Partisipasi Melemah, Pemerintah dan DPR Diminta Terapkan Demokrasi Partisipatoris Ilustrasi. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Lembaga kajian demokrasi Public Virtue meminta pihak pemerintah dan DPR agar melibatkan partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan publik maupun peraturan perundang-undangan. Berkurangnya pelibatan partisipasi warga belakangan ini telah menimbulkan penilaian bahwa mutu demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Hal itu disampaikan oleh Direktur Public Virtue Ahmad Taufiq ketika meluncurkan “Forum Demokrasi AE Priyono” di Jakarta, Jumat (18/9). AE Priyono adalah aktivis prodemokrasi yang meninggal dunia pada April yang lalu. Forum tersebut secara resmi diluncurkan bersamaan dengan diskusi publik yang menghadirkan Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, pendiri LaporCOVID-19 Irma Hidayana, pengamat politik Eep Saefulloh dan pegiat pemberdayaan warga pedesaan Faiz Manshur dari Yayasan Odesa. Ahmad menjelaskan, demokrasi partisipatoris adalah konsep yang menekankan partisipasi luas dari para konstituen dan warga pada umumnya dalam pengoperasian sistem pemerintahan. Arti demokrasi sendiri menyiratkan rakyat berkuasa dan dengan demikian sejatinya semua demokrasi bersifat partisipatif.

Baca Juga:

Gugat Presidential Threshold ke MK, Rizal Ramli: Lawan Demokrasi Kriminal

Di acara tersebut, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan praktik demokrasi itu lebih dari sekedar menjalankan prosedur pemungutan suara, tetapi mengarahkan proses politik untuk memenuhi hak konstitusional warga.

“Khususnya kelompok yang selama ini diposisikan subordinat, marginal dan diabaikan dalam partisipasi,” katanya saat membuka acara. Pegiat desa Faiz Manshur menambahkan, praktik demokrasi Indonesia masih jauh dari keadilan sosial. Banyak orang miskin di desa-desa belum mendapat hak hidup yang layak, terutama hak ekonomi, hak sanitasi, dan hak pendidikan.

“Ini problem besar puluhan tahun dan belum dijawab oleh aktor politik” kata Faiz yang memimpin Yayasan Odesa Indonesia memberdayakan warga di Bandung Utara.

Faiz mengajak kelompok sipil masuk ke desa-desa, mendampingi warga di sector pendidikan, sanitasi dan ekonomi. Aktivis yang sempat masuk pemerintahan Binny Buchori meminta pemerintah untuk lebih serius mendorong partisipasi publik demi tumbuh kembangnya nilai-nilai demokrasi.

“Peningkatan kualitas demokrasi memerlukan pemerintah yang percaya pada partisipasi publik serta ruang publik yang sehat. Hoaks atau berita bohong, dan hasutan yang menyebar begitu cepat, telah membuat ruang publik kita keruh, dan menggerus kualitas demokrasi. Kita harus mengisinya dengan agenda yang lebih visioner dan produktif”.

Ilustrasi. (Foto: Google)
Ilustrasi. (Foto: Google Doodle)

Pandemi COVID-19Dalam diskusi juga mengemuka bahwa di era pandemi seperti sekarang, partisipasi menjadi kian penting. Penanganan wabah tidak cukup mengandalkan pemerintah yang terlihat gamang dan memiliki keterbatasan.

Irma Hidayani, inisiator dari laporCOVID-19 menyatakan, partisipasi warga menandakan pentingnya menerapkan demokrasi yang partisipatoris.

“Koalisi Warga untuk LaporCovid-19 menjadi contoh bahwa semangat partisipasi yang kuat dan organik tidak sulit diwujudkan. Gerakan urun data dari warga dan sukarelawan dalam wadah digital merupakan manifestasi partisipasi yang sesungguhnya yang disyaratkan dalam menyelesaikan masalah pndemi bangsa," ujarnya.

Baca Juga:

Suara Kritis Dibungkam, Indonesia Alami Resesi Demokrasi

Tak dipungkiri, pandemi mengganggu jalannya proses demokrasi. Dalam hal pemilihan umum misalnya, Eep Saefulloh mengatakan, para pemilih semakin mandiri dalam menentukan pilihan. Politik uang memang marak tetapi tidak efektif membentuk pilihan. Hanya kampanye yang menjangkau akar rumput dan berbasis pesan-pesan personal yang efektif.

