Profil Partai
Partai Persatuan Pembangunan, Targetkan 40 Kursi DPR di Pemilu 2024 Plt Ketum PPP Muhammad, Mardiono, meluncurkan logo dan nomor urut partai untuk Pemilu 2024, di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi salah satu peserta di gelaran Pemilu 2024. Partai yang berlambang Kabah ini salah satu partai yang malang melintang di jagat perpolitikan Indonesia.

Pembentukan PPP berawal dari fusi atau penyederhanaan dari empat partai keagamaan. Yakni Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Parmusi.

Baca Juga

Anak Haji Lulung Dicopot, Politisi Senior PPP: Ini Kesewenang-wenangan Mardiono

Penggabungan empat partai keagamaan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi pemilu Orde Baru pada 1973.

Pada awal berdiri, PPP menerapkan asas Islam dengan lambang Kabah. Namun, pada 1984, PPP menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sistem politik yang berlaku saat itu, ini disebabkan karena adanya tekanan politik dalam kekuasaan Orde Baru.

Selanjutnya PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dengan lambang bintang dalam segi lima berdasarkan Muktamar I PPP tahun 1984.

PPP kembali menggunakan asas Islam dengan lambang Kabah sejak berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto pada 1998. Hal itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam Muktamar IV pada akhir 1998.

PPP berkomitmen untuk terus menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, meskipun partai menggunakan asas Islam.

Sementara, perolehan suara PPP pada Pemilu 2014 naik menjadi 8.157.488 (6.53 persen) dan 39 kursi di DPR.

Lalu, di Pemilu 2019, perolehan suara PPP menurun menjadi 6.323.147 (4.52 persen) dengan 19 kursi di DPR.

Nah, di Pemilu 2024 ini, PPP menargetkan mendapatkan tambahan kursi di DPR.

Baca Juga

PPP Andalkan Wanita Persatuan Pembangunan Sebagai Ujung Tombak Pemenangan Pemilu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono menargetkan partainya bisa memperoleh 40 kursi DPR RI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

"Itu tekat kontrak politik saya sebagai Plt Ketum PPP," kata Mardiono.

Mardiono menambahkan, target tersebut diharapkan bisa tercapai karena seluruh kader PPP di Indonesia sudah melakukan konsolidasi secara nasional. Ditambah, persiapan seluruh kader menghadapi Pemilu 2024 juga dianggap lebih baik dari pemilu sebelumnya.

"Semangatnya kader-kader kita tinggi, dan belum pernah sesemangat ini, sekondusif ini, sesolid ini di PPP," imbuh dia.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu berharap, semangat dan kesolidan para kader ini dapat menjadi persiapan terbaik bagi PPP untuk menjemput kemenangan pada Pemilu 2024.

Sementara itu, terkait bakal Capres, Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani mengatakan sejauh ini PPP masih mengumpulkan aspirasi kader terkait tokoh capres yang akan diusung.

Dia menyebut tokoh capres yang akan diusung itu harus berkenalan dengan struktur bawah PPP. Arsul mengatakan suara-suara dukungan terhadap sosok tertentu di struktur daerah masih relatif cair.

Arsul meyakini jajaran struktur di DPC akan mengikuti hasil Mukernas PPP yang nantinya akan menentukan satu tokoh untuk didukung maju capres 2024. (Knu)

Baca Juga

Sandiaga Jawab Isu Ingin Nyapres dari PPP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Cari Penyuap  AKBP Bambang di Luar Negeri
Indonesia
KPK Cari Penyuap AKBP Bambang di Luar Negeri

Saat ini, kepolisian mengusut soal perkara pidana umum. Sementara yang ditangani KPK adalah dugaan korupsi.

Langkah Moncer Jenderal Agus Pegang Jabatan KSAD
Indonesia
Langkah Moncer Jenderal Agus Pegang Jabatan KSAD

Karier militer Agus terus moncer terutama saat dia menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) pada 2020–2021.

Ganjar Pranowo Makin Dilirik Gerindra
Indonesia
Ganjar Pranowo Makin Dilirik Gerindra

Prabowo lebih senior memang tidak bisa dibantah. Akan tetapi, pada pemilu presiden 2014 dan 2019, Jokowi juga memiliki cawapres yang lebih senior.

Demokrat Keberatan Atas Pernyataan Jokowi yang Ngaku Punya Data Intelijen Parpol
Indonesia
Demokrat Keberatan Atas Pernyataan Jokowi yang Ngaku Punya Data Intelijen Parpol

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyayangkan sikap Jokowi yang mengumbar data intelijen ke publik. Dia lantas menyatakan Demokrat keberatan atas ucapan tersebut.

FIFA Apresiasi Persiapan Indonesia Sambut Piala Dunia U-17
Indonesia
FIFA Apresiasi Persiapan Indonesia Sambut Piala Dunia U-17

Jelang kick-off Piala Dunia U017 2023, 10 November mendatang, FIFA senang dengan persiapan Indonesia. Mulai dari acara pembukaan hingga kesiapan venue, serta acara pendukung lainnya.

Bakal Lanjutkan Program Hilirisasi Jokowi, Prabowo: Ini Kunci Indonesia Emas 2045
Indonesia
Bakal Lanjutkan Program Hilirisasi Jokowi, Prabowo: Ini Kunci Indonesia Emas 2045

Bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto memastikan bakal melanjutkan program Presiden Joko Widodo jika kelak dipercaya melanjutkan estafet kepemimpinan.

Kemenkumham Beberkan 5 Misi Penting di KUHP Baru
Indonesia
Kemenkumham Beberkan 5 Misi Penting di KUHP Baru

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI memaparkan lima misi penting yang diusung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan pemerintah dan DPR RI pada 6 Desember 2022.

Polisi Bersiaga di Sejumlah Tempat Keramaian Malam Pergantian Tahun
Indonesia
Polisi Bersiaga di Sejumlah Tempat Keramaian Malam Pergantian Tahun

Polda Metro Jaya akan menyiapkan antisipasi keramaian massa saat malam tahun baru, Sabtu (31/12) mendatang.

Soal Larangan Bukber, Legislator PPP: Pak Jokowi tak Ingin ASN Hamburkan Uang
Indonesia
Soal Larangan Bukber, Legislator PPP: Pak Jokowi tak Ingin ASN Hamburkan Uang

“Sepertinya Pak Jokowi lebih ke ASN jangan menghamburkan uang atau bermewah-mewahan apalagi (bukber) diadakannya di hotel atau gedung sewa,” kata Nurhayati

[HOAKS atau FAKTA]: Rizal Ramli Diringkus Polisi Akibat Sebut Jokowi Korupsi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Rizal Ramli Diringkus Polisi Akibat Sebut Jokowi Korupsi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia periode 2000-2001 Rizal Ramli ditangkap oleh Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Antiteror karena menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan tindak pidana korupsi.