Partai Politik Diminta Segera Bersikap Soal RUU HIP Aksi PA 212 di depan DPR/MPR, Rabu (24/6). (Foto: MP/Kanugrahan)

Merahputih.com - Pengamat politik President University, Muhammad A.S Hikam meminta partai politik segera mengambil sikap cepat untuk mengantisipasi dinamika yang berkembang mengarah ke sentimen negatif terkait aksi penolakan RUU HIP yang dilakukan sejumlah ormas di depan Gedung DPR/MPR, Kamis (25/6).

“Karena jika demo-demo ini berlarut dan menghambat konsolidasi demokrasi maka keduanya pun harus ikut bertanggungjawab kepada rakyat," ujar Hikam dalam keterangannya, Jumat (26/6).\

Baca Juga:

Tolak RUU HIP, Ini 8 Tuntutan PA 212

"Karena mereka juga yang memulai dengan ide pengusulan RUU HIP dan proses pembuatannya yang kontroversial tersebut,” tutupnya.

RUU HIP adalah inisiatif DPR. Sementara sikap pemerintah pusat sudah disampaikan yakni menyerahkan kembali ke DPR untuk dikaji ulang dan dilakukan partisipasi publik lebih luas lagi agar tidak memunculkan polemik yang lebih besar.

Aksi PA 212 di depan DPR/MPR, Rabu (24/6). (Foto: MP/Kanugrahan)

Di sisi lain, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen atasnama Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) juga tidak mengindahkan physical distancing sebagai salah satu bagian dari protokol kesehatan.

Hikam memandang bahwa jika ormas-ormas sipil tersebut masih pro dengan demokrasi, seharusnya tidak terjebak oleh framing kelompok tersebut.

“Organisiasi-organisasi dalam masyarakat sipil Indonesia yang konsisten mendukung demokratisasi seharusnya tak terjebak oleh manuver-manuver politik yang justru berpotensi memberantakkan proses konsolidasi demokrasi itu sendiri,” ucapnya.

Baca Juga:

Massa Aksi 212 di Depan Gedung DPR Tak Indahkan Protokol Kesehatan COVID-19

Hikam pun menyarankan agar organisasi masyarakat sipil yang masih waras untuk mempertimbangkan lagi keberadaan mereka dalam agenda aksi tersebut.

“Saya kira kelompok-kelompok masyarakat sipil pendukung demokratisasi di negeri ini perlu mengkritisi dan mengambil jarak dari mereka yang berdemo dengan motif politis anti pemerintahan Presiden Jokowi yang tak melakukan pelanggaran konstitusional,” tutur mantan Menteri di era Presiden keempat Abdurahman Wahid ini. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Terus Koordinasi dengan TNI-Polri Tegakkan Larangan Mudik
Indonesia
Pemprov DKI Terus Koordinasi dengan TNI-Polri Tegakkan Larangan Mudik

Riza meminta kepada masyarakat Jakarta untuk tidak melaksanakan mudik

Polemik Presiden Prancis Soal Islam, DPR Minta Pemerintah Tak Tutup Mata
Indonesia
Polemik Presiden Prancis Soal Islam, DPR Minta Pemerintah Tak Tutup Mata

Pernyataan Presiden Emannuel Macron soal agama Islam memicu kontroversi di kalangan umat beragama.

Selalu Bersikap 'Manis' ke Jokowi, PAN Dianggap Ngebet Minta Jatah Menteri
Indonesia
Selalu Bersikap 'Manis' ke Jokowi, PAN Dianggap Ngebet Minta Jatah Menteri

"PAN mungkin memilih jalan untuk bersabar menunggu momen yang tepat untuk kemudian diacak oleh presiden masuk dalam kabinet," ujar Lucius

Promo Gajian KA Logawa, Harga Tiket Mulai Rp120 Ribu
Indonesia
Promo Gajian KA Logawa, Harga Tiket Mulai Rp120 Ribu

Ia mengatakan jadwal lengkap dan tiket "Program Promo Gajian" untuk KA Logawa dapat dilihat serta dipesan melalui aplikasi KAI Access, laman kai.id, dan kanal resmi penjualan tiket lainnya.

Berkebun dan Membaca Ala Pendeta Ratna Radiena
Indonesia
Berkebun dan Membaca Ala Pendeta Ratna Radiena

"Walaupun mereka dari keluarga kurang mampu dan jauh dari pusat kota, tapi mereka harus didampingi karena mereka memiliki tekad dan niat untuk maju dan berkembang," ujar Pendeta Ratna

Update COVID-19 Jumat (11/9) 210.940 Positif, 150.217 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (11/9) 210.940 Positif, 150.217 Sembuh

Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia kini mencapai 210.940 orang, terhitung sejak kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Pemerintah Rampungkan 11 Proyek Strategis Rp135 Triliun Saat Pandemi
Indonesia
Pemerintah Rampungkan 11 Proyek Strategis Rp135 Triliun Saat Pandemi

Daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Perpres 3/2016 meliputi 225 Proyek dan 1 Program, lalu direvisi tahun 2017 melalui Perpres 58/2017 hingga meliputi 245 Proyek dan 2 Program.

Pergub Masih Direvisi, Keluar-Masuk Jakarta Masih Pakai SIKM
Indonesia
Pergub Masih Direvisi, Keluar-Masuk Jakarta Masih Pakai SIKM

Warga pun diimbau untuk mengisi di aplikasi Corona Likelihold Matrik (CLM) milik Pemprov

Laboratorium Vaksin Flu Burung Bakal Disulap Jadi Tempat Produksi PCR
Indonesia