“Jika dikelola secara layak, ini berpotensi menjadi cikal bakal perkembangan demokrasi partisipatoris. Sayangnya, isu-isu mendasar seperti itu tertimbun dalam pembicaraan soal popularitas dan elektabilitas para kandidat," katanya. Acara peluncuran tersebut ditutup dengan penyerahan secara simbolik dua buah buku tentang sosok dan pemikiran AE Priyono. Kedua buku tersebut diterbitkan oleh Yayasan Kurawal, Mizan Expose, Public Virtue dan juga beberapa organisasi lain seperti Publik Baru, Esoterica dan Universitas Islam Indonesia. Meskipun pemilu adalah salah satu karakteristik demokrasi yang paling fundamental dan unik, rakyat tak bisa begitu saja menyerahkan keputusan di tangan wakil terpilih. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik di semua tingkatan pembuatan kebijakan publik. (Pon)

Baca Juga:

PKS Sebut Ada Fenomena Demokrasi Terbajak di Pilwakot Solo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Hadiri Panggilan Polda Metro, PKS: Hal yang Biasa
Indonesia
Anies Hadiri Panggilan Polda Metro, PKS: Hal yang Biasa

Anies Baswedan telah mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi pelanggaran protokol kesehatan.

Besok, Bajo dan Gibran-Teguh Jalani Tes Kesehatan di RSUD dr Moewardi
Indonesia
Besok, Bajo dan Gibran-Teguh Jalani Tes Kesehatan di RSUD dr Moewardi

Dikatakannya, merujuk jadwal KPU RI bakal cawali dan cawawali di pilkada serentak diadakan pada Selasa-Rabu (8-9/9).

Peringati Sumpah Pemuda, KAMI Bagikan Sembako untuk Pemulung
Indonesia
Peringati Sumpah Pemuda, KAMI Bagikan Sembako untuk Pemulung

Husnul ????juga menyampaikan bahwa kondisi pandemi COVID-19 merupakan waktu yang tepat untuk membangun solidaritas antarsesama terutama bagi para anak muda Indonesia.

Demo UU Cipta Kerja Rawan Dijadikan Sarana Mengeksploitasi Anak
Indonesia
Demo UU Cipta Kerja Rawan Dijadikan Sarana Mengeksploitasi Anak

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait meminta, semua pihak tidak melibatkan anak dalam kegiatan-kegiatan politik, demonstrasi untuk kepentingan kelompok tertentu.

TB Hasanuddin: Masyarakat Bebas Sampaikan Aspirasi Asal Sesuai Dengan Format Kebangsaan Yang Disepakati
Indonesia
TB Hasanuddin: Masyarakat Bebas Sampaikan Aspirasi Asal Sesuai Dengan Format Kebangsaan Yang Disepakati

Politisi PDI Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menyampaikan di era demokrasi saat ini masyarakat bebas menyampaikan aspirasi.

Komisi III DPR Cecar Menteri Yasonna soal Harun Masiku
Indonesia
Komisi III DPR Cecar Menteri Yasonna soal Harun Masiku

"Minggu depan, rapat kerja dengan Kemenkumham. Supaya jelas, nanti kami akan tanyakan di Komisi III, apa sih yang sebenarnya terjadi," ucap Panjaitan

Enggan Terburu-buru Buka Peribadatan di Gereja, KWI: Kami Tak Mau Jadi Kluster Baru
Indonesia
Enggan Terburu-buru Buka Peribadatan di Gereja, KWI: Kami Tak Mau Jadi Kluster Baru

KWI membina 37 keuskupan yang tersebar di 34 provinsi.

Wagub DKI Prihatin Menteri Edhy Dicokok KPK
Indonesia
Wagub DKI Prihatin Menteri Edhy Dicokok KPK

Untuk status nasib orang kepercayaan Prabowo Subianto itu, nanti akan dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Update COVID-19 DKI (14/4): 2.349 Positif, Total Sembuh Lebih Banyak dari Kasus Baru
Indonesia
Lagi, WNI Dideportasi dari Korsel akibat Langgar Aturan Karantina
Dunia
Lagi, WNI Dideportasi dari Korsel akibat Langgar Aturan Karantina

Judha mengimbau para WNI di luar negeri untuk mematuhi aturan dan hukum yang berlaku di negara setempat.