Pasal 222 UU Pemilu Dinilai Jegal Hak Konstitusi Partai Baru Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-DPD RI

MerahPutih.com - Keberadaan partai politik baru dinilai menjadi salah satu jalan untuk perubahan mendasar dalam kerangka evaluasi perjalanan bangsa. Salah satunya dalam koridor kepemimpinan nasional, termasuk di Pilpres 2024 mendatang.

Namun, kata Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu telah merugikan hak konstitusi partai politik baru.

Dia mengatakan, salah satu alasan lahirnya partai politik baru karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik lama. Sehingga diharapkan melalui partai baru tersebut, arah perjalanan bangsa dapat dievaluasi melalui pemilu, termasuk pilpres.

Baca Juga:

Partai Partai Anyar Tolak Penundaan Pemilu 2024

“Sudah seharusnya parpol baru melakukan uji materi Pasal 222 ke Mahkamah Konstitusi. Karena sangat jelas, partai politik baru dalam Pilpres tahun 2024 nanti, tidak bisa menawarkan alternatif calon pemimpin bangsa. Karena dalam Pasal 222 tersebut, untuk mengajukan capres-cawapres harus punya basis suara pemilu sebelumnya,” kata La Nyalla dalam keterangannya, Kamis (3/2).

Padahal, lanjutnya, Pasal 6A ayat (2) di konstitusi jelas mengatakan bahwa setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan pasangan capres-cawapres sebelum pilpres dilakukan. Itu adalah hak konstitusional parpol. Tetapi nyatanya, hak konstitusi itu dimatikan begitu saja melalui Pasal 222 UU Pemilu.

Selain itu, Pasal 222 UU Pemilu juga juga melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Maklumat tentang Pendirian Partai Politik, serta Undang-Undang Partai Politik, yang semua muaranya adalah menciptakan pemilu yang berintegritas dan memiliki kepastian hukum untuk tercapainya cita-cita dan tujuan nasional.

“Karena jelas dalam Pertimbangan Undang-Undang Pemilu di huruf (a) dan (b), dituliskan bahwa pemilu harus menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional seperti termaktub dalam pembukaan konstitusi kita,” tegasnya.

Baca Juga:

Din Syamsuddin Deklarasikan dan Kukuhkan Pengurus Partai Pelita

Belum lagi, ujar La Nyalla, jika membaca isi maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 1945. Intinya, partai politik memiliki kewajiban untuk memperkuat Indonesia di dalam kemerdekaannya, kebersatuannya, keberdaulatannya dan keadilan, serta kemakmurannya.

“Kemudian di dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, telah dicantumkan bahwa tujuan partai politik harus mencakup beberapa hal. Antara lain mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Tahun 1945,” ujarnya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, dari semua uraian itu, sudah sangat jelas bahwa tujuan dan maksud dari penyelenggaraan pemilu serta hakikat dari tanggung jawab partai politik sudah terang benderang.

Sehingga hal itu memberikan kewajiban kepada para pembentuk Undang-Undang, yaitu DPR dan pemerintah, untuk memerhatikan norma dengan sangat hati-hati dan bijaksana dalam menyusun undang-undang.

“Termasuk kewajiban menjangkau kepastian hukum dan integritas dalam koridor ketatanegaraan,” ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Partai Gelora Uji Materi ke MK, Tolak Pemilu Serentak 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
M Taufik: Giring Lebih Bagus Nyanyi Ketimbang Jadi Politikus
Indonesia
M Taufik: Giring Lebih Bagus Nyanyi Ketimbang Jadi Politikus

"Karena itu, mesti kita pertanyakan juga itu si Giring cara berfikirnya. Makanya lebih baik Giring nyanyi aja, lebih bagus nyanyi," tegasnya.

Jamasan Tombak Pusaka Kota Yogyakarta Digelar dengan Prokes COVID-19
Indonesia
Jamasan Tombak Pusaka Kota Yogyakarta Digelar dengan Prokes COVID-19

Pemerintah Kota Yogyakarta kembali menggelar ritual jamasan pusaka Tombak Kyai Wijaya Mukti di halaman Balai Kota, Jumat (04/09).

Jabodetabek PPKM Level 1, Sebanyak 9.720 Warga Jakarta Masih Berjuang Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Jabodetabek PPKM Level 1, Sebanyak 9.720 Warga Jakarta Masih Berjuang Sembuh dari COVID-19

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan, kenaikan kasus COVID-19 di ibu kota meningkat tajam.

IDI Pecat Eks Menkes Terawan, Jenderal Andika Tegaskan TNI Manut Putusan
Indonesia
IDI Pecat Eks Menkes Terawan, Jenderal Andika Tegaskan TNI Manut Putusan

Surat izin praktik/SIP- dokter Terawan masih berlaku sampai 5 Agustus 2023.

Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Turun, Kini Ada 108.728 Pasien
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Turun, Kini Ada 108.728 Pasien

Pemprov DKI Jakarta menyebut kasus aktif COVID-19 di ibu kota mengalami penurunan.

Kementan Dorong Petani Taman Jagung Bareng Dengan Kedelai
Indonesia
Kementan Dorong Petani Taman Jagung Bareng Dengan Kedelai

Lahan seluas 52 ribu hektare sudah mulai ditanami kedelai pada Januari 2022. Sementara sekitar 600 ribu lahan sisanya akan mulai ditanami kedelai pada April hingga Oktober 2022.

BMKG Prakirakan Sejumlah Daerah Dilanda Hujan Lebat
Indonesia
BMKG Prakirakan Sejumlah Daerah Dilanda Hujan Lebat

BMKG memprakirakan sejumlah daerah di tanah air berpotensi dilanda hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Densus 88 Tangkap 16 Terduga Teroris di Sumbar
Indonesia
Densus 88 Tangkap 16 Terduga Teroris di Sumbar

Jumat (25/3) kemarin, Densus berhasil menangkap belasan terduga terorisme di wilayah Sumatera Barat (Sumbar).

Anak dan Perempuan Tidak Dididik, G7 Siap Tahan Dana Milik Afghanistan
Dunia
Anak dan Perempuan Tidak Dididik, G7 Siap Tahan Dana Milik Afghanistan

Presiden Joe Biden berencana tetap mempertahankan tenggat waktu 31 Agustus bagi pasukan AS untuk meninggalkan Afghanistan, kata seorang pejabat pemerintah Selasa (24/8).

BNPT Harap Taliban Jangan Dijadikan 'Role Mode' Anak Muda Indonesia
Indonesia
BNPT Harap Taliban Jangan Dijadikan 'Role Mode' Anak Muda Indonesia

Boy menekankan kepada masyarakat agar bijak