Pasal Penghinaan Lembaga Negara dalam RKUHP Tidak Sesuai Prinsip HAM Ilustrasi RKUHP. Foto: ICW

MerahPutih.com - Komisi III DPR RI diminta meninjau ulang pasal penghinaan kepada lembaga negara. Pasal ini masih dipertahankan pemerintah dalam draf final Rancangan Kitab Undang-Undang Hukup Pidana (RKUHP) yang diserahkan pemerintah ke DPR pada Rabu (9/11).

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Julius Ibrani dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Aliansi Reformasi KUHP dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/11).

Baca Juga:

Pimpinan DPR Ingatkan Komisi III Tak Buru-Buru Sahkan RKUHP

"Kami dari awal bersikap tegas dengan prinsip HAM bahwa penghinaan tidak tepat kepada lembaga negara melalui pemidanaan dalam RKUHP. Terlebih lagi ada embel-embel apabila menyebabkan kerusuhan dan yang lain," kata Julius.

Diketahui, RKUHP masih mempertahankan beberapa poin rumusan warisan Belanda. Dalam draft final RKUHP yang diserahkan pemerintah ke DPR misalnya, rancangan itu masih mengatur ancaman penjara bagi setiap orang yang menghina pemerintah dan memicu kerusuhuan.

Hal tersebut diatur dalam pasal 349 ayat 1 RKUHP. Disebutkan bahwa setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara, dapat dipidana hingga 1,5 tahun penjara. Ancaman pidananya bisa diperberat jika penghinaan menyebabkan kerusuhan.

Baca Juga:

Rekayasa Kasus oleh Aparat Diusulkan Masuk RKUHP

Padahal, menurut Julius, kerusuhan saat unjuk rasa atau demonstrasi seringkali muncul karena adanya penyusup. Ia menekankan seringkali kerusuhan diciptakan untuk membubarkan kosentrasi massa.

"Seringkali ada penyusup yang masuk untuk membubarkan melakukan kerusuhan, yang bukan dari masyarkat yang kami dampingi, yang kemudian rusuh dan dinyatakan pidana," ujarnya.

"Tahun 2015 kami sudah membuktikan itu, dua pengacara LBH (mendampingi) 25 buruh (yang menjadi tersangka) ketika kami menolak PP 78 Tahun 2015, kerusuhan bukan dari kerumunan buruh. Itu sudah dibuktikan di pengadilan dan dinyatakan bebas," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Pengusaha Tolak Tindak Pidana Korporasi di RKUHP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PA 212 akan Gelar Aksi Tolak Kenaikan BBM, Wagub DKI: Jangan Sampai Ditunggangi
Indonesia
PA 212 akan Gelar Aksi Tolak Kenaikan BBM, Wagub DKI: Jangan Sampai Ditunggangi

Organisasi islam Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang akan melakukan aksi demo kenaikan harga bensin di kawasan Istana Negara pada Senin (12/9) besok.

Area Taman dan Pantai Ancol Buka Hingga Pukul 24.00 WIB
Indonesia
Area Taman dan Pantai Ancol Buka Hingga Pukul 24.00 WIB

Wisata Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara memperpanjang jam operasional di tahun baru 2023. Ancol kini bisa dinikmati pengunjung untuk wisata Taman dan Pantai hingga pukul 24.00 WIB.

Redam Penyebaran Virus PMK Jelang Idul Adha, Jokowi Perintahkan Lockdown
Indonesia
Redam Penyebaran Virus PMK Jelang Idul Adha, Jokowi Perintahkan Lockdown

Presiden juga telah memberi arahan agar dilakukan lockdown di tingkat kecamatan, apabila 50 persen kecamatan dari suatu provinsi tersebut terinfeksi PMK atau zona merah. Artinya tidak boleh ada pergerakan hewan dari satu titik ke titik lain.

Hati-Hati Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Kembali Naik
Indonesia
Hati-Hati Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Kembali Naik

Positivity rate di Jakarta kembali melewati standar organisasi kesehatan dunia (WHO).

Luhut Akui tak Mudah Cari Pemimpin seperti Jokowi
Indonesia
Luhut Akui tak Mudah Cari Pemimpin seperti Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Kemarimitan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengucapkan selamat ulang tahun ke-61 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kurun Waktu Seminggu, 1 Juta Lebih Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
Indonesia
Kurun Waktu Seminggu, 1 Juta Lebih Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

Polda Metro Jaya menyatakan telah terjadi peningkatan arus mudik libur Lebaran 2022 sejak sepekan terakhir.

Jelang Arus Mudik, Presiden Jokowi Resmikan Jalan Lingkar Brebes-Tegal
Indonesia
Jelang Arus Mudik, Presiden Jokowi Resmikan Jalan Lingkar Brebes-Tegal

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Lingkar Brebes-Tegal, di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Rabu (13/4).

Gelar Pertemuan dengan Arab Saudi, Menko Perekonomian Bahas Investasi
Indonesia
Gelar Pertemuan dengan Arab Saudi, Menko Perekonomian Bahas Investasi

Indonesia memperkuat kerja sama ekonomi dengan Arab Saudi. Hubungan bilateral keduanya di bidang ekonomi telah terjalin dengan baik. Menindaklanjuti hubungan kedua negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melakukan pertemuan dengan Menteri Ekonomi dan Perencanaan Arab Saudi, Faisal Al-Ibrahim.

Ketua DPR Peringatkan Pengusaha dalam Pemenuhan THR Pekerja
Indonesia
Ketua DPR Peringatkan Pengusaha dalam Pemenuhan THR Pekerja

DPR mengingatkan pengusaha untuk memenuhi hak tunjangan hari raya (THR) para pekerja atau buruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Polri Akhiri Operasi Lilin 2022, Dilanjutkan Operasi Aman Nusa II
Indonesia
Polri Akhiri Operasi Lilin 2022, Dilanjutkan Operasi Aman Nusa II

"Kegiatan operasi akan disiapkan Operasi Aman Nusa II terkait dengan bencana alam yang masih terjadi di beberapa daerah," lanjut Agung.