Partai Demokrat Tolak Perwira TNI-Polri Aktif jadi Plt Kepala Daerah Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid. Foto: Runi/Rni}

MerahPutih.com - Pemerintah Pusat membuka opsi untuk menjadikan Perwira TNI/Polri aktif sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh) kepala daerah menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

Tercatat, mulai tahun 2022, pemerintah pusat akan menunjuk lebih dari 200 penjabat kepala daerah.

Baca Juga

Pemerintah Diminta Kaji Secara Mendalam TNI/Polri Aktif Jadi Plt Kepala Daerah

Opsi penunjukan perwira TNI/Polri sebagai Plt Kepala Daerah tersebut sejalan dengan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah di 24 provinsi dan 247 kabupaten/kota.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid, menyarankan Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri tidak menunjuk atau memilih perwira aktif TNI/Polri menjadi penjabat (Pj) pelaksana tugas (plt), pelaksana harian (plh) kepala daerah.

"Opsi penunjukan Pj kepala daerah dari TNI/Polri harus dikaji secara mendalam," tegas Anwar Hafid yang anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/9).

Ia mengingatkan bahwa mekanisme penunjukan pj kepala daerah sudah diatur dalam Pasal Pasal 201 ayat 9-11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan penjabat gubernur, bupati, dan wali kota berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Dalam Undang-Undang Pilkada, kata Anwar Hafid, juga diatur bagaimana mekanisme pengisian jabatan gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya atau setara dengan eselon satu.

Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Konsolidasi Demokrasi dan Hukum yang Berkeadilan’ di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/3). Foto: Eno/Man
Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Konsolidasi Demokrasi dan Hukum yang Berkeadilan’ di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/3). Foto: Eno/Man

Sementara untuk posisi bupati dan wali kota diisi pejabat pimpinan tinggi pratama atau setara dengan eselon dua.

Sementara, TNI/Polri tidak masuk dalam kategori ASN, sehingga jika mereka ditunjuk sebagai Plt kepala daerah justru nantinya dapat memunculkan atau menghidupkan kembali dwi fungsi TNI/Polri.

"Sudah ada aturannya di Undang-Undang Pilkada, kami mengingatkan Kemendagri sebagainya dalam melakukan penunjukan Pj/Plt kepala daerah sebaiknya berasal dari pejabat sipil yang memenuhi syarat," tegas Anwar Hafid.

Mantan Bupati Morowali ini menyebut, jika keterbatasan pejabat di lingkungan Kemendagri untuk mengisi pos Pj kepala daerah, Kemendagri bisa mengajukan atau meminta pejabat dari kementerian lain.

Misalnya pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) RB.

Opsi penunjukan Pj kepala daerah juga bisa diambil dari pejabat daerah seperti Sekretaris Daerah yang memang sudah mengetahui dengan baik daerah bersangkutan.

"Catatan kami, sebaiknya hindari penunjukan perwira TNI/Polri, kecuali mereka sudah beralih tugas menjadi pejabat Kemendagri seperti dulu pernah dilakukan," sambung Ketua DPD Demokrat Sulteng itu.

Kepala Departemen Perubahan Sosial dan Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, berpendapat belum ada urgensi untuk menunjuk penjabat kepala daerah dari TNI dan Polri sebagai kepala daerah. Meski dengan alasan keamanan.

Ia menilai setiap daerah memiliki satuan keamanan, seperti kepolisian daerah atau polda dan komando daerah militer atau kodam, yang bertugas menjaga urusan pertahanan dan keamanan di wilayah bersangkutan.

Hingga saat ini juga tidak ada alasan kemendesakan yang mengharuskan pemerintah memilih pj kepala daerah dari TNI/Polri.

Terlebih urusan keamanan bukan tugas penjabat kepala daerah dan mereka juga belum memiliki pengalaman dalam urusan teknis pemerintahan.

"Mereka tidak memiliki pengalaman kerja di birokrasi yang secara kultur berbeda dengan TNI," tegas Arya Fernandes. (Knu)

Baca Juga

Karier Moncer Jenderal Andika Perkasa, Calon Kuat Panglima TNI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Piala Dunia U-20, Pemkot Solo Pastikan Pedagang Stadion Manahan Dapat Tempat Baru
Indonesia
Piala Dunia U-20, Pemkot Solo Pastikan Pedagang Stadion Manahan Dapat Tempat Baru

Pelaksanaan Piala Dunia U-20 semakin dekat atau dilaksanakan pada Mei-Juni 2023.

PLN Pulihkan Pasokan Listrik ke Berbagai RS di Cianjur
Indonesia
PLN Pulihkan Pasokan Listrik ke Berbagai RS di Cianjur

PLN turut mendirikan tenda darurat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cianjur guna menampung pasien dan warga yang rumahnya mengalami kerusakan.

Menteri BUMN Puji Garuda dalam Misi Kemanusiaan Evakuasi WNI dari Ukraina
Indonesia
Menteri BUMN Puji Garuda dalam Misi Kemanusiaan Evakuasi WNI dari Ukraina

Sebanyak 80 warga negara Indonesia (WNI) akhirnya tiba ke tanah air setelah dievakuasi dari perang Ukraina dan Rusia.

Libur Nyepi, 31 Ribu Wisatawan Kunjungi Candi Prambanan dan Borobudur
Indonesia
Libur Nyepi, 31 Ribu Wisatawan Kunjungi Candi Prambanan dan Borobudur

Kunjungan wisata ke Candi Borobudur dan Prambanan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah meningkat selama libur Nyepi pekan lalu.

Pengaturan Jam Kerja Kantor Tunggu Putusan Pemprov DKI
Indonesia
Pengaturan Jam Kerja Kantor Tunggu Putusan Pemprov DKI

Polda Metro Jaya menyebut usulan pengaturan jam kerja masih dibahas bersama sejumlah stakeholder terkait, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Komisi I DPR Bocorkan Calon Panglima TNI Pilihan Jokowi
Indonesia
Komisi I DPR Bocorkan Calon Panglima TNI Pilihan Jokowi

Presiden Jokowi hanya memilih satu nama dari tiga kepala staf yang akan menjabat sebagai Panglima TNI.

Payung Hukum Novel Cs Sangat Kuat, Kinerja Polri Diprediksi Meroket
Indonesia
Payung Hukum Novel Cs Sangat Kuat, Kinerja Polri Diprediksi Meroket

Mereka juga sudah mengikuti tes identifikasi jabatan dan seleksi kompetensi

Kunjungan Wisman ke Indonesia Capai 538,3 Ribu, Naik 10.768 Persen di September 2022
Indonesia
Kunjungan Wisman ke Indonesia Capai 538,3 Ribu, Naik 10.768 Persen di September 2022

kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia melalui pintu masuk utama pada September 2022 mencapai 538,32 ribu kunjungan, naik 10.768,46 persen dibandingkan dengan kondisi September 2021.

Ketua DPD Ungkap Hilangnya Pancasila sebagai Norma Fundamental
Indonesia
Ketua DPD Ungkap Hilangnya Pancasila sebagai Norma Fundamental

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika kepada jajaran civitas akademika Universitas Islam Jember.

PKS Minta Pemerintah Bentuk Tim Pengawas Tindak Kartel Minyak Goreng
Indonesia
PKS Minta Pemerintah Bentuk Tim Pengawas Tindak Kartel Minyak Goreng

DPR mendesak pemerintah untuk membentuk tim pengawas untuk menuntaskan persoalan kelangkaan dan harga tinggi minyak goreng.