Pasca Vaksinasi Massal, Masyarakat Tidak Bisa Leluasa Beraktivitas Seenaknya Ketua MPR Bambang Soesatyo. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Merahputih.com - Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menekankan hasil riset perdana yang dilakukan think tank Brain Society Center (BS Center) memperlihatkan vaksinasi bukanlah satu-satunya jawaban dalam memulihkan ekonomi nasional.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai pasca-vaksinasi massal, namun tidak serta merta masyarakat bisa leluasa beraktivitas seperti sebelum pandemi COVID-19.

"Masyarakat tetap harus menjalankan protokol kesehatan karena menurut Ketua Tim Riset uji klinis vaksin COVID-19 Unpad, Prof Kusnadi Rusmil, perlu dua tahun untuk kembali normal. Pernyataan mengejutkan juga diutarakan ahli kesehatan global, Prof Peter Doshi, yang menilai warga dunia kemungkinan kecewa karena vaksin hanya mengurangi risiko infeksi 30 persen," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11).

Baca Juga

Utang Luar Negeri Indonesia Sudah Capai USD413,4 Miliar

Selain membutuhkan waktu untuk kembali pada kondisi 'normal' dari perspektif medis, masih ada pekerjaan rumah lain, khususnya pada upaya pemulihan perekonomian nasional.

Menurut dia, dampak pandemi yang telah memukul sektor perekonomian dan menempatkan Indonesia pada jurang resesi, memerlukan upaya ekstra untuk dapat kembali pulih.

"Pada sektor perekonomian, dampak pandemi telah dirasakan hampir pada seluruh bidang dan tingkatan. Tidak hanya mayoritas sektor UMKM yang mengalami pukulan keras, pengusaha-pengusaha besar juga turut merasakan dampaknya," ucapnya.

Ia menjelaskan, setelah mengalami kontraksi kinerja pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal berturut-turut, yaitu minus 5,32 persen pada kuartal II tahun 2020, dan minus 3,49 persen pada kuartal III 2020.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo. (ANTARA/HO-Humas MPR RI/am)
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo. (ANTARA/HO-Humas MPR RI/am)

Karena itu menurut dia, sebagaimana telah diprediksikan sebelumnya, saat ini Indonesia mengalami resesi ekonomi, pandemi telah menggerus dua sisi perekonomian, baik dari sisi penawaran dan permintaan.

"Kebijakan pembatasan aktivitas perekonomian secara fisik telah menyebabkan penurunan aktivitas jual beli, terganggunya proses produksi, terhambatnya distribusi, dan berbagai persoalan lain yang bermuara pada penurunan pendapatan. Pada akhirnya berujung pada meningkatnya angka pengangguran karena pemutusan hubungan kerja," jelas dia.

Ia mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Agustus 2020 tercatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,77 juta orang, atau mengalami kenaikan sebesar 2,67 juta. Bahkan menurut dia, BAPPENAS memperkirakan jumlah pengangguran pada tahun 2020 akan mencapai 11.000.000 orang.

Baca Juga:

Hibah Rp3,3 Triliun Buat Sektor Usaha Wisata Segera Disalurkan

"Mengantisipasi agar tak terjadi PHK massal, pemerintah telah memberikan banyak stimulus kepada korporasi. Antara lain insentif tax allowances dan tax holiday, bentuknya seperti penurunan tarif PPH badan dengan pagu anggaran Rp20 triliun," beber dia.

Menurut dia, pemerintah dan parlemen sudah mengesahkan UU Cipta Kerja, yang diharapkan mampu menarik investor untuk membuka usaha di Indonesia, sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja Indonesia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Empat Tahapan dalam Pilkada Serentak 2020 Buka Celah Politik Uang
Indonesia
Empat Tahapan dalam Pilkada Serentak 2020 Buka Celah Politik Uang

Empat tahapan Pilkada 2020 disinyalir memiliki titik paling rawan terjadinya praktik politik uang.

Mekanisme Kompolnas Seleksi Calon Kapolri Hingga Jokowi Pilih Listyo
Indonesia
Mekanisme Kompolnas Seleksi Calon Kapolri Hingga Jokowi Pilih Listyo

Dari hasil pendataan ada 14 nama anggota Polri aktif dan kemudian Kompolnas mulai melakukan seleksi.

KPK Datangi Kantor PDIP dan PPP
Indonesia
KPK Datangi Kantor PDIP dan PPP

KPK mendatangi kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Jakarta, Rabu (14/4).

FSGI Desak Kemendikbud Perbaiki Regulasi PPDB
Indonesia
FSGI Desak Kemendikbud Perbaiki Regulasi PPDB

Ia mengatakan, alokasi untuk zonasi murni harus tetap dipertahankan.

Keluar Kota Sebelum Periode Pelarangan Mudik Diwajibkan Bawa Surat Kesehatan
Indonesia
Keluar Kota Sebelum Periode Pelarangan Mudik Diwajibkan Bawa Surat Kesehatan

Kepolisian bakal memutarbalikkan kendaraan yang tidak dapat menunjukkan surat kesehatan. Selain itu, polisi juga bakal melakukan pemeriksaan kesehatan terkait dengan virus corona.

Ini Perkembangan Terbaru Kasus COVID-19 di Jabar
Indonesia
Ini Perkembangan Terbaru Kasus COVID-19 di Jabar

Orang dalam pemantauan (ODP) kini berjumlah 44.839 orang.

Sebelum Naik Pesawat di Bandara Soetta, Lion Air Minta Penumpang Rapid Test
Indonesia
Sebelum Naik Pesawat di Bandara Soetta, Lion Air Minta Penumpang Rapid Test

Dengan demikian, penumpang akan mendapatkan nilai lebih, efektif, dan efisien

Jokowi Ungkap Keprihatinan Hilangnya Kegembiraan dan Karnaval HUT RI
Indonesia
Jokowi Ungkap Keprihatinan Hilangnya Kegembiraan dan Karnaval HUT RI

"Semua yang sudah kita rencanakan tersebut harus berubah total,” kata Presiden Joko Widodo di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8).

Lama Antibodi Vaksin COVID-19 Sinovac-Bandung Baru Diketahui April 2021
Indonesia
Lama Antibodi Vaksin COVID-19 Sinovac-Bandung Baru Diketahui April 2021

Peneliti uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac di Bandung perlu mengkaji seberapa lama vaksin tersebut menghasilkan antibodi di dalam tubuh.