Partisipasi Melemah, Pemerintah dan DPR Diminta Terapkan Demokrasi Partisipatoris Ilustrasi. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Lembaga kajian demokrasi Public Virtue meminta pihak pemerintah dan DPR agar melibatkan partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan publik maupun peraturan perundang-undangan. Berkurangnya pelibatan partisipasi warga belakangan ini telah menimbulkan penilaian bahwa mutu demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Hal itu disampaikan oleh Direktur Public Virtue Ahmad Taufiq ketika meluncurkan “Forum Demokrasi AE Priyono” di Jakarta, Jumat (18/9). AE Priyono adalah aktivis prodemokrasi yang meninggal dunia pada April yang lalu. Forum tersebut secara resmi diluncurkan bersamaan dengan diskusi publik yang menghadirkan Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, pendiri LaporCOVID-19 Irma Hidayana, pengamat politik Eep Saefulloh dan pegiat pemberdayaan warga pedesaan Faiz Manshur dari Yayasan Odesa. Ahmad menjelaskan, demokrasi partisipatoris adalah konsep yang menekankan partisipasi luas dari para konstituen dan warga pada umumnya dalam pengoperasian sistem pemerintahan. Arti demokrasi sendiri menyiratkan rakyat berkuasa dan dengan demikian sejatinya semua demokrasi bersifat partisipatif.

Baca Juga:

Gugat Presidential Threshold ke MK, Rizal Ramli: Lawan Demokrasi Kriminal

Di acara tersebut, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan praktik demokrasi itu lebih dari sekedar menjalankan prosedur pemungutan suara, tetapi mengarahkan proses politik untuk memenuhi hak konstitusional warga.

“Khususnya kelompok yang selama ini diposisikan subordinat, marginal dan diabaikan dalam partisipasi,” katanya saat membuka acara. Pegiat desa Faiz Manshur menambahkan, praktik demokrasi Indonesia masih jauh dari keadilan sosial. Banyak orang miskin di desa-desa belum mendapat hak hidup yang layak, terutama hak ekonomi, hak sanitasi, dan hak pendidikan.

“Ini problem besar puluhan tahun dan belum dijawab oleh aktor politik” kata Faiz yang memimpin Yayasan Odesa Indonesia memberdayakan warga di Bandung Utara.

Faiz mengajak kelompok sipil masuk ke desa-desa, mendampingi warga di sector pendidikan, sanitasi dan ekonomi. Aktivis yang sempat masuk pemerintahan Binny Buchori meminta pemerintah untuk lebih serius mendorong partisipasi publik demi tumbuh kembangnya nilai-nilai demokrasi.

“Peningkatan kualitas demokrasi memerlukan pemerintah yang percaya pada partisipasi publik serta ruang publik yang sehat. Hoaks atau berita bohong, dan hasutan yang menyebar begitu cepat, telah membuat ruang publik kita keruh, dan menggerus kualitas demokrasi. Kita harus mengisinya dengan agenda yang lebih visioner dan produktif”.

Ilustrasi. (Foto: Google)
Ilustrasi. (Foto: Google Doodle)

Pandemi COVID-19Dalam diskusi juga mengemuka bahwa di era pandemi seperti sekarang, partisipasi menjadi kian penting. Penanganan wabah tidak cukup mengandalkan pemerintah yang terlihat gamang dan memiliki keterbatasan.

Irma Hidayani, inisiator dari laporCOVID-19 menyatakan, partisipasi warga menandakan pentingnya menerapkan demokrasi yang partisipatoris.

“Koalisi Warga untuk LaporCovid-19 menjadi contoh bahwa semangat partisipasi yang kuat dan organik tidak sulit diwujudkan. Gerakan urun data dari warga dan sukarelawan dalam wadah digital merupakan manifestasi partisipasi yang sesungguhnya yang disyaratkan dalam menyelesaikan masalah pndemi bangsa," ujarnya.

Baca Juga:

Suara Kritis Dibungkam, Indonesia Alami Resesi Demokrasi

Tak dipungkiri, pandemi mengganggu jalannya proses demokrasi. Dalam hal pemilihan umum misalnya, Eep Saefulloh mengatakan, para pemilih semakin mandiri dalam menentukan pilihan. Politik uang memang marak tetapi tidak efektif membentuk pilihan. Hanya kampanye yang menjangkau akar rumput dan berbasis pesan-pesan personal yang efektif.

