Pasangan Prabowo-Jokowi Dinilai Diembuskan Pihak Tak Ingin Kehilangan Kekuasaan Presiden Jokowi berbicara kepada wartwan pada H-1 penikahan putrinya Kahiyang Ayu. (MP/Win)

MerahPutih.com - Wacana duet pasangan Prabowo dan Joko Widodo (Jokowi) sebagai pasangan presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024 mengemuka ke publik.

Founder Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, munculnya wacana duet tersebut untuk mencari alternatif model lain. Salah satu tujuannya agar Presiden Jokowi tetap berkuasa.

Hal ini dilakukan karena kaum oligarki belum siap untuk meninggalkan kekuasaan mereka ketika Jokowi tak lagi menjadi presiden.

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Prabowo Buat Masterplan Pertahanan Negara di Pulau Terluar

Kemudian wacana ini menjadi santer pembicaraan atau percakapan ruang publik atau masyarakat.

"Lalu melihat sejauh mana respons masyarakat dengan narasi duel maut tersebut,” jelas Pangi kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Minggu (18/9).

Menurutnya, tawaran tersebut justru merendahkan wibawa dan martabat Jokowi yang pernah menjadi presiden dua periode. Namun, tentu saja kembali kepada Presiden Jokowi.

“Saya termasuk mazhab yang enggak yakin Jokowi mau untuk digandeng menjadi wakil presiden Prabowo,”paparnya.

Lalu, belum ada jaminan bahwa duet Prabowo-Jokowi diprediksi bakal mulus melenggang ke kursi Istana.

Menurutnya, kalau ke depan approval rating terhadap Presiden Jokowi trennya terus turun, maka citra elektabilitasnya ada kemungkinan redup.

Artinya, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi terjadi fluktuasi dan dinamis ke depannya.

Baca Juga:

Momen Prabowo Dampingi Jokowi Salurkan Bansos hingga Temui Nelayan

Ada kemungkinan figur Jokowi tidak lagi sepopuler ketika maju pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

“Jangan lupa perilaku pemilih Indonesia itu juga akan kemungkinan jenuh, stagnan, mereka rindu figur-figur yang lebih segar, populis, dan membawa harapan baru di dalam visi capresnya,”tutur dia.

Pangi yakin, konsekuensi dari Pilpres 2019 menimbulkan dampak kerusakan nyata terhadap tatanan politik kebangsaan Indonesia.

“Menggoreng politik identitas dijadikan sebagai komoditas politik dan polarisasi isu yang terbukti merobek tenun kebangsaan Indonesia raya,” tegas Pangi Syarwi.

Dia mengingatkan dari basis segmen pemilih, Prabowo dan Jokowi mereka juga berbeda ceruknya.

"Logika sederhananya, bagaimana menyatukan basis dukungan mereka yang dulu sempat terbelah," ucap dia.

Bahkan, polarisasi dan keterbelahannya menyebabkan luka yang cukup menganga.

"Mengingatkan kita kembali soal Pilpres 2019 adalah pemilu paling buruk dalam sejarah Indonesia,” tutup Pangi Syarwi Chaniago. (Knu)

Baca Juga:

Gerindra Buka Opsi Jokowi Jadi Cawapres Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Redam Penyebaran Virus PMK Jelang Idul Adha, Jokowi Perintahkan Lockdown
Indonesia
Redam Penyebaran Virus PMK Jelang Idul Adha, Jokowi Perintahkan Lockdown

Presiden juga telah memberi arahan agar dilakukan lockdown di tingkat kecamatan, apabila 50 persen kecamatan dari suatu provinsi tersebut terinfeksi PMK atau zona merah. Artinya tidak boleh ada pergerakan hewan dari satu titik ke titik lain.

Kemenkes, BPOM dan IDAI Diminta Investigasi Kasus Ginjal Akut
Indonesia
Kemenkes, BPOM dan IDAI Diminta Investigasi Kasus Ginjal Akut

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena meminta Kemenkes, BPOM dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) segera duduk bersama memberikan keterangan kepada publik.

Pimpinan DPR 'Ajari' Dua Menteri Atasi Meroketnya Harga Kedelai
Indonesia
Pimpinan DPR 'Ajari' Dua Menteri Atasi Meroketnya Harga Kedelai

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel sebelumnya pernah menjbat sebagai Menteri Perdagangan.

Presiden Jokowi Bakal Terima Penghargaan Global Citizen Award di Sidang Umum PBB
Indonesia
Presiden Jokowi Bakal Terima Penghargaan Global Citizen Award di Sidang Umum PBB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerima penghargaan bertajuk "Global Citizen Award 2022" yang bersamaan dengan rangkaian kegiatan Sidang Majelis Umum PBB ke-77.

Tilang Manual Hanya untuk Pelanggaran Berpotensi Kecelakaan
Indonesia
Tilang Manual Hanya untuk Pelanggaran Berpotensi Kecelakaan

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menegaskan sanksi tilang manual tetap bisa dikenakan untuk jenis pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

[HOAKS atau FAKTA]: Staf Presiden Minta Dana Rp 800 Juta untuk Kegiatan Puasa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Staf Presiden Minta Dana Rp 800 Juta untuk Kegiatan Puasa

Beredar informasi berupa sebuah surat permohonan bantuan dana untuk mengadakan kegiatan santunan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa oleh Presiden Jokowi mengatasnamakan Kantor Staf Presiden (KSP).

Warga Diminta Tetap Waspada Jaga Momentum Transisi Pandemi ke Endemi
Indonesia
Warga Diminta Tetap Waspada Jaga Momentum Transisi Pandemi ke Endemi

Selama dua tahun lebih masyarakat Indonesia akrab dengan kata pandemi, dan saat ini mulai akrab juga dengan istilah transisi serta endemi.

Anies Diminta Alokasikan Dana APBD untuk Peningkatan Kompetensi Guru
Indonesia
Anies Diminta Alokasikan Dana APBD untuk Peningkatan Kompetensi Guru

Fraksi PSI DPRD DKI meminta Pemprov menetapkan alokasi khusus untuk peningkatan kompetensi guru setiap tahunnya. Sebab selama ini pengembangan kemampuan kerja guru sangat jarang dilaksanakan.

DPD Akan Gugat Presidential Threshold ke MK
Indonesia
DPD Akan Gugat Presidential Threshold ke MK

Presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden saat ini sebesar 20 persen masih menjadi perdebatan.

Fatwa MUI tentang Hukum Hewan Kurban saat Wabah PMK
Indonesia
Fatwa MUI tentang Hukum Hewan Kurban saat Wabah PMK

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah PMK yang memperbolehkan sebagian hewan dengan penyakit PMK sebagai hewan kurban.