Parpol Pendukung UU Cipta Kerja Diprediksi Tenggelam di Pemilu 2024 Ketua DPR Puan Maharani berpidato dalam Rapat Paripurna DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

MerahPutih.com - Pengamat politik Jerry Massie menilai akan ada dampak politis yang akan terjadi di Pilpres 2024 mendatang, seiring dengan lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI.

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini, para tokoh parpol itu akan kehilangan elektabilitasnya dan popularitas di mata publik.

“Selain Ketua Baleg Omnibus law dari Partai Gerindra, saya nilai Golkar dan PDIP bakal terpental pada Pilpres 2024 serta Pilkada serentak,” kata Jerry di Jakarta, Kamis (15/10).

Baca Juga

10 Perusuh yang Diamankan Saat Demo Tolak Cipta Kerja Positif COVID-19

Sejauh ini, yang menjadi keresahan publik menurut Jerry lantaran tak kunjung keluarnya draf resmi hasil pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada tanggal 5 Oktober 2020 hingga saat ini. Sehingga asumsi publik pun pada akhirnya akan liar.

“Pasalnya drafnya tak kunjung dipublish hingga main klaim ‘hoaks,” pun terjadi,” ujarnya.

Pertentangan UU Cipta Kerja ini menurut Jerry tidak hanya datang dari kalangan buruh saja, melainkan dari kelompok masyarakat sipil dari unsur kaum milenial.

Dan perlu diingat, bahwa kelompok milenial ini tengah banyak-banyaknya di Indonesia sehingga digadang-gadang sebagai bonus demografi.

Jerry Massie
Jerry Massie

Jika ini tidak dikelola dengan baik, ia memprediksi PDI Perjuangan dan Golkar tak akan secemerlang agenda politik elektoral sebelumnya

“Saya nilai PDIP dan Golkar tak seindah Pilpres 2019 dan Pilkada serentak 2018 silam. Karena dengan jutaan jumlah buruh dan 80 juta pemilih milenial atau sekitar 40 persen dari total 192 juta voters ada pilpres 2019 lalu menurut data KPU,” paparnya.

Kemudian karena posisi kedua partai politik di Senayan yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan dapatkan karpet merahnya.

“Jadi di antara para buruh saya yakin menyimpan bara api terhadap partai pendukung UU Ciptaker, belum lagi dari organasisi lainnya,” ucapnya.

“Nah ini keutungan bagi Demokrat yang menolak Undang-undang ini. Begitu juga PKS,” sambungnya.

Jerry menyarankan agar para Parpol pemerintah bisa menanggapi situasi ini dengan tepat. Jika tidak, dampaknya jelas ada di dua agenda politik elektoral, yakni Pilkada serentak di 9 Desember 2020 serta Pilpres 2024.

Baca Juga

Pelajar Rusuh Tak Paham Arti Omnibus Law, Kartu KJP Bakal Dicabut

“Jadi jangan mimpi bagi Airlangga dan Puan Maharani bahkan Prabowo menang pada Pilpres 2024. Apalagi kader Prabowo menjadi ketua Baleg UU Ciptaker. Apalagi Prabowo tak bersuara ini yang membuat dia akan ditinggalkan buruh mahasiswa dan organisasi lainnya,” tutupnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kereta Api Kembali Beroperasi, Stasiun di Cirebon Mulai Lakukan Persiapan
Indonesia
Kereta Api Kembali Beroperasi, Stasiun di Cirebon Mulai Lakukan Persiapan

PT KAI Daop 3 Cirebon mulai melakukan persiapan di stasiun untuk memenuhi standar protokol kesehatan COVID-19

Ancaman Boikot Produk Prancis Dinilai Tak Akan Rugikan Indonesia
Indonesia
Dugaan Pidana Perbankan, Komisaris Utama PT Bosowa Diperiksa Tujuh Jam
Indonesia
Dugaan Pidana Perbankan, Komisaris Utama PT Bosowa Diperiksa Tujuh Jam

Tim penyidik Bareskrim Polri mencecar sebanyak 70 pertanyaan terhadap saksi kasus Bank Bukopin, Komisaris Utama PT Bosowa Corporindo EA untuk tersangka SA.

 RS Darurat Wisma Atlet Rawat 693 Pasien COVID-19
Indonesia
RS Darurat Wisma Atlet Rawat 693 Pasien COVID-19

"Perkembangan jumlah pasien rawat inap di RSD Wisma Atlit dan sampai dengan Minggu, 19 April 2020 pukul 08.00 WIB, pasien rawat inap ssbanyak 693 orang," kata Yudo saat dikonfirmasi, Minggu (19/4).

Libur Panjang, KAI Daop 3 Operasikan 74 Kereta
Indonesia
Libur Panjang, KAI Daop 3 Operasikan 74 Kereta

terdapat 69 KA jarak jauh dan 5 KA perkotaan yang beroperasi di wilayah Daop 3 Cirebon saat ini.

Anies: 9.791 Pedagang Jakarta Disuntik Vaksin Tersebar di 153 Pasar
Indonesia
Anies: 9.791 Pedagang Jakarta Disuntik Vaksin Tersebar di 153 Pasar

Pemprov DKI Jakarta menyebut ada sebanyak 9.791 pedagang yang akan menerima vaksin COVID-19 pada tahap kedua.

Warga Diminta Antisipasi Cuaca Ekstrem Dampak Bibit Siklon Tropis
Indonesia
Warga Diminta Antisipasi Cuaca Ekstrem Dampak Bibit Siklon Tropis

Bibit siklon tropis “96S” ini mengakibatkan pertumbuhan awan hujan yang signifikan di sekitar wilayah Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Walkot Rudy Batal Cabut Status KLB COVID-19 Solo
Indonesia
Walkot Rudy Batal Cabut Status KLB COVID-19 Solo

Sudah empat kali Pemkot Solo perpanjang KLB sejak tanggal 13 Maret lalu.

Kasus Dugaan Tipikor PT Asabri, Polisi Tunggu Laporan BPK
Indonesia
Kasus Dugaan Tipikor PT Asabri, Polisi Tunggu Laporan BPK

Setidaknya, ada tiga laporan dari masyarakat terkait dengan perusahaan pelat merah itu

Demokrat Ajak Parpol Lain Hapus Presidential Threshold Lewat Revisi UU Pemilu
Indonesia
Demokrat Ajak Parpol Lain Hapus Presidential Threshold Lewat Revisi UU Pemilu

"Terkait dengan pilpres, Demokrat mengusulkan setiap parpol yang lolos ke parlemen, memiliki hak untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden," kata Herzaky