“Jika dikelola secara layak, ini berpotensi menjadi cikal bakal perkembangan demokrasi partisipatoris. Sayangnya, isu-isu mendasar seperti itu tertimbun dalam pembicaraan soal popularitas dan elektabilitas para kandidat," katanya. Acara peluncuran tersebut ditutup dengan penyerahan secara simbolik dua buah buku tentang sosok dan pemikiran AE Priyono. Kedua buku tersebut diterbitkan oleh Yayasan Kurawal, Mizan Expose, Public Virtue dan juga beberapa organisasi lain seperti Publik Baru, Esoterica dan Universitas Islam Indonesia. Meskipun pemilu adalah salah satu karakteristik demokrasi yang paling fundamental dan unik, rakyat tak bisa begitu saja menyerahkan keputusan di tangan wakil terpilih. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik di semua tingkatan pembuatan kebijakan publik. (Pon)

Baca Juga:

PKS Sebut Ada Fenomena Demokrasi Terbajak di Pilwakot Solo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Bakal Bebaskan Palestina dari Israel
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Bakal Bebaskan Palestina dari Israel

Akun Facebook AnNde AnNde Lumut mengunggah sebuah gambar tangkapan layar artikel berjudul “Gibran akan Bebaskan Palestina dari Israel?”

Khofifah: Ponpes Lirboyo Akan Jadi Prototipe Pesantren Tangguh Hadapi COVID-19
Indonesia
Khofifah: Ponpes Lirboyo Akan Jadi Prototipe Pesantren Tangguh Hadapi COVID-19

Konsep pesantren tangguh juga akan kembali dikoordinasikan dengan berbagai pihak

BEM SI Desak Komjen Listyo Usut Kasus Dugaan Pelanggaran HAM dan Penembakan Laskar FPI
Indonesia
BEM SI Desak Komjen Listyo Usut Kasus Dugaan Pelanggaran HAM dan Penembakan Laskar FPI

"Ditambah lagi kasus penembakan enam anggota laskar FPI yang cukup menyita perhatian publik," tulis pernyataan sikap BEM SI

Perseteruan Anies dan 3 Menteri Jokowi soal Bansos COVID-19 Rugikan Rakyat
Indonesia
Perseteruan Anies dan 3 Menteri Jokowi soal Bansos COVID-19 Rugikan Rakyat

Mestinya, antara Pemda DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur Anies dan Pemerintah Pusat saling bersinergi dalam mengurus kepentingan publik

Jrx Akhirnya Mau Jalani Rapid Tes COVID-19, Bagaimana Hasilnya?
Indonesia
Jrx Akhirnya Mau Jalani Rapid Tes COVID-19, Bagaimana Hasilnya?

Suami Nora Alexandra tersebut ditahan di Rutan Mapolda Bali

Polisi Bocorkan Alasan Belum Juga Terapkan Lagi Ganjil-Genap
Indonesia
Polisi Bocorkan Alasan Belum Juga Terapkan Lagi Ganjil-Genap

Volume kendaraan di jalanan ibu kota hampir mencapai volume normal

Ahli Hukum: Pemakzulan Presiden Sudah Diatur
Indonesia
Ahli Hukum: Pemakzulan Presiden Sudah Diatur

Mungkin ini dilakukan oleh barisan sakit hati

Kejaksaan Tangkap Buron Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Kemenkes
Indonesia
Kejaksaan Tangkap Buron Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Kemenkes

kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis dianggarkan sebesar Rp 1.289.960.000

Laporan Soal Risma Ketemu Gelandangan Ditolak Polisi
Indonesia
Laporan Soal Risma Ketemu Gelandangan Ditolak Polisi

Tjetjep Muhammad Yasen atau Gus Yasin melaporkan Menteri Sosial Tri Rismaharini ke Polda Metro Jaya.

Menang 5 Pilkada, PDIP Ubah Peta Politik di Sultra
Indonesia
Menang 5 Pilkada, PDIP Ubah Peta Politik di Sultra

PDI Perjuangan (PDIP) menyambut positif hasil quick count dan real count pilkada di Sulawesi Tenggara (Sultra).