berita-singlepost-banner-1
Partai Demokrat Desak Ketua DPRD Bahas APBD Perubahan untuk Tangani COVID-19 Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
berita-singlepost-banner-2
berita-singlepost-mobile-banner-7

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI meminta Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi untuk membahas anggaran mendahului perubahan APBD 2020 guna mendukung penanganan virus corona yang kini terus meningkat.

"Saya usulkan kepada pimpinan DPRD DKI agar segera membahas rencana anggaran mendahului pada perubahan APBD 2020 untuk program penanganan Covid-19 itu," ujar Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso, di Jakarta, Rabu (25/3).

Baca Juga

Pembangunan RS Darurat COVID-19 di Pulau Galang Capai 78 Persen

Menurut dia, pembahasan anggaran mendahului itu penting untuk realokasi anggaran dana yang difokuskan dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19.

Apalagi, sambung dia, sudah ada payung hukum berupa surat edaran Mendagri 440/2436/SJ 17 Mar 2020 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Santoso menilai, anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 188 miliar dari APBD DKI 2020 tidak akan mencukupi untuk penanganan virus mematikan itu di ibu kota. Sehingga, katanya, diperlukan realokasi dana anggaran dari sumber lain yang bukan prioritas, seperti anggaran pembebasan lahan dan anggaran balap mobil Formula E.

"Banyak mata anggaran yang bisa dialihkan, seperti belanja perjalanan dinas dan pertemuan (meeting), pembebasan lahan atau balap Formula E. Anggaran ini bisa digunakan untuk empat rekomendasi tadi," jelasnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Santoso menjelaskan, ada empat rekomendasi Partai Demokrat dalam penggunaan anggaran mendahului itu. Yakni melalui program penyemprotan disinfektan pada setiap kelurahan hingga lingkungan RT/RW dengan memanfaatkan tenaga petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

"Lalu program bantuan sosial baik berupa dana maupun pangan bagi pekerja harian lepas. Juga program bantuan dana tunjangan bagi aparat TNI/Polri yang bertugas berkeliling untuk mengimbau warga agar tidak berkerumun di luar rumah," tururnya.

Terakhir untuk program penguatan terhadap langkah-langkah penanganan virus corona yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan.

"Sementara itu dari dana BTT setiap Kelurahan di Jakarta akan didisinfektasi secara gratis, para pekerja harian lepas yang terdampak pun akan memperoleh bantuan dana atau pangan secara langsung," jelasnya.

Tidak kalah penting, kata dia, realokasi anggaran ini BTT bisa memperkuat penanganan virus corona seperti peningkatan kapasitas rumah sakit, ruang isolasi, Alat Pelindung Diri (APD).

"Ini semua akan bisa segera direalisasikan oleh Pemda DKI dengan realokasi anggaran yang (diusulkan) dilakukan Komisi A DPRD DKI," tuturnya.

Baca Juga

Pasien Positif Corona di DIY Bertambah Satu, Pendatang Wajib Isolasi Mandiri

Seperti diketahui, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menyebutkan anggaran BTT dalam APBD DKI telah digunakan untuk penanganan banjir sebesar Rp 5 miliar, anggaran penanganan corona sebesar Rp 130 miliar dan Rp 53 miliar untuk penyemprotan disinfektan kewilayahan.

"Terkait dengan permintaan banyak masyarakat melalui kelurahan-kelurahan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di wilayahnya, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Sekda dan diputuskan bisa dipenuhi support anggaran untuk kegiatan tersebut dengan memanfaatkan BTT," kata Mujiyono saat dikonfirmasi Selasa (24/3). (Asp)

Kredit : asropih

berita-singlepost-mobile-banner-3

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH


berita-singlepost-banner-4
berita-singlepost-banner-5
berita-singlepost-banner-6