Pasca Pelonggaran UU ITE, Begini Nasib Sejumlah Terlapor Ujaran Kebencian Ravio Patra. Foto: FACEBOOK RAVIO PUTRA

MerahPutih.com - Sebulan pasca rencana pelonggaran penerapan UU Informasi Transaksi Elektronoik (UU IT), nasib sejumlah terlapor dan tersangka dalam kasus ini, masih terkatung-katung.

Catatan KontraS, hingga Oktober 2020, ada sebanyak 10 peristiwa dan 14 orang yang diproses karena mengkritik Presiden Jokowi.

Baca Juga

Polisi Siber Harus Ditopang UU ITE yang Lebih Demokratis

Lalu 14 peristiwa, 25 orang diproses dengan objek kritik Polri, dan 4 peristiwa dengan 4 orang diproses karena mengkritik Pemda. Mereka diproses dengan penggunaan surat telegram Polri maupun UU ITE

Berikut adalah sejumlah aktivis dan masyarakat yang terjerat kasus UU ITE karena melontarkan kritikannya.

1. Dhandy Dwi Laksono

Polisi menangkap Aktivis dan jurnalis Dandhy Dwi Laksono pada Kamis, 26 September 2019. Penangkapan dilakukan akibat cuitan Dandhy mengenai kondisi di Papua.

Pada periode itu, Dandhy diketahui banyak mentwit mengenai kerusuhan di Papua yang disebabkan tindakan rasialisme.

Polisi pada 27 September 2019 menyatakan telah menetapkan Dandhy menjadi tersangka kasus ujaran kebencian dan hingga kini kasusnya terlihat belum ada kejelasan.

2. Ananda Badudu

Musisi Ananda Badudu ditangkap polisi akhir September 2019. Dia ditangkap karena menggalang dana untuk mendukung aksi demonstrasi mahasiswa terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ananda menginisiasi penggalangan dana secara daring hingga terkumpul lebih dari Rp 100 juta.

Uang itu kemudian disalurkan membeli makanan dan keperluan para peserta pendemo yang menolak revisi UU KPK dan sejumlah UU kontroversial lainnya.

Status terkini pun belum jelas dan kasusnya cenderung menguap.

3. Ruslan Buton

Mantan anggota TNI Ruslan Buton diadili setelah menyebarkan pernyataan terbuka di media sosial meminta Presiden Jokowi mundur.

Ia didakwa telah sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian, menghina penguasa, atau menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran.

Dakwaan itu terkait tindakan Ruslan yang meminta agar Presiden Joko Widodo mengundurkan diri lantaran dinilai gagal menyelamatkan bangsa dan negara dengan kebijakan-kebijakannya.

4. Aktivis Ravio Patra

Ravio, lewat akun Twitter-nya, beberapa waktu silam sempat diproses hukum mengkritisi banyak hal. Mulai dari kejanggalan penunjukan mitra program Prakerja, conflict of interest para stafsus Jokowi, industri buzzer, hingga pasal karet UU ITE.

Ravio mengatakan, bahwa kasus yang menjeratnya tak ubahnya sebagai bentuk pengekangan kebebasan sipil.

Karena itu, kata dia, hukum seharusnya menciptakan ketertiban, bukan memunculkan kaos di kalangan masyarakat.

Ravio secara pribadi menginginkan supaya UU ITE dihapuskan.

"Saya sebenarnya secara pribadi saya penginnya dihapus, tapi karena saya juga paham ada kebutuhan, karena saya juga mengakui, juga memahami, bahwa secara global banyak negara masih belajar mengatur media internet," kata Ravio.

Namun demikian, lanjut dia, apa yang terjadi di Indonesia sudah keterlaluan. Bahkan, menjurus ke sifat beringas karena tidak adanya moderasinya mengenai internet.

Status Ravio kini terkesan mengambang lantaran tak ada kejelasan dari aparat Polisi.

6. Baiq Nuril

Ia pernah dipidana karena dinilai melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berharap UU ITE benar-benar akan direvisi kembali.

Nuril pun bercerita pengalamannya saat dijerat UU ITE yang disebutnya sebagai pengalaman yang sangat tidak menyenangkan.

Ia mengatakan, kejadian itu menjadi beban baginya secara moril dan fisik. Ia pun tidak tahu harus mencari perlindungan ke mana saat perbuatannya dinilai melanggar hukum.

Baiq Nuril menuturkan, butuh perjuangan besar untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, dan upaya mencari keadilan itu tentu membutuhkan pengorbanan dan tenaga.

