Pasca Vaksinasi Massal, Masyarakat Tidak Bisa Leluasa Beraktivitas Seenaknya Ketua MPR Bambang Soesatyo. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Merahputih.com - Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menekankan hasil riset perdana yang dilakukan think tank Brain Society Center (BS Center) memperlihatkan vaksinasi bukanlah satu-satunya jawaban dalam memulihkan ekonomi nasional.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai pasca-vaksinasi massal, namun tidak serta merta masyarakat bisa leluasa beraktivitas seperti sebelum pandemi COVID-19.

"Masyarakat tetap harus menjalankan protokol kesehatan karena menurut Ketua Tim Riset uji klinis vaksin COVID-19 Unpad, Prof Kusnadi Rusmil, perlu dua tahun untuk kembali normal. Pernyataan mengejutkan juga diutarakan ahli kesehatan global, Prof Peter Doshi, yang menilai warga dunia kemungkinan kecewa karena vaksin hanya mengurangi risiko infeksi 30 persen," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11).

Baca Juga

Utang Luar Negeri Indonesia Sudah Capai USD413,4 Miliar

Selain membutuhkan waktu untuk kembali pada kondisi 'normal' dari perspektif medis, masih ada pekerjaan rumah lain, khususnya pada upaya pemulihan perekonomian nasional.

Menurut dia, dampak pandemi yang telah memukul sektor perekonomian dan menempatkan Indonesia pada jurang resesi, memerlukan upaya ekstra untuk dapat kembali pulih.

"Pada sektor perekonomian, dampak pandemi telah dirasakan hampir pada seluruh bidang dan tingkatan. Tidak hanya mayoritas sektor UMKM yang mengalami pukulan keras, pengusaha-pengusaha besar juga turut merasakan dampaknya," ucapnya.

Ia menjelaskan, setelah mengalami kontraksi kinerja pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal berturut-turut, yaitu minus 5,32 persen pada kuartal II tahun 2020, dan minus 3,49 persen pada kuartal III 2020.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo. (ANTARA/HO-Humas MPR RI/am)
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo. (ANTARA/HO-Humas MPR RI/am)

Karena itu menurut dia, sebagaimana telah diprediksikan sebelumnya, saat ini Indonesia mengalami resesi ekonomi, pandemi telah menggerus dua sisi perekonomian, baik dari sisi penawaran dan permintaan.

"Kebijakan pembatasan aktivitas perekonomian secara fisik telah menyebabkan penurunan aktivitas jual beli, terganggunya proses produksi, terhambatnya distribusi, dan berbagai persoalan lain yang bermuara pada penurunan pendapatan. Pada akhirnya berujung pada meningkatnya angka pengangguran karena pemutusan hubungan kerja," jelas dia.

Ia mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Agustus 2020 tercatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,77 juta orang, atau mengalami kenaikan sebesar 2,67 juta. Bahkan menurut dia, BAPPENAS memperkirakan jumlah pengangguran pada tahun 2020 akan mencapai 11.000.000 orang.

Baca Juga:

Hibah Rp3,3 Triliun Buat Sektor Usaha Wisata Segera Disalurkan

"Mengantisipasi agar tak terjadi PHK massal, pemerintah telah memberikan banyak stimulus kepada korporasi. Antara lain insentif tax allowances dan tax holiday, bentuknya seperti penurunan tarif PPH badan dengan pagu anggaran Rp20 triliun," beber dia.

Menurut dia, pemerintah dan parlemen sudah mengesahkan UU Cipta Kerja, yang diharapkan mampu menarik investor untuk membuka usaha di Indonesia, sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja Indonesia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BUMN Diharap Terus Beri Kesempatan ke Penyandang Disabilitas
Indonesia
BUMN Diharap Terus Beri Kesempatan ke Penyandang Disabilitas

BUMN dan BUMD paling sedikit memperkerjakan dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai

Hendak Diperiksa Sebagai Tersangka, Anita Kolopaking Mangkir Panggilan Bareskrim
Indonesia
Hendak Diperiksa Sebagai Tersangka, Anita Kolopaking Mangkir Panggilan Bareskrim

Pemeriksaan terhadap Anita sedianya diagendakan pada Selasa pukul 09.00 WIB

Jumlah Pelanggaran Tilang Elektronik Motor Terus Menurun
Indonesia
Jumlah Pelanggaran Tilang Elektronik Motor Terus Menurun

"Jumlah pelanggaran sepeda motor sejumlah 157 pelanggaran," katanya.

Klaim Bersepakat Dengan DPR, Buruh Tekanan Pemerintah
Indonesia
Klaim Bersepakat Dengan DPR, Buruh Tekanan Pemerintah

"Aksi 25 Agustus ini, selain menyampaikan tuntutan, juga memberikan dukungan kepada DPR RI yang telah bekerja sungguh sungguh memenuhi harapan buruh agar bisa didengar," tegas Said Iqbal.

Jokowi Sesalkan Kebijakan Kerja dari Rumah Justru Jadi Ajang Liburan
Indonesia
Jokowi Sesalkan Kebijakan Kerja dari Rumah Justru Jadi Ajang Liburan

Jokowi menyesalkan masyarakat yang menyalahgunakan kebijakan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah.

Menuju Kapolri, Komjen Listyo Ikuti Tes Pembuatan Makalah
Indonesia
Menuju Kapolri, Komjen Listyo Ikuti Tes Pembuatan Makalah

Sesuai jadwal, usai menjalani tes makalah, calon Kapolri akan melaksanakan tes wawancara dan tanya jawab yang dijadwalkan Rabu (20/1) besok.

Anies Diminta Kaji Secara Mendalam Rencana Sekolah Tatap Muka di DKI Jakarta
Indonesia
Panglima TNI Minta Anak Buahnya Tidak Berpolitik Praktis di Pilkada 2020
Indonesia
Panglima TNI Minta Anak Buahnya Tidak Berpolitik Praktis di Pilkada 2020

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Idham Azis memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri tahun 2020.

Pemberlakuan PPKM di Solo, Tim Gabungan Temukan Orang Tua Ajak Anak ke Pasar
Indonesia
Pemberlakuan PPKM di Solo, Tim Gabungan Temukan Orang Tua Ajak Anak ke Pasar

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hari pertama di Solo, Jawa Tengah masih ditemukan adanya pelanggaran, Senin (11/1).

Buru Identitas Pembacok Wakapolres Karanganyar, Polisi Tes DNA Warga Madiun
Indonesia
Buru Identitas Pembacok Wakapolres Karanganyar, Polisi Tes DNA Warga Madiun

Kapolres Karanganyar, AKBP Leganek Mawardi, mengungkapkan terkait identitas pelaku pembacokan sudah menemukan titik terang.