Parpol yang Catut Nama Tanpa Izin Bisa Dipidana Bendera partai politik. (Foto: MP/Dicke)

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menindaklanjuti dugaan pencatutan nama dan nomor induk kependudukan (NIK) penyelenggara pemilu, sebagai anggota dan pengurus partai politik (parpol) di dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Tindak lanjut tersebut salah satunya berupa imbauan bagi KPU dan jajaran Bawaslu yang namanya dicatut untuk mengajukan keberatan dan permintaan penghapusan data kepada parpol.

Baca Juga:

Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Rampung, Bawaslu Harap Minim Sengketa

“Kami sampaikan pada jajaran kami untuk membuat surat keberatan kepada parpol, lalu minta dihapus,” ujar Anggota Bawaslu Puadi di Jakarta, Senin (15/8).

Dia mengatakan, imbauan itu merupakan langkah awal yang ditempuh Bawaslu. Imbauan juga disampaikan kepada KPU.

Menurutnya, penyelenggara pemilu yang merasa namanya dicatut oleh parpol dan didaftarkan dalam Sipol sebagai anggota maupun pengurus harus mengajukan keberatan secara pribadi. Jika tidak, terdaftarnya nama penyelenggara pemilu di Sipol menimbulkan potensi pelanggaran.

“Ini masih potensi pelanggaran. Bisa pelanggaran etik, pelanggaran administrasi, atau pelanggaran pidana,” sambung Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Pusdatin Bawaslu itu.

Dia menjabarkan, potensi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat terjadi bilamana penyelenggara pemilu yang namanya diduga dicatut tidak menyampaikan keberatan.

Baca Juga:

Bawaslu Libatkan Kelompok Disabilitas jadi Pengawas Pemilu 2024

Dengan demikian menurut Puadi yang bersangkutan sama saja mengamini bahwa dirinya memang merupakan anggota maupun pengurus parpol.

Padahal, kata dia, penyelenggara pemilu dilarang menjadi anggota maupun pengurus parpol. Adapun potensi pidana, katanya dugaan pencatutan itu dapat dijerat dengan pidana umum, bukan pidana pemilu.

“Ini masuknya pidana umum, tidak ada pidana pemilunya,” tegasnya.

Sebelumnya, 275 nama jajaran Bawaslu dalam data Sipol sebagai anggota maupun pengurus parpol.

Berdasarkan sebarannya, jajaran pengawas pemilu di Papua yang paling banyak muncul, yaitu sebanyak 57 nama. Dalam hal status kepegawaian, pengawas pada tingkat staf adalah yang paling banyak masuk dalam Sipol.

Selain itu, terdapat 32 anggota Bawaslu/Panwaslih, dan 5 ketua Bawaslu namanya juga masuk dalam data Sipol. Sayangnya, Bawaslu enggan membeberkan nama-nama parpol yang diduga mencatut itu. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Ungkap Potensi Konflik Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hukuman Mati Koruptor, Gimmick Penegakan Hukum di Tahun 2021
Indonesia
Rumah Makan di Tangerang Wajib Pasang Tirai Selama Ramadan
Indonesia
Rumah Makan di Tangerang Wajib Pasang Tirai Selama Ramadan

"Kalau kelihatan masih melanggar akan kita tegur, tapi kalau berulang akan kita berikan sanksi," tambah Arief.

Jakarta Kota Termacet Ke-46 di Dunia
Indonesia
Jakarta Kota Termacet Ke-46 di Dunia

Dari data terbaru, Jakarta tidak lagi masuk 10 kota paling macet di dunia. Tahun 2021, posisi ibu kota turun ke peringkat ke-46. Padahal, tahun 2020, Jakarta berada pada peringkat ke-31.

Sidang Isbat Penentuan Hari Raya Idul Adha Digelar 29 Juni 2022
Indonesia
Sidang Isbat Penentuan Hari Raya Idul Adha Digelar 29 Juni 2022

Kemenag dijadwalkan menggelar Sidang Isbat untuk menentukan awal Zulhijah 1443 Hijriah sekaligus penentuan Hari Raya Idul Adha pada Rabu (29/6)

KPK Pastikan Ikut Awasi Pembangunan IKN Nusantara
Indonesia
KPK Pastikan Ikut Awasi Pembangunan IKN Nusantara

Proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur yang menelan biaya triliunan rupiah akan mendapatkan pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Awal Agustus, Tambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah 4 Ribu
Indonesia
Awal Agustus, Tambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah 4 Ribu

Penambahan kasus harian COVID-19 kembali terjadi memasuki bulan Agustus. Kasus baru di Indonesia pada Senin, (1/8) bertambah 3.696 kasus.

KPK: Pelaku UMKM Jadi Korban Korupsi Dana Bergulir LPDB
Indonesia
KPK: Pelaku UMKM Jadi Korban Korupsi Dana Bergulir LPDB

KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada 2012 dan 2013 di Jawa Barat.

Pemerintah Buka Lowongan 530.028 ASN PPPK, Perekrutan CPNS 2022 tidak Ada
Indonesia
Pemerintah Buka Lowongan 530.028 ASN PPPK, Perekrutan CPNS 2022 tidak Ada

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan sebanyak 530.028 kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) nasional tahun 2022 (data per 6 September 2022).

Mabes Polri Pastikan Soal Stok Kebutuhan Pokok Aman Jelang Puasa
Indonesia
Mabes Polri Pastikan Soal Stok Kebutuhan Pokok Aman Jelang Puasa

Namun jelang puasa dan Lebaran April hingga Mei 2022 mendatang, Kasatgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika mengatakan, stok bahan pokok aman.

Ketua DPD Berharap Konsep 4P Jadi RUU Kemakmuran Daerah
Indonesia
Ketua DPD Berharap Konsep 4P Jadi RUU Kemakmuran Daerah

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti kembali menggulirkan konsep 4P (Public, Private, People dan Partnership) saat memberi Kuliah Umum Kebangsaan di Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Rabu (23/3).