Dandhy Dwi Laksono

Oleh karena itu, ia sangat berharap agar rencana merevisi UU ITE benar-benar terwujud agar tidak ada lagi orang yang bernasib sama seperti dirinya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram berisi pedoman penanganan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ujaran kebencian. Dalam surat telegramnya, Kapolri membagi dua jenis tindak pidana siber terkait ujaran kebencian.

Listyo Sigit Prabowo meminta penyidik Polri dalam menerima laporan dari masyarakat, harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana.

Setelah itu, penyidik menentukan langkah yang akan diambil.

Hal itu ia sampaikan melalui surat edaran nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021.

"Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil," tulis Kapolri dalam SE.

Sigit meminta, penyidik Polri memiliki prinsip bahwa hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penanganan perkara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ia menginstruksikan penyidik agar mengedepankan pendekatan restorative justice (keadilan restorative) dalam penegakan hukum.

Lewat SE, ia meminta penyidik mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. (Knu)

Baca Juga

ICJR Temukan Dugaan UU ITE Sasar Kebebasan Berekspresi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LPSK: Korban Penyerangan Polsek Ciracas Berhak Mendapatkan Restitusi
Indonesia
LPSK: Korban Penyerangan Polsek Ciracas Berhak Mendapatkan Restitusi

Menurutnya, peristiwa yang terjadi Sabtu dini hari tersebut telah menimbulkan rasa takut masyarakat

 Vaksinasi COVID-19 di Bandara Soetta Buka 24 Jam
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 di Bandara Soetta Buka 24 Jam

Tujuan utama diperpanjangnya jam operasional sentra vaksinasi tersebut untuk memastikan penumpang pesawat memenuhi protokol kesehatan.

PM Eswatini Meninggal Setelah Terpapar COVID-19
Dunia
PM Eswatini Meninggal Setelah Terpapar COVID-19

Perdana Menteri (PM) Eswatini Ambrose Dlamini, yang empat pekan lalu dinyatakan positif mengidap COVID-19, meninggal pada usia 52 tahun.

IDI Prediksi Vaksin Bisa Cegah Varian Baru Virus Corona
Indonesia
IDI Prediksi Vaksin Bisa Cegah Varian Baru Virus Corona

Pada kesempatan yang sama Zubairi Djoerban mengaku tak bisa membayangkan bila mutasi virus corona berkode B117 itu masuk ke Indonesia. Pasalnya, mutasi virus ini 71% lebih menular ketimbang virus corona awalnya.

JAM Pidsus Ungkap Alasan Kejagung Baru Gelar Perkara Jaksa Pinangki
Indonesia
JAM Pidsus Ungkap Alasan Kejagung Baru Gelar Perkara Jaksa Pinangki

Perkara tersebut kini sudah 90 persen berjalan di Korps Adhyaksa.

Jelang Larangan Mudik, KAI Belum Tambah Frekuensi Perjalanan
Indonesia
Jelang Larangan Mudik, KAI Belum Tambah Frekuensi Perjalanan

Sejak pekan lalu hingga hari ini jumlah perjalanan pada masa pandemi tidak mengalami penambahan.

Pembangunan Terowongan Katedral-Istiqlal Dimulai, Arus Lalu Lintas Bakal Dialihkan
Indonesia
Pembangunan Terowongan Katedral-Istiqlal Dimulai, Arus Lalu Lintas Bakal Dialihkan

Hal itu dilakukan agar para pengendara baik roda dua maupun roda empat nantinya tidak sampai terganggu aktivitasnya

2.832 Meter Kubik Sampah Gelondongan Berhasil Diangkat dari Pintu Air Manggarai
Indonesia
2.832 Meter Kubik Sampah Gelondongan Berhasil Diangkat dari Pintu Air Manggarai

UPK Badan Air Dinas LH DKI Jakarta lebih siap baik dari sisi personel, armada hingga kekuatan sarana prasarana

Kelompok Ojol Geram Namanya Dicatut untuk Provokasi Demo Menentang PPKM
Indonesia
Kelompok Ojol Geram Namanya Dicatut untuk Provokasi Demo Menentang PPKM

Poster itu berisi ajakan untuk melakukan aksi massa dan provokasi

Kejari Majalengka Resmi Tahan Tersangka Korupsi PDSMU
Indonesia
Kejari Majalengka Resmi Tahan Tersangka Korupsi PDSMU

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Majalengka akhirnya resmi menahan tersangka J pada kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha (PDSMU).