Parpol Diperbolehkan Sosialisasi Tanpa Ajakan Memilih Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Bulan Bintang (PBB) di Jakarta, Senin (18/7). Foto: Bawaslu/Jaa Pradana

Merahputih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperbolehkan partai politik (parpol) melakukan sosialisasi kepada masyarakat jelang Pemilu Serentak 2024.

Namun, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menegaskan, parpol dilarang mengajak masyarakat untuk memilih karena belum masuk dalam masa kampanye.

Baca Juga:

Hasto Sindir Parpol Munculkan Kader Partai Lain karena Elektoral Turun

"Silakan parpol kenalkan program kerja dan visi misi yang diusung oleh partai. Bisa dengan cara door to door ke rumah warga. Tetapi jangan ajak warga untuk memilih," katanya, Jumat (22/7).

Selain itu, sambung Bagja, parpol juga dilarang menggunakan fasilitas negara. Seperti mobil plat dinas dipakai untuk akomodasi pengurus saat tatap muka dengan warga, lalu gedung atau rumah milik negara dipakai untuk pertemuan internal.

"Fasilitas negara hanya digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Bukan untuk kepentingan di luar itu," tegas Bagja.

Bagja menuturkan, parpol dibolehkan untuk membagikan atribut ketika bertemu warga. Walau begitu, dia menuturkan aktivitas seperti membagikan amplop yang berisi uang, menjelekkan atau menyerang nama partai lain tetap dilarang.

Baca Juga:

43 Parpol Miliki Akun Sipol, Siap Bertarung di Pemilu 2024

"Jangan sebarkan yang aneh-aneh. Kaos dan atribut boleh. Amplop berisi kartu nama atau stiker boleh saja. Jangan diisi yang lain nanti bisa bermasalah," ujarnya.

Dia juga menambahkan, parpol boleh memasang atribut partai seperti spanduk, baliho dan semacamnya. Sebab Bawaslu tidak punya wewenang untuk mengatur tersebut selama belum masuk masa kampanye.

Saat ini belum masuk masa kampanye Pemilu Serentak 2024. Masa kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Terhitung hanya 75 hari.

"Spanduk dan semacamnya itu kewenangan daerah masing-masing. Selama dimungkinkan untuk memasang spanduk pada masa sekarang, silakan saja," ungkapnya. (Knu)

Baca Juga:

Keanggotaan Ganda Selalu Jadi Masalah saat Verifikasi Faktual Parpol

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Relawan Ganjar Sebut Puan Sedang Galau saat Curhat Tak Dijemput Gubernur
Indonesia
Relawan Ganjar Sebut Puan Sedang Galau saat Curhat Tak Dijemput Gubernur

Ketua DPR Puan Maharani disebut sedang galau saat menyampaikan keluhan tidak dijemput oleh gubernur dalam kunjungan kerjanya.

Batas Usia 56 Tahun Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di DKI Dikritik
Indonesia
Batas Usia 56 Tahun Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di DKI Dikritik

Dalam lampiran Kepgub No 1095 Tahun 2022 itu, dicantumkan batas usia PJLP berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 56 tahun.

Jokowi Bangga ASEAN Perkuat Sistem Pembayaran Digital Lintas Negara
Indonesia
Jokowi Bangga ASEAN Perkuat Sistem Pembayaran Digital Lintas Negara

Presiden Jokowi memuji kerja sama terkait implementasi pembayaran digital lintas batas di lima negara ASEAN.

Gubernur Papua Lukas Enembe Dicekal ke Luar Negeri
Indonesia
Gubernur Papua Lukas Enembe Dicekal ke Luar Negeri

Dirinya pun dicekal ke luar negeri

Jokowi Resmikan Tol Pertama di Sulawesi Utara
Indonesia
Jokowi Resmikan Tol Pertama di Sulawesi Utara

Tuntasnya jalan tol ini bisa naikkan pertumbuhan ekonominya.Tercatat, tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara mencapai 4,17.

Penghujung Februari, Angka Paparan COVID-19 Hanya 25.054 Orang
Indonesia
Penghujung Februari, Angka Paparan COVID-19 Hanya 25.054 Orang

Provinsi dengan kasus sembuh terbanyak hari ini dimiliki DKI Jakarta dengan pertambahan 11.384 kasus.

Banding Soal Kali Mampang Dicabut, Wagub DKI: Tuntutan Sudah Dipenuhi Pemprov
Indonesia
Banding Soal Kali Mampang Dicabut, Wagub DKI: Tuntutan Sudah Dipenuhi Pemprov

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, pencabutan banding itu karena dalam putusan hakim terdapat dua tuntutan yang diklaimnya sudah dijalankan Pemprov DKI dalam penanganan banjir.

Kompolnas Awasi Kinerja Tim Investigasi Polri Usut Tragedi Kanjuruhan
Indonesia
Kompolnas Awasi Kinerja Tim Investigasi Polri Usut Tragedi Kanjuruhan

Kinerja tim bentukan Kapolri Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo langsung diawasi oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Hal ini sesuai dengan instruksi Menkopolhukam Mahfud MD.

[HOAKS atau FAKTA]: Tambahan Kuota Ditolak karena Indonesia Tidak Bisa Kembalikan Dana Haji
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tambahan Kuota Ditolak karena Indonesia Tidak Bisa Kembalikan Dana Haji

Akun Twitter @khandamu69 membagikan link berita Detik News tentang pemerintah Indonesia yang menolak tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu orang dari Arab Saudi.

Investasi Jateng Tembus Rp 39,19 Triliun per Semester I/2022
Indonesia
Investasi Jateng Tembus Rp 39,19 Triliun per Semester I/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Ratna Kawuri mengatakan dari capaian investasi semester 1 2022 di Jateng ini, telah menyerap tenaga kerja sebanyak 116.067 orang dengan jumlah proyek mencapai 8.298 unit. Untuk total nilai investasi tersebut didasarkan dua data.