Pasca OTT KPK, Bupati Probolinggo Digiring ke Jakarta Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin, anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem pada Minggu (29/8) malam. Keduanya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Probolinggo, Jawa Timur.

Selain Puput dan Hasan, KPK dikabarkan juga mengamankan sejumlah camat dan kepala desa dalam operasi senyap tersebut. KPK berencana membawa mereka ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, siang nanti, untuk diperiksa secara intensif.

Baca Juga

KPK OTT Diduga Suami Istri Bupati dan Anggota DPR di Probolinggo

"Siang nanti (dibawa ke KPK)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (30/8).

Suasana di depan rumah pribadi Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari di Jalan Ahmad Yani, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Senin (30/8/2021) (ANTARA/HO-warga Probolinggo)
Suasana di depan rumah pribadi Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari di Jalan Ahmad Yani, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Senin (30/8/2021) (ANTARA/HO-warga Probolinggo)

Namun, Ali belum dapat menyampaikan secara rinci mengenai para pihak yang diamankan dan tindak pidana yang dilakukan mereka. Hal ini lantaran tim penindakan KPK masih terus bekerja di lapangan.

"Mengenai kasus selengkapnya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan," ujar Ali.

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK berjanji akan menginformasikan lebih lanjut ihwal OTT tersebut. (Pon)

Baca Juga

OTT di Probolinggo, KPK Amankan 10 Orang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemendikbudristek Renovasi Lantai Dua Gedung A, Anggarannya Rp 6,5 Miliar
Indonesia
Kemendikbudristek Renovasi Lantai Dua Gedung A, Anggarannya Rp 6,5 Miliar

Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 6,5 miliar.

Hitung Cepat Pilkada Tangsel, Petahana dan Keponakan Airin Sementara Unggul
Indonesia
Hitung Cepat Pilkada Tangsel, Petahana dan Keponakan Airin Sementara Unggul

Pilkada Tangsel 2020 sendiri menjadi ajang persaingan tiga pasangan calon dari keluarga elite politik.

Masuk Surabaya, Pengendara di Luar Plat L dan W Wajib Tes COVID-19
Indonesia
Masuk Surabaya, Pengendara di Luar Plat L dan W Wajib Tes COVID-19

Data Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur polisi telah memaksa putar balik sebanyak 43.665 kendaraan saat masa pelarangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Soal Pelarangan Mudik, Ketua DPR Peringatkan Pemerintah
Indonesia
Soal Pelarangan Mudik, Ketua DPR Peringatkan Pemerintah

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah bersikap konsisten terkait larangan mudik Hari Raya Idulfitri 1442 H mendatang.

Begini Alokasi Anggaran Anyar Buat Insentif Nakes dan Bantuan Sosial
Indonesia
Begini Alokasi Anggaran Anyar Buat Insentif Nakes dan Bantuan Sosial

"Nanti percepatan untuk pencairan Bapak Menteri Kesehatan yang bisa menjelaskan, tapi kita sudah sediakan anggarannya," kata Sri Mulyani.

MA Tolak PK Eks Presiden PKS Luthfi Hasan
Indonesia
MA Tolak PK Eks Presiden PKS Luthfi Hasan

Putusan itu diketok Senin (15/11) kemarin

Jokowi ke NTT Pantau Lumbung Pangan dan Resmikan Bendungan Napun Gete
Indonesia
Jokowi ke NTT Pantau Lumbung Pangan dan Resmikan Bendungan Napun Gete

Selepas meninjau lokasi lumbung pangan, Jokowi menuju Kabupaten Sikka dengan menempuh perjalanan udara melalui Bandar Udara Tambolaka dan tiba di Bandar Udara Frans Seda, Kabupaten Sikka.

Hentikan Semua Kegiatan, Warga Diminta Ambil Sikap Sempurna Pada 17 Agustus Pukul 10.17
Indonesia
Hentikan Semua Kegiatan, Warga Diminta Ambil Sikap Sempurna Pada 17 Agustus Pukul 10.17

"Hentikan semua kegiatan dan aktivitas Saudara selama tiga menit saja pada tanggal 17 Agustus (2021) pukul 10 lewat 17 menit Waktu Indonesia Bagian Barat," ujar Pratikno

ICW Kritik Kemenkumham Beri Remisi ke Djoko Tjandra
Indonesia
ICW Kritik Kemenkumham Beri Remisi ke Djoko Tjandra

Indonesia Corruption Watch mengkritik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM karena memberikan remisi kepada sejumlah koruptor pada peringatan HUT ke-76 RI.

Jokowi Akui Terima Masukan Lockdown
Indonesia
Jokowi Akui Terima Masukan Lockdown

Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat