Partai Gelora Usul Pilkada Serentak Digelar 2024 Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik. (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia setuju penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 2022 dan 2023 digelar pada 2024 bersamaan dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres.

Sekjen Partai Gelora, Mahfuz Sidik mengatakan, pemerintah dan masyarakat saat ini masih fokus menghadapi pandemi COVID-19. Selain itu, keuangan negara juga semakin menipis.

Baca Juga

Harapan Partai Gelora kepada Komjen Listyo Sigit

"Partai Gelora setuju Pilkada ditarik serentak ke 2024 dengan segala plus minus dan konsekuensinya. Karena itu sudah jadi keputusan politik pemerintah dan DPR di UU Pilkada," kata Mahfuz dalam keterangannya, Jumat (30/1).

Menurut Mahfuz, penyelenggaran Pilkada Serentak pada 2022 dan 2023 dikawhatirkan bisa memicu kembali peningkatan dan penyebaran COVID-19.

Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 yang berdekatan dengan Pemilu 2024 juga akan menyedot keuangan negara, karena anggaran negara digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19.

"Pilkada serentak pada 2022 dan 2023 tentunya akan memicu kembali peningkatan penyebaran COVID -19 yang diprediksi belum tuntas pada 2022. Juga akan menyedot keuangan negara di saat pemerintah menghadapi kesulitan keuangan, " ujarnya.

Ilustrasi Pilkada Serentak
Ilustrasi Pilkada

Kendati begitu, Mahfuz dapat memahami alasan partai politik yang tetap menginginkan pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan sesuai jadwal.

Hal ini antara lain terkait konsekuensi akan banyaknya penunjukkan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah yang menggelar Pilkada pada 2022 dan 2023.

Sebab, Pjs kepala daerah tidak memiliki kewenangan terhadap kebijakan strategis, seperti masalah anggaran.

Padahal saat ini kepala daerah definitif diperlukan dalam pengambilan keputusan soal penanganan pandemi COVID-19 dan penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Namun Partai Gelora juga bisa memahami alasan-alasan yang diajukan sejumlah partai yang mendesakkan Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 2022 dan 2023. Ini terkait dengan konsekuensi-konsekuensi yang muncul," ujarnya.

Partai Gelora berharap partai politik yang menginginkan Pilkada 2022 dan 2023 bisa duduk bersama dengan pemerintah untuk mencari solusi dari konsekuensi yang ditimbulkan, apabila Pilkada dimundurkan hingga 2024.

"Menurut kami, sebaiknya partai-partai dan pemerintah duduk bersama membahas dan menyepakati solusi atas konsekuensi-konsekuensi tersebut," tegas Mahfuz.

Namun, Partai Gelora tetap berpandangan Pilkada 2022 dan 2023 sebaiknya ditunda dan digeser pelaksanaannya secara serentak dengan Pemilu 2024 mendatang.

Mahfuz meminta semua pihak fokus menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 agar kehidupan sehari-hari masyarakat bisa berjalan normal kembali.

"Pemerintah dan masyarakat masih fokus menghadapi pandemi COVID-19 dan keuangan negara juga makin sempit," pungkas Mahfuz. (Pon)

Baca Juga

RUU HIP Bikin Hancur Kohesi Sosial, Partai Gelora: Jadi Pembelahan Sekarang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Raih Simpati Akibat Didongkel Moeldoko, Elektabilitas AHY dan Partai Demokrat Naik
Indonesia
Raih Simpati Akibat Didongkel Moeldoko, Elektabilitas AHY dan Partai Demokrat Naik

"Figur AHY yang terzalimi mengingatkan saat ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) naik ke panggung kekuasaan pada tahun 2004," kata Okta.

Aksi Heroik Ibu Rumah Tangga Selamatkan Nyawa Pilot Jet Tempur TNI
Indonesia
Aksi Heroik Ibu Rumah Tangga Selamatkan Nyawa Pilot Jet Tempur TNI

Belum habis dari syoknya, Eti melihat seseorang melayang di udara menggunakan parasut berteriak minta tolong.

Atasi Banjir, Pemprov DKI Jakarta Buat 11 Kolam Olakan
Indonesia
Atasi Banjir, Pemprov DKI Jakarta Buat 11 Kolam Olakan

Cara kerja Kolam Olakan Air ini menampung genangan air sementara di jalan raya saat hujan tiba, yang kemudian dialirkan ke sungai atau laut.

DPR Nilai Israel tak Pernah 'Istiqomah' Caplok Tepi Barat Palestina
Indonesia
DPR Nilai Israel tak Pernah 'Istiqomah' Caplok Tepi Barat Palestina

Politik luar negeri Indonesia terkait Palestina sangat jelas dan konsisten

Polisi Siapkan RS Polri Kramat Jati Jadi Pos Antemortem Sriwijaya Air
Indonesia
Polisi Siapkan RS Polri Kramat Jati Jadi Pos Antemortem Sriwijaya Air

Terdapat 50 penumpang di dalam Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang dilaporkan hilang kontak, Sabtu (9/1) sore. Dari total 50 penumpang, tiga di antaranya adalah bayi.

Anies Akui Tak Bisa Berpendapat di Hadapan Jokowi Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
Anies Akui Tak Bisa Berpendapat di Hadapan Jokowi Soal UU Cipta Kerja

Anies menjelaskan seluruh keterangan disampaikan Jokowi dan tim kepresidenan

Kasatwil Diminta Antisipasi Penolakan Rizieq Shihab
Indonesia
Kasatwil Diminta Antisipasi Penolakan Rizieq Shihab

Pihaknya menyerahkan kepada jajaran kepolisian di wilayah masing-masing untuk dapat menyikapi aksi massa tersebut.

Perusahaan Melawan Saat Penertiban Protokol Kesehatan, TNI-Polri Siap Diturunkan
Indonesia
Perusahaan Melawan Saat Penertiban Protokol Kesehatan, TNI-Polri Siap Diturunkan

Jika ditemukan kasus COVID-19 dalam satu perusahaan maka Pemprov DKI menutup total gedung tersebut

KPK Telisik Aset Nurhadi dan Menantunya di SCBD
Indonesia
KPK Telisik Aset Nurhadi dan Menantunya di SCBD

District 8 merupakan kompleks perkantoran dan apartemen yang berada di kawasan Sudirman Central Business District Jakarta Selatan.

5 Produk Hukum di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Dinilai Kontroversi
Indonesia
5 Produk Hukum di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Dinilai Kontroversi

Lima produk hukum tersebut dicurigai sarat akan kepentingan elit politik dan elit di sektor bisnis.