MerahPutih.com - Polisi membeberkan pasal pidana baru dalam kasus penganiayaan Cristalino David Ozora (17) oleh tersangka Mario Dandy Satriyo (20). Fakta ini didapat setelah polisi memeriksa sejumlah alat bukti.
Mario Dandy Satriyo merupakan anak pejabat pajak eselon II di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo. Belakangan, Kemenkeu mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya.
Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menjelaskan, pada awalnya penyidik menerapkan konstruksi pasal, yaitu Pasal 76 C juncto Pasal 80 UU PPA juncto Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa.
Namun, setelah memeriksa alat bukti, polisi menerapkan konstruksi pasal yang baru.
Baca Juga:
Polda Metro Kini Usut Kasus Penganiayaan Anak Mantan Pejabat Pajak
Dia menjelaskan, tersangka Mario Dandy konstruksi pasalnya adalah 355 ayat (1) KUHP subsider 354 ayat (1) KUHP lebih subsider 353 ayat (2) KUHP lebih-lebih subsider 351 ayat (2) KUHP dan/atau 76 C juncto 80 UU Perlindungan Anak.
Dandy terancam maksimal 12 tahun penjara.
Sementara itu, tersangka Shane (19) disangkakan Pasal 355 ayat (1) juncto 56 KUHP, subsider 354 ayat (1) juncto 56 KUHP, lebih subsider 353 ayat (2) juncto 56 KUHP, lebih-lebih subsider 351 ayat (2) juncto 56 KUHP dan/atau 76 C juncto 80 UU Perlindungan Anak.
Lalu, status remaja perempuan berinisial AG (15) di kasus penganiayaan, kini naik menjadi pelaku.
Polisi tidak menyebut AG sebagai tersangka, melainkan anak yang berkonflik dengan hukum.
"Atau kata lain pelaku atau anak. Jadi anak di bawah umur ini tidak boleh disebut tersangka," beber Hengki di Polda Metro Jaya, Kamis (2/3).
Baca Juga:
Pernyataan Hengki didasarkan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikut isinya:
"Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana," bunyi pasal 1 ayat 3.
Baca Juga:
Diketahui, umur AG 15 tahun. Artinya, AG tidak bisa disebut sebagai tersangka. Polisi sendiri menjerat AG dengan pasal berlapis.
"Terhadap anak AG, kami menerapkan Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak, Pasal 355 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 KUHP subsider Pasal 354 (1) juncto Pasal 56 lebih subsider Pasal 353 (2) juncto Pasal 56 lebih lebih subsider Pasal 351 (2) juncto Pasal 56 KUHP," kata Hengki.
Hengki mengatakan, pihaknya meningkatkan status AG menjadi pelaku ini setelah diperoleh fakta-fakta baru.
Semula, para pelaku yang terlibat di tempat kejadian perkara (TKP) tidak mengakui keterlibatannya.
"Fakta hukum dari chat, video, WA, dan CCTV di TKP dan keterangan saksi-saksi, kami konstruksikan pasal baru," katanya.
Status perempuan AG diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Knu)
Baca Juga:
