Partai Gelora Usul Pilkada Serentak Digelar 2024 Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik. (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia setuju penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 2022 dan 2023 digelar pada 2024 bersamaan dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres.

Sekjen Partai Gelora, Mahfuz Sidik mengatakan, pemerintah dan masyarakat saat ini masih fokus menghadapi pandemi COVID-19. Selain itu, keuangan negara juga semakin menipis.

Baca Juga

Harapan Partai Gelora kepada Komjen Listyo Sigit

"Partai Gelora setuju Pilkada ditarik serentak ke 2024 dengan segala plus minus dan konsekuensinya. Karena itu sudah jadi keputusan politik pemerintah dan DPR di UU Pilkada," kata Mahfuz dalam keterangannya, Jumat (30/1).

Menurut Mahfuz, penyelenggaran Pilkada Serentak pada 2022 dan 2023 dikawhatirkan bisa memicu kembali peningkatan dan penyebaran COVID-19.

Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 yang berdekatan dengan Pemilu 2024 juga akan menyedot keuangan negara, karena anggaran negara digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19.

"Pilkada serentak pada 2022 dan 2023 tentunya akan memicu kembali peningkatan penyebaran COVID -19 yang diprediksi belum tuntas pada 2022. Juga akan menyedot keuangan negara di saat pemerintah menghadapi kesulitan keuangan, " ujarnya.

Ilustrasi Pilkada Serentak
Ilustrasi Pilkada

Kendati begitu, Mahfuz dapat memahami alasan partai politik yang tetap menginginkan pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan sesuai jadwal.

Hal ini antara lain terkait konsekuensi akan banyaknya penunjukkan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah yang menggelar Pilkada pada 2022 dan 2023.

Sebab, Pjs kepala daerah tidak memiliki kewenangan terhadap kebijakan strategis, seperti masalah anggaran.

Padahal saat ini kepala daerah definitif diperlukan dalam pengambilan keputusan soal penanganan pandemi COVID-19 dan penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Namun Partai Gelora juga bisa memahami alasan-alasan yang diajukan sejumlah partai yang mendesakkan Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 2022 dan 2023. Ini terkait dengan konsekuensi-konsekuensi yang muncul," ujarnya.

Partai Gelora berharap partai politik yang menginginkan Pilkada 2022 dan 2023 bisa duduk bersama dengan pemerintah untuk mencari solusi dari konsekuensi yang ditimbulkan, apabila Pilkada dimundurkan hingga 2024.

"Menurut kami, sebaiknya partai-partai dan pemerintah duduk bersama membahas dan menyepakati solusi atas konsekuensi-konsekuensi tersebut," tegas Mahfuz.

Namun, Partai Gelora tetap berpandangan Pilkada 2022 dan 2023 sebaiknya ditunda dan digeser pelaksanaannya secara serentak dengan Pemilu 2024 mendatang.

Mahfuz meminta semua pihak fokus menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 agar kehidupan sehari-hari masyarakat bisa berjalan normal kembali.

"Pemerintah dan masyarakat masih fokus menghadapi pandemi COVID-19 dan keuangan negara juga makin sempit," pungkas Mahfuz. (Pon)

Baca Juga

RUU HIP Bikin Hancur Kohesi Sosial, Partai Gelora: Jadi Pembelahan Sekarang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pendaftaran Dokter dan Tenaga Kesehatan Jadi CPNS Masih Sepi Peminat
Indonesia
Pendaftaran Dokter dan Tenaga Kesehatan Jadi CPNS Masih Sepi Peminat

Terkait perubahan tersebut maka pihaknya juga akan melakukan penyesuaian, seperti pengumuman hasil seleksi administrasi dijadwalkan menjadi tanggal 2 sampai 3 Agustus 2021.

Mulai Hari Ini, KA Batara Kresna Kembali Beroperasi
Indonesia
Mulai Hari Ini, KA Batara Kresna Kembali Beroperasi

Sebelumnya, KA Batara Kresna berhenti beroperasi selama delapan bulan atau sejak Mei akibat pandemi COVID-19.

Hari Kartini, Penumpang Kereta Api Perempuan Diberikan Hadiah hingga Tiket Gratis
Indonesia
Hari Kartini, Penumpang Kereta Api Perempuan Diberikan Hadiah hingga Tiket Gratis

PT KAI Daop 1 Jakarta memperingati Hari Kartini yang dirayakan setiap tanggal 21 April.

KPK Lakukan Penyelidikan Dugaan Tipikor Peserta Pilkada Serentak 2020
Indonesia
KPK Lakukan Penyelidikan Dugaan Tipikor Peserta Pilkada Serentak 2020

Pasangan calon tersebut berada di luar Provinsi Sulawesi Utara

Wagub DKI Resmikan Ruang Isolasi COVID-19 Tekanan Negatif
Indonesia
Wagub DKI Resmikan Ruang Isolasi COVID-19 Tekanan Negatif

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meresmikan ruang isolasi COVID-19 bertekanan negatif di Rumah Sakit Umum (RSU) Al-Fauzan Jakarta Islamic Hospital (JIH).

Ketua DPD: Terima Kasih Eko Yuli, Selalu Bawa Pulang Medali di Empat Olimpiade
Indonesia
Ketua DPD: Terima Kasih Eko Yuli, Selalu Bawa Pulang Medali di Empat Olimpiade

Pemerintah untuk memberi dukungan penuh kepada atlet-atlet yang berhasil mengukir berprestasi di berbagai kejuaraan.

Ratusan Nakes Gugur Akibat COVID-19, Menkes: Tolong Bantu Mereka
Indonesia
Ratusan Nakes Gugur Akibat COVID-19, Menkes: Tolong Bantu Mereka

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat pada 11-25 Januari 2021

Rizieq Besok ke Puncak, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Indonesia
Rizieq Besok ke Puncak, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Jika kepadatan masih terus berlangsung lama atau semakin parah, kendaraan dari arah Jakarta yang menuju Exit Tol Ciawi akan dialihkan keluar Exit Tol Bogor

Sertifikat Vaksin Palsu Beredar, Warga Diminta Lapor Polisi
Indonesia
Sertifikat Vaksin Palsu Beredar, Warga Diminta Lapor Polisi

Laporan masyarakat sangat membantu pihak kepolisian dalam membongkar kasus penyalahgunaan sertifikat vaksin yang kerap beredar luas di pasaran.

Kejagung Kembali Sita Kendaraan Mewah Dari Tersangka Korupsi Asabri Ilham W Siregar
Indonesia
Kejagung Kembali Sita Kendaraan Mewah Dari Tersangka Korupsi Asabri Ilham W Siregar

"Sehingga total ada sembilan unit mobil mewah yang disita oleh tim jaksa penyidik terkait aset tersangka IWS," kata Leonard Eben Ezer