Parpol Jangan Ikut Campur Tentukan Pejabat Kepala Daerah Pelantikan Gubernur. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - 101 kepala daerah akan berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 170 lainnya akan berakhir masa jabatan 2023. Salah satu nama yang bakal berakhir jabatannya adalah Gubernur DKI Anies Baswedan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta, partai politik mengurungkan niat untuk mengusulkan kadernya menjadi calon Pejabat (Pj) Gubernur, hingga Bupati dan Wali Kota.

Baca Juga:

Belum Adanya Jadwal Pemilu 2024 Berpotensi Picu Ketidakpastian Politik

"Ketika ada parpol berniat mengajukan calon untuk Penjabat (Pj) Gubernur, Bupati atau Wali Kota, sebaiknya niat tersebut diurungkan saja karena bertentangan dengan undang-undang," kata Junimart kepada wartawan yang dikutip, Jumat (7/1).

Ia menjelaskan, amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, berisi Pj Gubernur akan diajukan Kemendagri lalu dipilih langsung oleh Presiden.

"Sementara untuk Pj Bupati dan Wali Kota diajukan oleh Gubernur dan dipilih oleh Kemendagri," terang Junimart.

Politisi PDIP ini meminta, Kemendagri bertindak selektif dalam menjaring calon Pj Gubernur yang akan diusulkan kepada Presiden. Bahkan, jika perlu dilakukan fit and proper test terlebih dahulu melalui Pansel (Panitia Seleksi).

Junimart berharap, di tangan para Pj Gubernur dan Pj Bupati serta Pj Wali Kota yang nantinya terpilih menduduki jabatan kepala daerah, seluruh program strategis pemerintahan dapat berlangsung dengan baik.

"Para Penjabat tidak boleh berpolitik, tidak boleh punya kepentingan politik terlebih memihak ke parpol," ujarnya.

Pelantikan Gubernur. (Foto: Sekretariat Presiden)
Pelantikan Gubernur. (Foto: Sekretariat Presiden)

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menuturkan, Presiden maupun Mendagri tidak diperlukan lagi melakukan konsultasi, apalagi persetujuan dari DPR terkait Pj Kepala Daerah. Dengan begitu, tanggung jawab sepenuhnya ada di pihak pemerintah.

"Sungguh saya minta Presiden dan Mendagri menyiapkan cara yang tepat untuk mengidentifikasi melakukan profiling calon-calon penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk," ujar Luqman yang juga Politikus PKB ini.

Untuk diketahui, Penunjukkan Pj kepala daerah diatur dalam Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pada ayat (10) dijelaskan bahwa Pj Gubernur berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan untuk Pj Bupati/Walikota berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. (Knu)

Baca Juga:

Terima SK Kemenkumham sebagai Parpol, Partai Perkasa Siap Ikut Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Sidak Lokasi Aksi, Cari Potensi Penyusup di Demo Mahasiswa
Indonesia
Kapolri Sidak Lokasi Aksi, Cari Potensi Penyusup di Demo Mahasiswa

Upaya mencari 'penumpang gelap' di aksi Mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo terus dilakukan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun sampai memantau langsung jalannya aksi di dekat Monas, Jakarta Pusat.

Pemerintah Larang Ekspor Produk Hasil Kelapa Sawit Mulai Malam Ini
Indonesia
Pemerintah Larang Ekspor Produk Hasil Kelapa Sawit Mulai Malam Ini

Pemerintah secara resmi melarang ekspor semua produk hasil kelapa sawit ke luar negeri baik CPO, RPO, RDB Palm Olein, Pome dan Use Coocking Oil.

Jabar Juara Umum PON Papua, Emas Terakhir dari Cabor Renang
Indonesia
Jabar Juara Umum PON Papua, Emas Terakhir dari Cabor Renang

Atlet renang menyumbangkan medali terkhir untuk kontingen Jabar di PON Papua XX/2021.

Indonesia Terima Bantuan Ratusan Tabung Oksigen Kosong dari Singapura
Indonesia
Indonesia Terima Bantuan Ratusan Tabung Oksigen Kosong dari Singapura

Pemerintah Indonesia menerima bantuan alat-alat kesehatan dari Pemerintah Singapura.

[HOAKS atau FAKTA]: Bahaya Hepatitis Akut, Kemenkes Keluarkan Sejumlah Larangan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bahaya Hepatitis Akut, Kemenkes Keluarkan Sejumlah Larangan

Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan berupa pesan berantai yang diklaim berasal dari Kementerian Kesehatan, terkait penyakit hepatitis akut misterius.

Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, Pengamat: Pemerintah Jangan Senang Dulu Kuartal III Anjlok
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, Pengamat: Pemerintah Jangan Senang Dulu Kuartal III Anjlok

Hal yang wajar petumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II tahun ini bisa naik 7 persen, dibandingkan dengan kuartal ke II tahun 2020 lalu.

DPR Minta Pemerintah Evaluasi Aturan JHT Cair di Usia 56 Tahun
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Aturan JHT Cair di Usia 56 Tahun

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Anas Thahir meminta pemerintah mengevaluasi regulasi tersebut.

Jalanan di Jakarta Bakal Dibatasi, Polisi: Jangan Dipelesetin Lockdown
Indonesia
Jalanan di Jakarta Bakal Dibatasi, Polisi: Jangan Dipelesetin Lockdown

Untuk jam layanan bus TransJakarta akan beroperasi mulai dari pukul 05.00-22.00 WIB

Airlangga Tegaskan Pemerintah Terus Mengakselerasi Percepatan Vaksinasi
Indonesia
Airlangga Tegaskan Pemerintah Terus Mengakselerasi Percepatan Vaksinasi

Vaksinasi dosis ketiga sebagai booster kepada tenaga kesehatan juga telah dilakukan kepada 713.068 orang sedangkan vaksinasi anak usia 12-17 tahun telah dilakukan kepada 2,77 juta anak dengan dosis pertama dan 1,9 juta anak dosis kedua.

Aturan Masuk Mal Selama PPKM Jawa-Bali: Anak Usia 6-12 Tahun Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin
Indonesia
Aturan Masuk Mal Selama PPKM Jawa-Bali: Anak Usia 6-12 Tahun Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin

Selama kebijakan tersebut berlaku, anak usia 6-12 tahun wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama untuk masuk ke area pusat perbelanjaan/mal. Aturan ini berlaku untuk semua level PPKM.