Partai Demokrat Ultimatum Moeldoko, Akui Kesalahan dan Minta Maaf Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (3/10). ANTARA/Fauzi Lamboka

MerahPutih.com - Partai Demokrat memberikan ultimatum kepada Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko terkait ambisinya mengambilalih partai berlambang mercy ini dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta kepada Moeldoko untuk menghentikan semua ambisinya untuk mengambilalih Partai Demokrat.

Baca Juga

Gugatan Uji Materil AD/ART Dinilai Buka Jalan Baru Intervensi Partai Demokrat

"Mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat. Kami yakin masih ada ruang perbaikan bagi siapa pun manusia di muka bumi ini yang telah berbuat khilaf atau salah," ucap Herzaky dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (3/10).

Kemudian pilihan kedua, jika Moeldoko melanjutkan ambisinya maka dia bersiap untuk kehilangan bukan saja uangnya, tetapi juga nama baik dan kehormatannya.

"Bukan saja kehormatan pribadi, tetapi juga kehormatan keluarganya," tegasnya

Polemik Partai Demokrat dimulai dari kelompok kongres luar biasa (KLB) pimpinan Moeldoko di Deli Serdang, Medan.

Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). Foto: Endi Ahmad/ANTARA FOTO
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). Foto: Endi Ahmad/ANTARA FOTO

Selanjutnya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) terkait gugatan surat penolakan Menkumham tertanggal 31 Maret 2021.

Kemudiam gugatan di PTUN oleh tiga orang mantan kader Demokrat terkait AD/ART 2020 dan SK Kepengurusan Ketum AHY.

Terakhir pengajuan permohonan uji materiil terhadap dua SK Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang diteken pada 18 Mei dan 27 Juli 2020.

SK Menkumham yang diteken Yasonna Laoly pada 18 Mei 2020 mengesahkan perubahan AD/ART Partai Demokrat, sementara SK pada 27 Juli mengesahkan perubahan daftar kepengurusan partai.

Uji materiil terhadap SK Menkumham itu didaftarkan oleh kuasa hukum pihak KLB, Muh Isnaini Widodo, pada 14 September 2021. Permohonan itu terdaftar di Mahkamah Agung dalam berkas perkara No. 39/P/HUM/2021.

"Kami yakin, insya Allah, bersama Tuhan dan dukungan rakyat Indonesia, kami dapat memenangkan proses hukum ini," ucap dia.

Herzaky menyatakan partai demokrat juga mengingatkan Moeldoko agar menempuh cara-cara yang demokratis dan beradab, serta jangan mengganggu partai orang lain. (Asp)

Baca Juga

Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Dinilai Tepat

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
JNE Tidak Menimbun, Tapi Mengubur Beras yang Rusak
Indonesia
JNE Tidak Menimbun, Tapi Mengubur Beras yang Rusak

Perusahaan jasa ekspedisi PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yang diwakili oleh pengacara Hotman Paris Hutapea mengatakan bahwa beras bantuan sosial Presiden RI (beras Banpres) tidak ditimbun, melainkan dikubur lantaran kondisi rusak.

6 Lokasi Unjuk Rasa di Jabodetabek Tolak Kenaikan Harga BBM
Indonesia
6 Lokasi Unjuk Rasa di Jabodetabek Tolak Kenaikan Harga BBM

Aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh sejumlah elemen massa dan kelompok pada hari Kamis (15/9) ini.

Edy Mulyadi Bakal Diperiksa Polisi Terkait Ucapan Kontroversialnya
Indonesia
Edy Mulyadi Bakal Diperiksa Polisi Terkait Ucapan Kontroversialnya

Pegiat media sosial Edy Mulyadi akan diperiksa sebagai saksi pada Jumat (28/1).

Tak Divaksin Dua Kali, Warga Diminta Tak Beraktivitas di Ruang Publik
Indonesia
Tak Divaksin Dua Kali, Warga Diminta Tak Beraktivitas di Ruang Publik

Pemerintah memperketat syarat bagi warga beraktivitas di tempat publik.

Wakapolri Pimpin Tim Khusus Usut Perkara Polisi Tembak Polisi
Indonesia
Wakapolri Pimpin Tim Khusus Usut Perkara Polisi Tembak Polisi

"Saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin Pak Wakapolri," ucap Kapolri Listyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/7).

Korban Tewas Kecelakaan Odong-odong di Serang Bertambah jadi 10 Orang
Indonesia
Korban Tewas Kecelakaan Odong-odong di Serang Bertambah jadi 10 Orang

"Jadi, seluruhnya korban kecelakaan odong-odong menjadi 10 orang dan 23 orang luka berat dan luka ringan," ucap Kapolres Serang AKB5 Yudha Satria di Serang, Sabtu (30/7)

Polri Tetapkan MAH Jadi Tersangka Bagian dari Kasus Hacker Bjorka
Indonesia
Polri Tetapkan MAH Jadi Tersangka Bagian dari Kasus Hacker Bjorka

Polisi menetapkan MAH usia 21 tahun, pemuda asal Madiun, Jawa Timur, sebagai tersangka. MAH diduga membantu hacker anonim Bjorka untuk membuat channel di Telegram.

Pati TNI/Polri Jadi Pj Kepala Daerah, Mahfud: Itu Dibenarkan
Indonesia
Pati TNI/Polri Jadi Pj Kepala Daerah, Mahfud: Itu Dibenarkan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan penunjukan perwira tinggi TNI sebagai penjabat kepala daerah dibenarkan secara hukum.

Hubungan Asmara Tidak Disetujui, Polwan Aniaya dan Sekap Pacar Adiknya di Riau
Indonesia
Hubungan Asmara Tidak Disetujui, Polwan Aniaya dan Sekap Pacar Adiknya di Riau

"Saat ini proses hukum sedang berjalan. Bila terbukti, pimpinan tak akan segan menindak tegas sesuai aturan," kata Kombes Pol Sunarto.

Dua Terdakwa Kasus Diklatsar Menwa UNS Dituntut 7 Tahun Penjara
Indonesia
Dua Terdakwa Kasus Diklatsar Menwa UNS Dituntut 7 Tahun Penjara

Pada sidang itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surakarta menuntut dua terdakwa dengan hukuman penjara selama tujuh tahun.