Partai Demokrat Masih Ngotot Ingin Logo Milik SBY Partai Demokrat, (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyon telah mendaftarkan merek logo partai ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Tim Hukum DPP mendaftarkan merek tersebut mengatasnamakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjelaskan, logo Partai Demokrat selama ini sudah terdaftar di kelas 41 sejak 2007, yakni salah satunya layanan pendidikan dan pengajaran. Pendaftaran baru-baru ini, disebutnya untuk melengkapi secara administrasi.

Baca Juga:

Gugat AD/ART Partai Demokrat, Kubu Meoldoko Minta AHY Bayar Rp100 Miliar

"Terkait dengan logo Partai Demokrat pada kelas yang tepat yakni kelas 45 tentang organisasi pertemuan politik," ujar Herzaky kepada wartawan, Kamis (15/4).

Untuk melengkapi administrasi pendaftaran pada kelas 45 ini, Tim Hukum Partai Demokrat menarik permohonan yang lalu dan sudah digantikan dengan berkas administrasi yang baru. Setelah mendapatkan masukan terkait dengan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

"Pendaftaran juga dilakukan sebagai langkah hukum untuk mencegah pihak-pihak lain di luar Partai Demokrat yang selama ini secara melawan hukum menggunakan merek dan logo Partai Demokrat," ujar Herzaky.

Susilo Bambang Yudhoyono. (Foto: Antara)
Susilo Bambang Yudhoyono. (Foto: Antara)

Satu di antara pendiri awal Partai Demokrat Wisnu Heryanto Kerstowo mengatakan, membuat surat terbuka kepada Menkumham cq Dirjen HAKI. Surat tersebut menyikapi merk Partai Demokrat yang dilaporkan sebagai kekayaan intelektual pribadi Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini yang saya lawan karena tidak benar. Berdasarkan bukti dan fakta, bahwa saya adalah saksi sekaligus pelaku sejarah yang merancang dari awal sampai lahir dan berdirinya Partai Demokrat bersama saudara Vence Rumangkang dan Kurdi Mustofa," ujar Wisnu.

SBY melalui Vence, kata Wisnu, hanya menyarankan untuk melakukan modifikasi merk Partai Demokrat yang sekarang digunakan. Termasuk mengubah arti dan maknanya dari rancangan awal yang sudah disiapkan. (Knu)

Baca Juga:

DPP Partai Demokrat Sebut Kubu Moeldoko Sudah Oleng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Angka Kesembuhan COVID-19 di Jatim dan DKI Tinggi
Indonesia
Angka Kesembuhan COVID-19 di Jatim dan DKI Tinggi

Masih mengacu data BNPB, pada hari ini juga ditemukan pertambahan pasien meninggal dunia karena COVID-19 sebanyak 58 kasus.

Curhat Gilang Pradipta yang Gagal Masuk Sekolah Negeri karena Kalah Selisih Umur dengan Temannya
Indonesia
Curhat Gilang Pradipta yang Gagal Masuk Sekolah Negeri karena Kalah Selisih Umur dengan Temannya

"Saya bingung aja, temen yang umurnya di bawah saya dapet negeri tapi saya engga," kata Gilang

DPR Tak Urgensi Rapat di Markas Antirasuah, ICW: KPK Tunduk Pada Kekuasaan
Indonesia
DPR Tak Urgensi Rapat di Markas Antirasuah, ICW: KPK Tunduk Pada Kekuasaan

DPR memahami posisi KPK sebagai lembaga yang berasaskan transparansi dan akuntabilitas

Durasi Dibatasi, Termohon Perselisihan Pilkada Diminta Fokus Pada Pokok Perkara
Indonesia
Durasi Dibatasi, Termohon Perselisihan Pilkada Diminta Fokus Pada Pokok Perkara

Hari ini MK menggelar sidang lanjutan untuk 19 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Penumpang KAI di Bawah 3 Tahun Wajib Pakai 'Face Shield'
Indonesia
Penumpang KAI di Bawah 3 Tahun Wajib Pakai 'Face Shield'

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta kembali mengoperasikan kereta api (KA) Jarak Jauh

TNI AU Kirim 26 Ribu Kilogram Paket Bantuan ke NTT
Indonesia
TNI AU Kirim 26 Ribu Kilogram Paket Bantuan ke NTT

Selain membawa bantuan untuk korban bencana alam di NTT dan NTB, TNI juga memberangkatkan prajuritnya untuk membantu evakuasi dan pertolongan pertama.

DPR Harap Kementerian Investasi Selesaikan Penyakit Klasik Birokrasi
Indonesia
DPR Harap Kementerian Investasi Selesaikan Penyakit Klasik Birokrasi

Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah berharap agar dengan terbentuknya Kementerian Investasi (Kemeninves) oleh pemerintah dapat menyelesaikan masalah klasik yakni persoalan birokrasi.

Pelabelan KKB Sebagai Teroris Jangan Sampai Timbulkan Stigma Negatif Warga Papua
Indonesia
Pelabelan KKB Sebagai Teroris Jangan Sampai Timbulkan Stigma Negatif Warga Papua

Pelabelan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris dinilai tepat.

Klaster Petamburan Picu Ledakan Kasus Corona di Tempat Lain
Indonesia
Klaster Petamburan Picu Ledakan Kasus Corona di Tempat Lain

Terlebih, Lurah Petamburan Setiyanto, yang belakangan dinyatakan positif COVID-19, pernah datang memantau kegiatan tersebut.

Kapolri Direncanakan Buka IT Road Safety Expo 2020
Indonesia
Kapolri Direncanakan Buka IT Road Safety Expo 2020

Kegiatan ini juga untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman semua pihak