Parpol Pendukung UU Cipta Kerja Diprediksi Tenggelam di Pemilu 2024 Ketua DPR Puan Maharani berpidato dalam Rapat Paripurna DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

MerahPutih.com - Pengamat politik Jerry Massie menilai akan ada dampak politis yang akan terjadi di Pilpres 2024 mendatang, seiring dengan lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI.

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini, para tokoh parpol itu akan kehilangan elektabilitasnya dan popularitas di mata publik.

“Selain Ketua Baleg Omnibus law dari Partai Gerindra, saya nilai Golkar dan PDIP bakal terpental pada Pilpres 2024 serta Pilkada serentak,” kata Jerry di Jakarta, Kamis (15/10).

Baca Juga

10 Perusuh yang Diamankan Saat Demo Tolak Cipta Kerja Positif COVID-19

Sejauh ini, yang menjadi keresahan publik menurut Jerry lantaran tak kunjung keluarnya draf resmi hasil pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada tanggal 5 Oktober 2020 hingga saat ini. Sehingga asumsi publik pun pada akhirnya akan liar.

“Pasalnya drafnya tak kunjung dipublish hingga main klaim ‘hoaks,” pun terjadi,” ujarnya.

Pertentangan UU Cipta Kerja ini menurut Jerry tidak hanya datang dari kalangan buruh saja, melainkan dari kelompok masyarakat sipil dari unsur kaum milenial.

Dan perlu diingat, bahwa kelompok milenial ini tengah banyak-banyaknya di Indonesia sehingga digadang-gadang sebagai bonus demografi.

Jerry Massie
Jerry Massie

Jika ini tidak dikelola dengan baik, ia memprediksi PDI Perjuangan dan Golkar tak akan secemerlang agenda politik elektoral sebelumnya

“Saya nilai PDIP dan Golkar tak seindah Pilpres 2019 dan Pilkada serentak 2018 silam. Karena dengan jutaan jumlah buruh dan 80 juta pemilih milenial atau sekitar 40 persen dari total 192 juta voters ada pilpres 2019 lalu menurut data KPU,” paparnya.

Kemudian karena posisi kedua partai politik di Senayan yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan dapatkan karpet merahnya.

“Jadi di antara para buruh saya yakin menyimpan bara api terhadap partai pendukung UU Ciptaker, belum lagi dari organasisi lainnya,” ucapnya.

“Nah ini keutungan bagi Demokrat yang menolak Undang-undang ini. Begitu juga PKS,” sambungnya.

Jerry menyarankan agar para Parpol pemerintah bisa menanggapi situasi ini dengan tepat. Jika tidak, dampaknya jelas ada di dua agenda politik elektoral, yakni Pilkada serentak di 9 Desember 2020 serta Pilpres 2024.

Baca Juga

Pelajar Rusuh Tak Paham Arti Omnibus Law, Kartu KJP Bakal Dicabut

“Jadi jangan mimpi bagi Airlangga dan Puan Maharani bahkan Prabowo menang pada Pilpres 2024. Apalagi kader Prabowo menjadi ketua Baleg UU Ciptaker. Apalagi Prabowo tak bersuara ini yang membuat dia akan ditinggalkan buruh mahasiswa dan organisasi lainnya,” tutupnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
11.281 Personel Gabungan Jaga Ketat Salat Idul Fitri di Jakarta
Indonesia
11.281 Personel Gabungan Jaga Ketat Salat Idul Fitri di Jakarta

Sebanyak 11.281 personel gabungan yang terdiri dari TNI-Polri dan Pemda bakal menjaga masjid dan lapangan terbuka yang mengadakan salat Idul Fitri, Kamis (13/5).

Pelantikan 21 Kepala Daerah di Jateng Dilarang Undang Tamu
Indonesia
Pelantikan 21 Kepala Daerah di Jateng Dilarang Undang Tamu

Pelantikan kepala daerah bupati dan wali kota tersebut, bakal diadakan secara virtual mengingat kondisi pandemi di Jawa Tengah belum mereda.

Penyuap dalam Kasus Eks Mensos Juliari Selamat dari Dakwaan
Indonesia
Penyuap dalam Kasus Eks Mensos Juliari Selamat dari Dakwaan

57 vendor atau perusahaan diduga memberikan suap dengan total senilai Rp 29,252 miliar kepada Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso

3 Anggota DPRD Solo Positif Corona, Satgas Usul Ruang Komisi III Dilockdown
Indonesia
3 Anggota DPRD Solo Positif Corona, Satgas Usul Ruang Komisi III Dilockdown

"Yang kita lockdown hanya kantor ruang Komisi III DPRD Solo. Kalau gedung DPRD tetap buka," kata dia.

 Menko Mahfud Buka-bukaan Isi Laporan Komnas HAM, Laskar FPI Bawa Senpi
Indonesia
Menko Mahfud Buka-bukaan Isi Laporan Komnas HAM, Laskar FPI Bawa Senpi

Laporan Komnas HAM menyatakan tidak pelanggaran HAM dalam kasus penembakan laskar FPI

Kisah Remaja Asal Solo, Berjuang Melawan Kanker Otak Ganas Selama 2 Tahun
Indonesia
Kisah Remaja Asal Solo, Berjuang Melawan Kanker Otak Ganas Selama 2 Tahun

"Penanganan fisioterapi yang mestinya dilakukan empat kali dalam sepekan, kami lakukan sekali dalam sepekan karena sulitnya kondisi ekonomi keluarga," kata Wahid.

Anak Buah Anies Beberkan 3 Pelanggaran PT Equity Life Indonesia saat PPKM Darurat
Indonesia
Anak Buah Anies Beberkan 3 Pelanggaran PT Equity Life Indonesia saat PPKM Darurat

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah menerangkan pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran PT Equity Life yang ditemukan pada Selasa (6/7)

Menaker Ida Fauziah Minta Pekerja Taati Larangan Mudik Lebaran
Indonesia
Menaker Ida Fauziah Minta Pekerja Taati Larangan Mudik Lebaran

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kembali mengingatkan pekerja dan buruh untuk menaati larangan mudik Lebaran 2021.

Ini Kata Bima Arya Soal Pemanggilannya oleh Jokowi
Indonesia
Ini Kata Bima Arya Soal Pemanggilannya oleh Jokowi

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan dirinya dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Bogor pada Rabu (21/7) sore.

Sejumlah Karyawan Mal dan Pengunjung Margo City Diperiksa Polisi
Indonesia
Sejumlah Karyawan Mal dan Pengunjung Margo City Diperiksa Polisi

Sampai tadi malam, jumlah saksi yang kami periksa mencapai 12 orang