Partai Demokrat Perintahkan Kader Laporkan Penyalahgunaan Atribut Partai ke Aparat Ketum Demokrat AHY. (Foto: Partai Demokrat)

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengeluarkan instruksi terkait pengawasan penggunaan atribut partai secara ilegal. Dalam instruksi tersebut, Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurty Yudhoyono, menyerukan para pengurus dan kader untuk memantau serta mengawasi penggunaan atribut-atribut Partai Demokrat secara ilegal.

Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, menegaskan tidak ada konflik internal, apalagi dualisme kepemimpinan Partai Demokrat. Partai Demokrat yang diakui pemerintah hanya satu, pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca Juga:

Partai Demokrat Ultimatum Moeldoko, Akui Kesalahan dan Minta Maaf

"Mengimbau agar seluruh elemen partai untuk merespons dengan cepat dan tepat berbagai perkembangan yang terjadi khususnya terkait acara pertemuan, konferensi pers, kehadiran di sidang pengadilan dan kegiatan-kegiatan lain dimana atribut Partai Demokrat dipakai oleh mantan kader, terutama mereka yang telah dipecat karena terlibat kudeta dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD)," ujarnya,

Para pengurus dan kader diminta melaporkan penyalahgunaan atribut tersebut pada pihak yang berwajib dengan pasal pelanggaran hak cipta serta melaporkannya juga pada tim Satgas DPP PD.

Partai Demokrat. (Foto: Antara)
Partai Demokrat. (Foto: Partai Demokrat)

Ia menegaskan, meski berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat dan Ketum AHY terus memperoleh kenaikan elektabilitas yang konsisten dalam berbagai survei. Kenaikan tren itu dimanfaatkan oleh oknum penguasa, untuk mengambil alih partai dan menjadikannya sebagai kendaraan politik menuju ajang kontestasi di tahun 2024.

"Upaya pengambilalihan itu terjadi sejak 1 Februari 2020, dengan memanfaatkan sejumlah mantan kader yang telah dipecat. Penolakan pemerintah terhadap KLB ilegal yang diselenggarakan kekuatan eksternal ini sempat membuat lega masyarakat, khususnya elemen-elemen masyarakat sipil, ditengah terus turunnya kualitas demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Partai Demokrat Tolak Perwira TNI-Polri Aktif jadi Plt Kepala Daerah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pariwisata Menggeliat, Okupansi Hotel DIY Capai 90 Persen
Indonesia
Pariwisata Menggeliat, Okupansi Hotel DIY Capai 90 Persen

Sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mengalami berangsur pulih di tengah pandemi COVID-19.

 Anies Bersyukur Jakarta Sehari Penuh Tanpa Pemakaman COVID-19
Indonesia
Anies Bersyukur Jakarta Sehari Penuh Tanpa Pemakaman COVID-19

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku bersyukur kemarin terdapat nol permintaan pelayanan pemakaman protap COVID-19 di DKI Jakarta.

IPW Kritik Polri Kalah Cepat dengan Kejagung Usut Kasus Minyak Goreng
Indonesia
IPW Kritik Polri Kalah Cepat dengan Kejagung Usut Kasus Minyak Goreng

"Kami mengapresiasi kerja Kejagung yang selangkah lebih maju dari institusi Polri dalam membongkar mafia minyak goreng. Padahal, di Polri telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan," kata Koordinator IPW Sugeng Tegus Santoso kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/4).

Jakarta Keluar dari Zona Merah COVID-19, Wagub DKI: Alhamdulillah
Indonesia
Jakarta Keluar dari Zona Merah COVID-19, Wagub DKI: Alhamdulillah

"Alhamdulillah sudah tidak ada lagi zona merah ya RT RW semuanya sudah kuning hijau," ucap Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria

Menko Airlangga Imbau Warga Bayar Pajak untuk Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi
Indonesia
Menko Airlangga Imbau Warga Bayar Pajak untuk Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku, dirinya telah melaporkanSurat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara online dengan menggunakan e-filing.

Pembagian Hotel Atlet ASEAN Para Games Berdasarkan Cabang Olahraga
Indonesia
Pembagian Hotel Atlet ASEAN Para Games Berdasarkan Cabang Olahraga

APG 2022 diikuti 11 negara yang akan bersaing pada dalam 14 cabang olahraga.

KPK Tetapkan Bupati HSU Tersangka Pencucian Uang
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati HSU Tersangka Pencucian Uang

Kali ini, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

UGM Gelar PTM, Pemilik Indekos Mahasiswa Harus Meminta Surat Bebas COVID-19
Indonesia
UGM Gelar PTM, Pemilik Indekos Mahasiswa Harus Meminta Surat Bebas COVID-19

Mahasiswa yang akan mengikuti kuliah tatap muka diprioritaskan untuk mahasiswa baru yang sama sekali belum pernah mengikuti kegiatan di kampus.

KPK Tetapkan Wali Kota Ambon Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan Wali Kota Ambon Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy sebagai tersangka kasus dugaan suap pemberian izin prinsip pembangunan cabang usaha retail Alfamidi di Kota Ambon Tahun 2020.

Pemkab Cirebon Siap Berantas Praktik Pungli
Indonesia
Pemkab Cirebon Siap Berantas Praktik Pungli

Menurut Imron, perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, serta efisien untuk menimbulkan efek jera kepada siapapun yang melakukan praktik pungli.