Parpol Tidak Dapat Menambah Dokumen Setelah Pendaftaran Ditutup Gedung KPU RI, Jakarta. ANTARA/Melalusa Susthira K.

MerahPutih.com - Hari terakhir penutupan masa pendataran partai politik (Parpol) pada Minggu (15/8), terdapat sembilan Parpol yang mendaftar yakni Partai Karya Republik (PAKAR), Partai Bhinneka Indonesia, Partai Pandu Bangsa, Partai Perkasa, Partai Masyumi, Partai Damai Kasih Bangsa, Partai Republik Satu, Partai Pemersatu Bangsa dan Partai Kedaulatan.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan, tiga kategori dalam tahapan pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024.

Baca Juga:

Partai Mahasiswa Indonesia Tidak Ikut Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

"Pendaftaran parpol dimana pimpinan pusat parpol menyampaikan surat kepada KPU dan bersama dokumen pendaftaran secara lengkap," jelasnya saat jumpa pers di KPU RI, Jakarta, Senin (15/8) dini hari.

Dia menjelaskan, kategori pertama parpol yang mendaftar sesuai surat yang dikirimkan ke KPU, ketika mendaftar dilakukan pemeriksaan dokumen dan dinyatakan lengkap.

"Diterbitkan berita acara yang menyatakan dokumen persyaratan lengkap dan dinyatakan didaftar," katanya.

Selanjutnya, kategori kedua, parpol yang mendaftar sesuai jadwal yang disampaikan kepada KPU, tetapi pada saat pemeriksaan dokumen belum lengkap.

"Parpol itu diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen pendaftaran sampai tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB," jelasnya.

Dia mengungkapkan, pada kategori itu, terdapat parpol yang melengkapi berkas dan akhirnya dinyatakan lengkap dan didaftar.

Sementara, ada parpol sampai dengan batas akhir tidak mampu melengkapi dokumennya, sehingga dibuatkan berita acara dokumen tidak lengkap dan dinyatakan tidak didaftar.

Kategori ketiga, terdapat parpol yang mendaftar jelang masa akhir pendaftaran, namun belum selesai pemeriksaan dokumen kelengkapannya.

"KPU akan menuntaskan pemeriksaan dan menerbitkan berita acara pada Senin (15/8)," ujarnya.

Dia menegaskan, sesudah ditutup waktu pendaftaran, parpol tidak bisa lagi melengkapi atau menambah dokumen yang sebelumnya dinyatakan tidak lengkap.

Untuk parpol yang sedang dilakukan pemeriksaan dokumen, tidak dapat lagi menambah atau melengkapi, jika nantinya KPU menyatakan tidak lengkap berdasarkan hasil pemeriksaan," jelasnya.

"Parpol yang sedang diperiksa, ada dua kemungkinan, pertama dokumen lengkap dan dibuatkan berita acara untuk didaftar. Serta kedua, dokumen tidak lengkap dan dinyatakan tidak dapat didaftar," ungkapnya. (Knu)

Baca Juga:

Cucu Soeharto Optimistis Partai Karya Republik Ikut Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kenang Haji Lulung, Taufik Gerindra: Kami Sama-sama Keras soal Ahok
Indonesia
Kenang Haji Lulung, Taufik Gerindra: Kami Sama-sama Keras soal Ahok

“Beliau itu konsisten. Dulu kami sama-sama keras soal Ahok,” kata dia

 Beberapa Ruas Tol Becakayu Segera Beroperasi
Indonesia
Beberapa Ruas Tol Becakayu Segera Beroperasi

Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kp. Melayu yang dibangun dengan konstruksi layang (elevated) membentang dari wilayah Bekasi sampai dengan wilayah Kampung Melayu sepanjang 16,02 Km.

Anies Banding UMP DKI 2022 ke PTUN, Buruh Ucapkan Terima Kasih
Indonesia
Anies Banding UMP DKI 2022 ke PTUN, Buruh Ucapkan Terima Kasih

Buruh mendukung upaya banding yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan atas putusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan Apindo terkait UMP DKI tahun 2022.

FAKTA Nilai Pembuatan Drainase Vertikal di DKI untuk Serap Anggaran
Indonesia
FAKTA Nilai Pembuatan Drainase Vertikal di DKI untuk Serap Anggaran

Pemprov DKI Jakarta mengakui jika kapasitas saluran drainase yang dimiliki masih terbatas

Perolehan Sementara, Indonesia Raih 86 Emas di ASEAN Para Games
Indonesia
Perolehan Sementara, Indonesia Raih 86 Emas di ASEAN Para Games

Kontigen Indonesia ASEAN Para Games (APG) ke-XI berhasil mengumpulkan 86 emas, 65 perak, dan 50 perungu pada hari kelima APG, Rabu (3/8).

KPU Mentahkan Usulan Cak Imin Pemilu 2024 Ditunda Sebatas Wacana Kosong
Indonesia
KPU Mentahkan Usulan Cak Imin Pemilu 2024 Ditunda Sebatas Wacana Kosong

Untuk menunda pemilu setiap 5 tahun sekali harus melalui proses amandemen konstitusi atau UUD 1945

Fraksi PPP Minta Penyelesaian Persoalan Minyak Goreng Tanpa Kegaduhan
Indonesia
Fraksi PPP Minta Penyelesaian Persoalan Minyak Goreng Tanpa Kegaduhan

Persoalan kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng harus selesai tanpa membuat kegaduhan politik, sehingga perlu dibentuk panitia kerja (panja) di tingkat alat kelengkapan dewan (AKD).

Waspada, Angka Kasus COVID-19 Alami Lonjakan
Indonesia
Waspada, Angka Kasus COVID-19 Alami Lonjakan

Satgas Penanganan COVID-19 meminta masyarakat untuk waspada dan berhati-hati.

Legislator PKS Sebut Kewajiban Tes PCR untuk Moda Transportasi Bebani Rakyat
Indonesia
Legislator PKS Sebut Kewajiban Tes PCR untuk Moda Transportasi Bebani Rakyat

Banyak kasus justru orang bebas berkeliaran dalam masa tunggu tersebut

Total Kasus COVID-19 di Jakarta Tembus 1 Juta
Indonesia
Total Kasus COVID-19 di Jakarta Tembus 1 Juta

Total keseluruhan warga yang positif COVID-19 mencapai 1.004.469 kasus, sejak awal virus corona masuk di DKI.