tidak melakukan selebrasi berlebihan, dengan mengumpulkan massa pendukung maupun pesta arak-arakan.

Karena, selama pandemi penyelenggara pemilu melarang para peserta pemilu untuk menggelar kegiatan yang bisa memancing kerumunan massa.

"Mari kita patuhi aturan protokol kesehatan yang sudah disepakati sebelumnya. Hal ini dilakukan demi kebaikan bersama," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Sehari Setelah Pilkada, 6.033 Orang Terjangkit COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Optimisme Menpora dan Paskibraka Laksanakan Upacara HUT RI Saat Pandemi
Indonesia
Optimisme Menpora dan Paskibraka Laksanakan Upacara HUT RI Saat Pandemi

"Untuk pelaksanaannya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Tapi kita harus optimis dan semangat. Pak presiden dalam arahannya kepada kami bahwa tidak boleh ada satu kementerian pun yang kedor," kata Menpora.

KPK: OTT Bupati Nganjuk Kerja Sama dengan Bareskrim Polri
Indonesia
KPK: OTT Bupati Nganjuk Kerja Sama dengan Bareskrim Polri

KPK menyebut OTT yang dilakukan tim satgas terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat merupakan kerja sama antar-penegak hukum.

Guru BK Harus Jadi Agen Advokasi Lawan Narkoba di Sekolah
Indonesia
Guru BK Harus Jadi Agen Advokasi Lawan Narkoba di Sekolah

Fakta yang mencengangkan bahwa generasi milenial pada rentang usia 15-35 tahun merupakan salah satu kelompok yang rentan terpapar Napza.

Masa Berlaku Paspor Kini 10 Tahun Loh
Indonesia
Masa Berlaku Paspor Kini 10 Tahun Loh

Aturan baru tersebut tertuang dalam pasal 51 Ayat 1 PP Nomor 51 Tahun 2020

Kemenag Terbitkan SE, ASN Dilarang Gabung Organisasi Terlarang HTI Hingga FPI
Indonesia
Kemenag Terbitkan SE, ASN Dilarang Gabung Organisasi Terlarang HTI Hingga FPI

ASN Kemenag juga dilarang melakukan tindakan lain yang memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang

Sepekan PSBB Transisi, Jasa Marga Catat 100 Ribu Kendaraan Masuk ke Jakarta
Indonesia
Sepekan PSBB Transisi, Jasa Marga Catat 100 Ribu Kendaraan Masuk ke Jakarta

Hal ini terlihat dari mulai macetnya sejumlah ruas jalan dan padatnya antrian di pintu-pintu tol masuk Jakarta.

Penyidik Kejagung 'Gamang' soal Rencana Periksa Pihak MA dalam Perkara Jaksa Pinangki
Indonesia
Penyidik Kejagung 'Gamang' soal Rencana Periksa Pihak MA dalam Perkara Jaksa Pinangki

Pemanggilan bakal dilakukan jika keterangan saksi dan bukti mengarah pada keterlibatan pihak MA.

Anies Belanja Telur Asin hingga Kembang Goyang di Pasar Mayestik
Indonesia
Anies Belanja Telur Asin hingga Kembang Goyang di Pasar Mayestik

Menjelang Lebaran, masyarakat berbondong-bondong pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan bahan pokok hari raya.

Jalan Panjang Pulihkan Ekonomi Jika Pandemi COVID-19 Tidak Ditangani Serius
Indonesia
Jalan Panjang Pulihkan Ekonomi Jika Pandemi COVID-19 Tidak Ditangani Serius

COVID-19 ini dari sisi rumah tangga membuat pendapatan turun, daya beli turun dan pengangguran serta kemiskinan naik.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Direktur Teknik Garuda Indonesia
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Direktur Teknik Garuda Indonesia

Sejak Agustus 2019, KPK melakukan penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka