Parpol Diminta Transparan Terima Dana Hibah dari Anies Rp 27 Miliar Sejumlah pelajar menyaksikan alat peraga Pemilu pada peresmian Graha Pintar Pemilu di Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (31/8). (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

MerahPutih.com - Sejumlah partai politik menerima dana hibah bantuan keuangan dari Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2021 sebesar Rp 27.255.145.000 atau Rp 27 miliar.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta setiap partai politik dapat menggunakan dana hibah itu sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan.

Komisi bidang pemerintahan yang di dalamnya termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang menjadi organisasi perangkat daerah untuk pembinaan partai politik ini memastikan dana hibah itu berasal dari uang rakyat.

Baca Juga:

Anak Zulhas Buka Suara soal Dana Hibah Rp 900 Juta ke Yayasan BPI

"Penggunaan dana hibah ini harus dilakukan secara baik sesuai dengan undang-undang. Karena ini menyangkut uang rakyat, hibah melalui APBD," ujar Mujiyono dalam keterangan tertulis, Kamis (23/12).

Mujiyono menegaskan, dana hibah itu mengalami kenaikan dari periode sebelumnya. Biasanya, kata Mujiyono, dana hibah untuk parpol ini sebesar Rp 2.400 per suara. Kini, naik menjadi Rp 5.000 per suara sejak tahun 2020.

"Penggunaan dana hibah ini juga harus dilaporkan secara transparan, akuntabel, dan dipublikasikan di tempat umum. Misalnya di kantor partai, supaya masyarakat tahu, jangan sampai ada laporan fiktif," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dana hibah ini berasal dari warga Jakarta yang diamanatkan untuk partai politik.

Baca Juga:

Ketua MUI DKI Komentari Tudingan Pembentukan Pasukan Siber Pakai Dana Hibah

Anies berharap, bantuan itu menjadi bekal bukan sekadar nilai rupiahnya tapi menandakan penyaluran langsung dari rakyat untuk partai-partai politik di Jakarta. Sehingga, partai politik di Jakarta dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi.

“Kalau berbicara tentang nilai tentu saja kebutuhan melampaui dari nilai tersebut. Tapi ini dimaknai bahwa ini adalah kewajiban yang berasal dari APBD, berasal dari pajak warga Jakarta, diputuskan bersama oleh eksekutif dan legislatif, yang secara resmi disalurkan kepada partai politik. Sehingga ini dipegang sebagai amanat bagi kita semua,” kata Anies Baswedan.

Dalam hal ini, Anies Baswedan berharap agar pengelolaan dana hibah untuk parpol di Jakarta ini menjadi rujukan bagi DPD/DPW parpol di daerah lainnya. Sehingga, pengelolaan partai politik ke depan bisa lebih maju dan modern.

Penyaluran dana hibah untuk parpol ini ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2021. Hal ini merupakan tindak lanjut Pasal 25 ayat (4) Permendagri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Dalam Permendagri tersebut ditekankan bahwa setelah bantuan keuangan disalurkan kepada partai politik melalui akun rekening resmi masing-masing partai politik, maka perlu dilakukan penyampaian tanda bukti penerimaan disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan tersebut oleh ketua dan bendahara partai politik di tingkat provinsi bersama gubernur atau Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Berikut rincian penyaluran dana hibah untuk parpol dari APBD DKI Jakarta:

1. Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta sebesar Rp 1.541.060.000

2. Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta Rp 2.022.540.000

3. Partai Golkar DKI Jakarta Rp 1.501.230.000

4. Partai Amanat Nasional DKI Jakarta Rp 1.879.410.000

5. Partai Gerindra DKI Jakarta Rp 4.678.965.000

6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta Rp 6.681.620.000

7. Partai NasDem DKI Jakarta Rp 1.548.950.000

8. DPW Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta Rp 4.585.025.000

9. Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta Rp 884.175.000

10. Partai Demokrat DKI Jakarta Rp 1.932.170.000. (Asp)

Baca Juga:

Polemik Dana Hibah Yayasan Wakil Ketua DPRD DKI, Wagub DKI: Harus Sesuai Ketentuan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Sampaikan Apresiasi Tinggi terhadap Jurnalis dalam Penanganan COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Sampaikan Apresiasi Tinggi terhadap Jurnalis dalam Penanganan COVID-19

Jurnalis merupakan pekerjaan paling berperan aktif dalam membantu pemerintah menanganan COVID-19.

Jokowi Keluarkan Aturan Pertanahan di IKN Nusantara
Indonesia
Jokowi Keluarkan Aturan Pertanahan di IKN Nusantara

Dalam Rencana Induk IKN disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam lima tahap. Tahap I pada 2022-2024 ialah pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri dan BIN.

Rekam Suasana PN Jaktim, Lima Simpatisan Rizieq Shihab Diamankan Polisi
Indonesia
Rekam Suasana PN Jaktim, Lima Simpatisan Rizieq Shihab Diamankan Polisi

Polisi juga menemukan barang bukti berupa video rekaman suasana di depan PN Jakarta Timur

Mobil Isyana Bagus Oka Disebut Sengaja Rusak Sumur Resapan, PSI: Itu Tuduhan Serius
Indonesia
Mobil Isyana Bagus Oka Disebut Sengaja Rusak Sumur Resapan, PSI: Itu Tuduhan Serius

PSI menyebut tuduhan tersebut sangat serius, apalagi keluar dari mulut seorang pejabat publik.

Lebih dari 10 Ribu Warga Masih Mengungsi akibat Erupsi Gunung Semeru
Indonesia
Lebih dari 10 Ribu Warga Masih Mengungsi akibat Erupsi Gunung Semeru

Ribuan warga di seputar lereng Gunung Semeru masih bertahan di pengungsian.

Bertambah 1.755 Kasus COVID-19, Kemenkes Klaim Terjadi Pelandaian
Indonesia
Bertambah 1.755 Kasus COVID-19, Kemenkes Klaim Terjadi Pelandaian

Penambahan kasus harian COVID-19 kini dibawah angka 2 ribuan. Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia pada Jumat (8/4) bertambah 1.755 kasus. Sehingga akumulasi positif COVID-19 saat ini sebanyak 6.030.168 kasus.

Kemendag Larang DKI Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng, PKS: Ini Keterlaluan
Indonesia
Kemendag Larang DKI Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng, PKS: Ini Keterlaluan

"Ini sudah tidak wajar dan keterlaluan, kemudian akhirnya PKS meminta Pemprov DKI untuk tetap jalankan operasi pasar murah khususnya untuk minyak goreng bagi warga Jakarta,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani di Jakarta, Kamis (24/3).

Ketua DPR Minta THR dan Gaji ke-13 Untuk ASN Disalurkan Tepat Waktu
Indonesia
Ketua DPR Minta THR dan Gaji ke-13 Untuk ASN Disalurkan Tepat Waktu

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada pemeriatah agar seluruh mekanisme pencarian THR dan Gaji ke-13 bagi ASN dilakukan secepatnya.

Injak Tanah Calon Sirkuit Formula E, Giring PSI: Gerombolan Kambing Asyik Merumput
Indonesia