Pasar Tunggu Sosialisasi Pemerintah Pusat soal Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi Minyak goreng curah. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah mulai menyosialisasikan transisi pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi, mulai hari ini, Senin (27/6).

Sosialisasi ini juga dilakukan bertahap, lantaran dalam upayanya membutuhkan waktu agar semua masyarakat bisa menerapkannya secara baik.

Baca Juga:

Aturan Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Gibran Sebut Tidak Mudah Menerapkannya

Kepala Pasar Slipi, Hendra Silalahi mengatakan, pihaknya belum menerapkan wajib menunjukkan aplikasi PeduliLindungi bagi warga yang mau membeli minyak goreng curah.

"Kami belum menerapkan karena kami belum sosialisasi. Kami akan tunggu informasi lebih lanjut," kata Hendra, dikutip dari Antara, (27/6).

Sejauh ini, sambungnya, para pedagang di pasarnya juga belum menerapkan hal tersebut. Hendra memastikan akan menerapkan wajib PeduliLindungi untuk para pembeli minyak curah setelah mendapatkan sosialisasi resmi dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) memantau secara terus menerus penerapan aplikasi PeduliLindungi atau nomor induk kependudukan (NIK) oleh pedagang dan konsumen saat transaksi minyak goreng curah di lapangan.

"Kita akan lakukan pemantauan terus di lapangan agar aktivitas itu berjalan dengan konsisten sesuai arahan pemerintah pusat," kata Kepala Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUMKM) Jakarta Barat, Iqbal Idham Ramid.

Baca Juga:

Pembelian Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Sosialisasi Dimulai Senin Besok

Iqbal mengatakan, upaya itu dilakukan agar minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp14.000 bisa dirasakan semua masyarakat.

Lebih lanjut, Iqbal dan jajarannya akan melakukan pemantauan di beberapa pasar binaan Pemkot Jakarta Barat hingga pasar besar di bawah naungan PD Pasar Jaya.

"Kita akan mulai lakukan pemantauan dan sosialisasi di pasar binaan seperti Pasar Grogol, Pasar Kopro, Pasar Cengkareng dan pasar besar lainnya," kata dia.

Mantan Kepala Bagian Perekonomian Kota Jakarta Barat itu mengaku paham jika masyarakat butuh waktu untuk beradaptasi. Oleh karena itu, lanjutnya, dia yakin sosialisasi dan pemantauan itu akan membantu masyarakat menerapkan peraturan tersebut. (*)

Baca Juga:

PeduliLindungi Jadi Syarat Untuk Beli Minyak Goreng Curah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pertama dalam 1,4 Tahun, Penambahan Kasus COVID-19 Akhirnya di Bawah Seribu
Indonesia
Pertama dalam 1,4 Tahun, Penambahan Kasus COVID-19 Akhirnya di Bawah Seribu

Kasus positif virus corona di tanah air pada 4 Oktober 2021 bertambah 922 kasus.

Wagub DKI Pastikan Penangkapan Walkot Bekasi Tak Pengaruhi Program Jakarta-Bekasi
Indonesia
Wagub DKI Pastikan Penangkapan Walkot Bekasi Tak Pengaruhi Program Jakarta-Bekasi

"Nggak ada hubungannya penangkapan Wali Kota Bekasi dengan program-program yang berkaitan dengan DKI Jakarta, nggak ada hubungannya," ujar pria yang biasa disapa Ariza

Kecelakaan Maut Mobil Vanessa Angel, Satu Balita Laki-Laki Dipastikan Selamat
Indonesia
Berkas Perkara Lengkap, Eks Petinggi Waskita Karya Adi Wibowo Segera Disidang
Indonesia
Berkas Perkara Lengkap, Eks Petinggi Waskita Karya Adi Wibowo Segera Disidang

Adi Wibowo akan segera diadili dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tahun anggaran 2011

[HOAKS atau FAKTA]: Mabes Polri Minta Warga Waspadai Ada Anak Menangis di Jalanan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mabes Polri Minta Warga Waspadai Ada Anak Menangis di Jalanan

Polri juga meminta kepada masyarakat untuk lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi

Bekas Bos Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara
Indonesia
Bekas Bos Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Direktur Utama (Dirut) PT Asabri Maret 2016 - Juli 2020 Letjen Purn Sonny Widjaja dituntut 10 tahun penjara ditambah denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti bersama-sama mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 22,788 triliun dari pengelolaan dana PT. Asabri (Persero).

Varian Omicron Terdeteksi, Legislator PDIP Usul Aturan Nataru Diubah
Indonesia
Varian Omicron Terdeteksi, Legislator PDIP Usul Aturan Nataru Diubah

"Dengan ditemukannya varian omicron ini, kita mendorong ada perubahan aturan pada libur ataru nanti. Mungkin larangan mudik menjadi salah satu cara antisipasi agar varian ini tidak menyebar,” kata Rahmad dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/12).

Pemerintah Diminta Belajar dari Pengalaman Hadapi Varian Delta Lawan Omicron
Indonesia
Pemerintah Diminta Belajar dari Pengalaman Hadapi Varian Delta Lawan Omicron

Netty meminta pemerintah agar menjelaskan percepatan target vaksinasi untuk lansia dan anak-anak di bawah 12 tahun

Pengamat: Golkar Sudah Terbiasa Terhadap Persoalan Korupsi
Indonesia
Pengamat: Golkar Sudah Terbiasa Terhadap Persoalan Korupsi

Partai Golkar sudah terbiasa menghadapi persoalan korupsi. Sehingga bukan hal yang aneh jika saat ini ada beberapa kader Golkar yang ditangkap KPK dan Kejagung.

NasDem Sebut Miliki Tiga Bakal Kandidat Gubernur DKI
Indonesia
NasDem Sebut Miliki Tiga Bakal Kandidat Gubernur DKI

Partai NasDem menyebutkan ada tiga bakal kandidat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan dalam Pemilihan Gubernur 2024.