Partai Kebangkitan Bangsa, Suara NU dan Ambisi Cak Imin jadi Presiden di Pilpres 2024

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan 24 partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

PKB didirikan di Jakarta pada 23 Juli 1998 yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruhiat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri,KH Zuhdi Fatkur dan A. Muhith Muzadi.

Baca Juga

PKB Yakin Dorongan Jokowi Percepat Pengesahan RUU PPRT

PKB berdiri, sehari setelah tragedi pelengseran Presiden Soeharto. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Indonesia.

Usulan yang masuk cukup beragam ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU.

Tim Lima diketuai oleh KH Ma`ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU yang menginginkan adanya partai politik, maka Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima.

Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma`ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar.

Pada 26-28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol.

Pertemuan itu menghasilkan lima rancangan, yaitu: Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda` Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.

Sang inisiator pembentukan parpol KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU. Lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Medio akhir Juni 1998, sikapnya mengendur dan bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jamaah.

Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi. Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat.

Baca Juga

PKB Yakin MK Tolak Judicial Review Sistem Proposional Terbuka

Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 Hijriah atau 23 Juli 1998. Bunyi dalam isi deklarasi tersebut adalah:

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Setelah berdiri, PKB mempercayai Matori Abdul Djalil menjadi Ketua Umum (Ketum) untuk periode 1998-2021, lalu Ketum Alwi Shihab selama dua periode mulai 2001-2002 dan 2002-2005.

Terakhir Muhaimin Iskandar tiga periode dari 2005-2010 dan 2010-2014, lalu 2019 sampai sekarang. PKB sendiri partai yang tak pernah absen dalam kontestasi politik di Indonesia.

Sejarah Indonesia mencatat, ketokohan Gus Dur terbukti ampuh mendongkrak suara PKB di Pemilu 1999. Pesta demokrasi perdana yang diikuti PKB ini sukses besar dengan meraup 13.336.982 suara setara 51 kursi di DPR RI.

Tak hanya sampai di sana, gaya politik Gus Dur pun berhasil memikat koalisi poros tengah untuk menunjuk Gus Dur sebagai calon presiden. Melalui proses pemungutan suara pada Sidang Umum MPR, Gus Dur pun terpilih menjadi Presiden RI dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya.

Pada Pemilu tahun 2004-2009, PKB kembali masuk dalam lingkaran lima besar. Di mana pada waktu itu, PKB berada di peringkat ketiga dengan raihan 12.002.885 suara dan mendapat 52 kursi DPR RI.

Sayangnya, pada Pemilu 2009-2014 perolehan suara PKB melorot tajam. Partai anak kandung NU ini hanya meraih 5.146.302 suara dan mendapat 28 kursi DPR.

Di bawah komando Muhaimin Iskandar, pada Pemilu 2014 kembali meroket. Dengan meraup 11.292.151 suara atau setara 47 kursi di DPR RI.

Jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 13,57 juta suara suara sah nasional pada Pemilu 2019. Dengan naiknya perolehan suara, jumlah anggota DPR dari PKB juga bertambah menjadi 58 orang dari total 575 orang untuk periode 2019-2024.

Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap PKB mendapat posisi wakil presiden di Pemilu 2024 mendatang. Namun, Cak Imin tentu sangat bersyukur jika presiden 2024 berasal dari PKB.

"Target minimalnya bertahan di wakil presiden Republik Indonesia, syukur syukur jadi presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Amin ya robbal alamin," terang Cak Imin. (Asp)

Baca Juga

Prabowo Sebut Bakal Ajak Bicara PKB Soal Cawapres yang Diusung