Partai Politik Diminta Segera Bersikap Soal RUU HIP Aksi PA 212 di depan DPR/MPR, Rabu (24/6). (Foto: MP/Kanugrahan)

Merahputih.com - Pengamat politik President University, Muhammad A.S Hikam meminta partai politik segera mengambil sikap cepat untuk mengantisipasi dinamika yang berkembang mengarah ke sentimen negatif terkait aksi penolakan RUU HIP yang dilakukan sejumlah ormas di depan Gedung DPR/MPR, Kamis (25/6).

“Karena jika demo-demo ini berlarut dan menghambat konsolidasi demokrasi maka keduanya pun harus ikut bertanggungjawab kepada rakyat," ujar Hikam dalam keterangannya, Jumat (26/6).\

Baca Juga:

Tolak RUU HIP, Ini 8 Tuntutan PA 212

"Karena mereka juga yang memulai dengan ide pengusulan RUU HIP dan proses pembuatannya yang kontroversial tersebut,” tutupnya.

RUU HIP adalah inisiatif DPR. Sementara sikap pemerintah pusat sudah disampaikan yakni menyerahkan kembali ke DPR untuk dikaji ulang dan dilakukan partisipasi publik lebih luas lagi agar tidak memunculkan polemik yang lebih besar.

Aksi PA 212 di depan DPR/MPR, Rabu (24/6). (Foto: MP/Kanugrahan)

Di sisi lain, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen atasnama Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) juga tidak mengindahkan physical distancing sebagai salah satu bagian dari protokol kesehatan.

Hikam memandang bahwa jika ormas-ormas sipil tersebut masih pro dengan demokrasi, seharusnya tidak terjebak oleh framing kelompok tersebut.

“Organisiasi-organisasi dalam masyarakat sipil Indonesia yang konsisten mendukung demokratisasi seharusnya tak terjebak oleh manuver-manuver politik yang justru berpotensi memberantakkan proses konsolidasi demokrasi itu sendiri,” ucapnya.

Baca Juga:

Massa Aksi 212 di Depan Gedung DPR Tak Indahkan Protokol Kesehatan COVID-19

Hikam pun menyarankan agar organisasi masyarakat sipil yang masih waras untuk mempertimbangkan lagi keberadaan mereka dalam agenda aksi tersebut.

“Saya kira kelompok-kelompok masyarakat sipil pendukung demokratisasi di negeri ini perlu mengkritisi dan mengambil jarak dari mereka yang berdemo dengan motif politis anti pemerintahan Presiden Jokowi yang tak melakukan pelanggaran konstitusional,” tutur mantan Menteri di era Presiden keempat Abdurahman Wahid ini. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Bahas Peraturan KPU Soal Pilkada, Termasuk Penggunaan Teknologi
Indonesia
DPR Bahas Peraturan KPU Soal Pilkada, Termasuk Penggunaan Teknologi

Penggunaan Teknologi Informasi dalam rekapitulasi untuk mendapatkan informasi tentang hasil penghitungan suara dan rekapitulasi dengan cepat.

Beredar Kabar Dugaan Pembunuhan Wartawan Metro TV Dipicu Dendam Rekan Kerja, Ini Kata Polisi
Indonesia
Beredar Kabar Dugaan Pembunuhan Wartawan Metro TV Dipicu Dendam Rekan Kerja, Ini Kata Polisi

Beredar informasi beredar kematian Yodi karena unsur dendam sesama karayawan satu kantornya atas perebutan wanita.

267 Ribu Rakyat Indonesia Berhasil Sembuh dari Corona
Indonesia
267 Ribu Rakyat Indonesia Berhasil Sembuh dari Corona

Total kasus yang terjadi di Indonesia sebanyak 344.749 pasien positif virus corona.

DPD Pertanyakan Kengototan Pemerintah Nekat Gelar Pilkada 9 Desember 2020
Indonesia
DPD Pertanyakan Kengototan Pemerintah Nekat Gelar Pilkada 9 Desember 2020

"Ini penting untuk dikaji secara mendalam, termasuk apa urgensinya harus dipaksakan tahun ini?” ungkap La Nyalla

 Purnomo Resmi Mundur Sebagai Bakal Cawali, Rudy: Suratnya Belum Saya Proses
Indonesia
Purnomo Resmi Mundur Sebagai Bakal Cawali, Rudy: Suratnya Belum Saya Proses

"Benar saya telah menerima surat dari Purnomo yang mundur dari bakal cawali yang diusung DPC PDIP Solo.Namun, saya masih belum memprosesnya," ujar Rudy

#HOAKSatauFAKTA: 24 Pasien Positif COVID-19 Kabur dari UGD Puskesmas Tanjung Priok
Indonesia
#HOAKSatauFAKTA: 24 Pasien Positif COVID-19 Kabur dari UGD Puskesmas Tanjung Priok

Dari 24 orang tersebut baru 11 orang yang tertangkap di kawasan Sunter Jaya dan 13 lainnya masih dalam pencarian tim medis

Pemprov Jatim Cabut Izin Pelaksanaan Salat Idulfitri di Masjid Al Akbar Surabaya
Indonesia
Pemprov Jatim Cabut Izin Pelaksanaan Salat Idulfitri di Masjid Al Akbar Surabaya

Pemprov hari ini secara resmi mencabut izin pelaksanaan salat Ied di Masjid Al Akbar Surabaya.

Polisi Sudah Kawal Pemakaman 34 Jenazah Terpapar COVID-19 di Jakarta
Indonesia
Polisi Sudah Kawal Pemakaman 34 Jenazah Terpapar COVID-19 di Jakarta

Tim tersebut juga dibekali pelatihan untuk mengimbau pihak keluarga untuk tidak mendekati jenazah

Kasus Positif COVID Capai 225 Ribu
Indonesia
Kasus Positif COVID Capai 225 Ribu

Pemerintah berjanji akan menambah kapasitas tempat tidur bagi rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini agar kemampuan RS menampung pasien virus corona tak membeludak seiring jumlah kasus yang meningkat.

JPO di Sukoharjo Ambruk Ditabrak Truk Kontainer, Akses Jalan Solo-Semarang Terputus
Indonesia
JPO di Sukoharjo Ambruk Ditabrak Truk Kontainer, Akses Jalan Solo-Semarang Terputus

Diduga sopir tidak memperhitungkan ketinggian badan truk sehingga saat melewati bawah JPO menabrak dan menarik rangka JPO hingga ambruk.