Pasca OTT KPK, Anak Alex Noerdin Digiring ke Jakarta Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin. Foto: Pemkab Musi Banyuasin

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin bersama lima orang lainnya yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Musi Banyuasin, Jumat (15/10) malam.

Dodi Reza merupakan anak dari mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin. KPK sedang membawa mereka ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk diperiksa secara intensif.

Baca Juga

KPK Sebut OTT di Musi Banyuasin Terkait Pengadaan Proyek Infrastruktur

"Sejauh ini ada sekitar enam orang di antaranya Bupati Kabupaten Musi Banyuasin dan beberapa ASN di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (16/10).

Ali mengatakan pihaknya telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Musi Banyuasin dan jajarannya di Kejaksaan Tinggi Sumsel.

"Akan segera dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan," ujar Ali.

Gedung KPK. Foto: Istimewa
Gedung KPK. Foto: Istimewa

Dodi Alex Noerdin dan para anak buahnya itu ditangkap lantaran diduga terlibat kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel.

"Kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel," kata Ali.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT ini.

"Perkembangannya akan diinfokan," kata Ali. (Pon)

Baca Juga

OTT di Musi Banyuasin, KPK Amankan Barang Bukti Uang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Sebut Kunjungan Keluarga Jadi Salah Satu Penyebab Meroketnya Kasus COVID-19
Indonesia
Ajukan STRP untuk Dampingi Pasien Corona Ditolak, Ini Penjelasan Anak Buah Anies
Indonesia
Ajukan STRP untuk Dampingi Pasien Corona Ditolak, Ini Penjelasan Anak Buah Anies

"Jelas ditolak petugas, karena aplikasi JakEVO bukan untuk penanganan COVID-19," kata Rinaldi

Pemda DIY Akan Membuka Kembali Destinasi Wisata
Indonesia
Pemda DIY Akan Membuka Kembali Destinasi Wisata

Total pelaku wisata di DIY yang kami hitung sekitar 32.000

Gibran Potong TPP ASN 30 Persen untuk Tutupi Defisit Anggaran APBD Solo
Indonesia
Gibran Potong TPP ASN 30 Persen untuk Tutupi Defisit Anggaran APBD Solo

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengambil kebijakan memotong 30 persen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ribuan ASN di Pemkot Solo.

Penonaktifan 75 Pegawai Dinilai Jadi Sejarah Kelam KPK
Indonesia
Penonaktifan 75 Pegawai Dinilai Jadi Sejarah Kelam KPK

"Tepat sehari jelang idul Fitri, dan 10 hari jelang peringatan 23 tahun reformasi, KPK menghadapi masa paling kelam dalam sejarahnya," kata pengamat politik Ray Rangkuti

Wali Kota Bandung Perintahkan Penyekatan Pemudik Dilakukan Secara Humanis
Indonesia
Wali Kota Bandung Perintahkan Penyekatan Pemudik Dilakukan Secara Humanis

Masyarakat Kota Bandung untuk lebih bijak beraktivitas. Mengingat potensi transmisi virus corona kini tengah meningkat seiring tingginya mobilitas masyarakat.

Tim SAR Kumpulkan 74 Kantong Jenazah Korban Kecelakaan Sriwijaya Air
Indonesia
Tim SAR Kumpulkan 74 Kantong Jenazah Korban Kecelakaan Sriwijaya Air

Tim SAR gabungan mengumpulkan 74 kantong jenazah korban pesawat Sriwijaya SJ-182.

Tujuh Korban Luka Berat Kebakaran Kilang Balongan Dibawa ke Rumah Sakit
Indonesia
Tujuh Korban Luka Berat Kebakaran Kilang Balongan Dibawa ke Rumah Sakit

Kebakaran tangki di kilang Pertamina di Balongan, Indramayu, menimbulkan korban luka. Saat ini, tujuh orang yang mendapatkan luka berat dirujuk ke Rumah Sakit Pertamina Pusat (RSPP).

Kata Wali Kota Surabaya atas Tuntutan Hentikan Penyekatan dan Tes Swab Suramadu
Indonesia
Kata Wali Kota Surabaya atas Tuntutan Hentikan Penyekatan dan Tes Swab Suramadu

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menemui warga yang berdemo di Balai Kota, Senin (21/6).

2 Tanggal yang Dianggap Bagus Buat Jokowi Reshuffle Kabinetnya Versi PKB
Indonesia
2 Tanggal yang Dianggap Bagus Buat Jokowi Reshuffle Kabinetnya Versi PKB

PKB menegaskan keputusan melakukan reshuffle adalah hak Jokowi