Partai Demokrat Masih Ngotot Ingin Logo Milik SBY Partai Demokrat, (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyon telah mendaftarkan merek logo partai ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Tim Hukum DPP mendaftarkan merek tersebut mengatasnamakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjelaskan, logo Partai Demokrat selama ini sudah terdaftar di kelas 41 sejak 2007, yakni salah satunya layanan pendidikan dan pengajaran. Pendaftaran baru-baru ini, disebutnya untuk melengkapi secara administrasi.

Baca Juga:

Gugat AD/ART Partai Demokrat, Kubu Meoldoko Minta AHY Bayar Rp100 Miliar

"Terkait dengan logo Partai Demokrat pada kelas yang tepat yakni kelas 45 tentang organisasi pertemuan politik," ujar Herzaky kepada wartawan, Kamis (15/4).

Untuk melengkapi administrasi pendaftaran pada kelas 45 ini, Tim Hukum Partai Demokrat menarik permohonan yang lalu dan sudah digantikan dengan berkas administrasi yang baru. Setelah mendapatkan masukan terkait dengan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

"Pendaftaran juga dilakukan sebagai langkah hukum untuk mencegah pihak-pihak lain di luar Partai Demokrat yang selama ini secara melawan hukum menggunakan merek dan logo Partai Demokrat," ujar Herzaky.

Susilo Bambang Yudhoyono. (Foto: Antara)
Susilo Bambang Yudhoyono. (Foto: Antara)

Satu di antara pendiri awal Partai Demokrat Wisnu Heryanto Kerstowo mengatakan, membuat surat terbuka kepada Menkumham cq Dirjen HAKI. Surat tersebut menyikapi merk Partai Demokrat yang dilaporkan sebagai kekayaan intelektual pribadi Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini yang saya lawan karena tidak benar. Berdasarkan bukti dan fakta, bahwa saya adalah saksi sekaligus pelaku sejarah yang merancang dari awal sampai lahir dan berdirinya Partai Demokrat bersama saudara Vence Rumangkang dan Kurdi Mustofa," ujar Wisnu.

SBY melalui Vence, kata Wisnu, hanya menyarankan untuk melakukan modifikasi merk Partai Demokrat yang sekarang digunakan. Termasuk mengubah arti dan maknanya dari rancangan awal yang sudah disiapkan. (Knu)

Baca Juga:

DPP Partai Demokrat Sebut Kubu Moeldoko Sudah Oleng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terima Gelar Kehormatan Tokoh Betawi, Anies: Amanat yang Harus Dijaga
Indonesia
Terima Gelar Kehormatan Tokoh Betawi, Anies: Amanat yang Harus Dijaga

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerima Gelar Kehormatan Tokoh Betawi.

Di Jawa Barat, Dorongan Anies Maju Pilpres Dimulai Dari Bogor
Indonesia
Di Jawa Barat, Dorongan Anies Maju Pilpres Dimulai Dari Bogor

Gubernur Jakarta Anies Baswedan memiliki elektabilitas 88 persen dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 87,5 persen.

Penambahan Kasus Harian COVID-19 Kini di Bawah Angka 600 Pasien
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 Kini di Bawah Angka 600 Pasien

Kasus positif harian COVID-19 di Indonesia kembali menurun. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus baru positif hari ini, Senin (18/4) mengalami penurunan.

Ma'ruf Amin Jelaskan Orientasi Pertama Penambahan Posisi Wamen
Indonesia
Ma'ruf Amin Jelaskan Orientasi Pertama Penambahan Posisi Wamen

Kementerian dalam negeri mungkin dianggap volumenya cukup besar

333 Anak di Jateng Kehilangan Orang Tua Karena COVID-29, Polda Jateng Janjikan Beasiswa
Indonesia
333 Anak di Jateng Kehilangan Orang Tua Karena COVID-29, Polda Jateng Janjikan Beasiswa

Ia mengatakan anak yang kehilangan orangtuanya karena meninggal akibat COVID-19 akan dibiayai sekolahnya Polda Jawa Tengah melalui program Aku Sedulurmu.

Ketua DPD Jelaskan Poin di RUU Pelayanan Publik
Indonesia
Ketua DPD Jelaskan Poin di RUU Pelayanan Publik

DPD RI mengusulkan Rancangan Undang–Undang pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, mengungkap latar belakang DPD RI mengajukan usulan tersebut.

KPK Tetapkan Bupati Penajam Paser Utara Tersangka Suap
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Penajam Paser Utara Tersangka Suap

Penetapan tersangka terhadap Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan dan lima orang lainnya itu merupakan tindaklanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Jakarta dan Kaltim pada Rabu (12/1).

TNI Bakal Siapkan Puluhan Ribu Tentara Baru di Ibu Kota Nusantara
Indonesia
TNI Bakal Siapkan Puluhan Ribu Tentara Baru di Ibu Kota Nusantara

Persiapan TNI untuk pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rupanya tak main-main.

PKS Nilai Usul Golkar soal Pembubaran Kementerian BUMN Mengada-ada
Indonesia
PKS Nilai Usul Golkar soal Pembubaran Kementerian BUMN Mengada-ada

"Usulan pembubaran Kementerian BUMN tidak memiliki alasan kuat sama sekali. Kalau alasanya Kementerian BUMN menyebabkan hilangnya kultur profesionalisme, itu alasan yang terlalu mengada-ada," kata Amin Ak

Uni Eropa Ingin Lepas Ketergantungan Energi dari Rusia
Dunia
Uni Eropa Ingin Lepas Ketergantungan Energi dari Rusia

Tentara Rusia menembak dari semua sisi ke PLTN Zaporizhzhia, pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa.