Partai Demokrat Bahas Pemilu 2024 dan Capres di Kampung Halaman SBY Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono disambut kader dan Pengurus Partai Demokrat saat tiba di Pacitan, Jawa Timur, Jumat (13/1). ANTARA/HO-dok internal Partai Demokrat

MerahPutih.com - Partai Demokrat mulai memanaskan mesin politiknya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan menggelar konsolidasi internal partai di kampung halaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan, Jawa Timur, Jumat (13/1) hingga Minggu (15/1).

Ketua DPP Partai Demokrat Sartono Hutomo menyampaikan, konsolidasi itu dihadiri langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI SBY serta Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca Juga

Demokrat Makin Mantap Bersama NasDem dan PKS di 2024

"Ya, pertemuan (konsolidasi) ini lebih ke persiapan kita menjelang Pemilu 2024," ucap Sartono dalam keterangannya di Jakarta.

Anggota Komisi VII DPR RI ini menuturkan, konsolidasi dilakukan karena perhelatan pesta demokrasi sudah dekat, sehingga seluruh organ partai mulai dari tingkat DPD maupun DPC perlu dimatangkan.

"(Yang dibahas) ya semuanya. Mulai dari persiapan pematangan jadwal, agenda seiring bergulirnya waktu menjelang pemilu ini kan cepat ya. Apa saja yang telah dijalankan dan apa yang belum," kata dia lagi.

Salah satu yang menjadi pokok bahasan tentunya berkaitan dengan pilpres, terutama menyangkut siapa calon atau pasangan calon yang akan diusung Partai Demokrat bersama koalisi.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disambut kader dan pengurus Partai Demokrat saat tiba di Pacitan, Jawa Timur, Jumat (13/1/2023) sore. ANTARA/HO-dok internal Partai Demokrat

Namun Sartono mengaku untuk topik itu tidak dibahas secara khusus. Alasannya, hingga saat ini komunikasi masih berlangsung antartim partai.

"Disinggung tapi sifatnya kan tetap terus komunikasi tim-tim itu di Jakarta. Mas AHY juga belum menyampaikan soal (isu ini) secara spesifik," ujarnya.

Disampaikan Sartono, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam beberapa sesi pertemuan lebih banyak memaparkan tentang isi museum.

Salah satunya tentang catatan kepemimpinannya selama selama dua periode pemerintahan, mulai periode pertama tahun 2004-2009, dan periode kedua 2009-2014.

Baca Juga

Demokrat Bela Partai NasDem soal Isu Reshuffle

SBY pun memaparkan target apa saja yang berhasil dicapai selama periode tersebut, seperti halnya pelunasan utang negara kepada IMF serta penanganan bencana tsunami Aceh.

"Bahwa kegiatan dan kerja-kerja selama 10 tahun itu tergambar di museum itu. Lebih ke situ beliau. Jadi tidak ada yang spesifik (pencapresan) ya," ujarnya.

Pertemuan dan konsolidasi partai ini dilakukan tertutup, berlokasi di Museum dan Galeri Seni SBY*ANI yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Ploso, Kota Pacitan, Jawa Timur.

Penjagaan dan pengamanan di museum ini, selama rangkaian pertemuan, sangat ketat. Tak semua anggota organ pantai diizinkan masuk, bahkan dari jajaran DPC Partai Demokrat sekalipun.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji yang berlatar belakang dari Partai Demokrat pun tak dilibatkan dalam kegiatan konsolidasi itu. Sekalipun ia bersama Wabup sempat menyambut kedatangan SBY bersama putra bungsunya Eddy Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan keluarga pada Jumat (13/1) petang.

Menurut Aji, panggilan Indrata Nur Bayuaji, undangan hanya diperuntukkan DPP dan DPD.

Meskipun demikian, Aji menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut di Pacitan. Sebab, kehadiran ratusan kader dan pengurus partai berlambang mercy ini ke Kota 1001 Goa, daerah yang dipimpinnya saat ini, jelas berdampak baik bagi ekonomi.

"Harapannya tidak hanya Partai Demokrat, mungkin ada instansi atau perusahaan lain mengadakan kegiatan di Pacitan. Kalau tiap bulan ada acara seperti ini pasti baik untuk perekonomian Pacitan," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Demokrat soal Perppu Cipta Kerja: Jangan Abaikan Hak Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Segera Luncurkan Laporan Kinerja, Tunggu Masukan hingga Kritik dari Masyarakat
Indonesia
DPR Segera Luncurkan Laporan Kinerja, Tunggu Masukan hingga Kritik dari Masyarakat

DPR RI bersama Sekretariat Jenderal DPR RI tengah menyusun Buku Laporan Kinerja Dewan untuk masa bakti 2022-2023.

TNI-Polri Segera Lakukan Tindakan Hukum Bebaskan Pilot Susi Air
Indonesia
TNI-Polri Segera Lakukan Tindakan Hukum Bebaskan Pilot Susi Air

Personel TNI-Polri yang terlibat sudah terseleksi dan terpilih dalam melaksanakan tugas dan dibekali terkait penegakan HAM.

Surya Paloh Ungkap Jokowi Tanyakan Siapa yang Menjadi Cawapres Anies
Indonesia
Surya Paloh Ungkap Jokowi Tanyakan Siapa yang Menjadi Cawapres Anies

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Pertemuan keduanya berlangsung Senin (17/7).

Gelar Harlah ke-25 di Solo, PKB Tidak Undang Bacapres
Indonesia
Gelar Harlah ke-25 di Solo, PKB Tidak Undang Bacapres

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Syamsurijal menjelaskan, pihaknya mengundang Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

Golkar Belum Dapat Undangan dari PDIP Bahas Dukungan Ganjar Pranowo
Indonesia
Golkar Belum Dapat Undangan dari PDIP Bahas Dukungan Ganjar Pranowo

Sejauh ini belum ada agenda soal pertemuan dengan partai berlambang banteng moncong putih.

5.766 Kasus COVID-19 Terdeteksi pada Selasa (29/11)
Indonesia
5.766 Kasus COVID-19 Terdeteksi pada Selasa (29/11)

Ada tambahan 5.766 kasus baru sehingga total pasien positif COVID-19 sebanyak 6.659.235 orang.

Kemiskinan Bikin Warga Jadi Korban TPPO dan Jual Organ
Indonesia
Kemiskinan Bikin Warga Jadi Korban TPPO dan Jual Organ

Permasalahan utama TPPO memang bermula dari tingkat perekonomian rendah dan faktor kemiskinan para korban.

Taman Margasatwa Ragunan Tambah Jalur Joging untuk Pengunjung
Indonesia
Taman Margasatwa Ragunan Tambah Jalur Joging untuk Pengunjung

Pengelola Taman Margasatwa Ragunan menambah fasilitas jalur joging bagi para pengunjung sebagai penambahan sarana dan prasarana, sekaligus untuk meningkatkan pelayanan untuk publik.

Besok, KPK Periksa Cak Imin Terkait Kasus Korupsi di Kemenaker
Indonesia
Besok, KPK Periksa Cak Imin Terkait Kasus Korupsi di Kemenaker

Cak Imin akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).