Paripurna DPR Bahas Perpanjangan RUU Perlindungan Data Pribadi Sidang Paripurna DPR. (Foto:dpr.go.id)

MerahPutih.com - Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 digelar Selasa (22/6), salah satu yang dibahas adalah perpanjangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Ketua DPR RI Puan Maharani akan memimpin sidang menjelaskan, berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI pada 17 Juni 2021, pimpinan Komisi VIII DPR RI meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Pimpinan Komisi I DPR RI meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU PDP.

Baca Juga:

RUU Data Pribadi Batasi Usia Bebas Main Medsos Harus 17 Tahun

"Maka permintaan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk mendapat persetujuan perpanjangan waktu pembahasan kedua RUU tersebut," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan agenda Rapat Paripurna akan ada empat hal yang dibahas, pertama, penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 oleh BPK RI. Agenda kedua, lanjutnya, adalah penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020 oleh BPK RI.

Puan menjelaskan, DPR RI memiliki tugas menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan BPK RI, sesuai Pasal 72 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014.

"DPR mempunyai tugas membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK," ujarnya.

Media Sosial. (Foto: Antara)
Media Sosial. (Foto: Pixabay)

Sedangkan agenda rapat yang ketiga adalah penetapan perpanjangan terhadap pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Lalu, agenda rapat yang keempat adalah penetapan mitra kerja Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi X DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Puan memastikan, DPR RI masih tetap melaksanakan rapat dengan protokol kesehatan secara ketat dan pembatasan kehadiran. (Pon)

Baca Juga:

Dugaan Potensi Abuse of Power Menguat Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Cecar Legislator PDIP Ihsan Yunus Soal Pembagian Jatah Paket Bansos
Indonesia
KPK Cecar Legislator PDIP Ihsan Yunus Soal Pembagian Jatah Paket Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Legislator PDIP, Ihsan Yunus dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Kamis (25/2) malam.

Azis Syamsuddin dan Kader Golkar Disebut Setor Rp 3,6 Miliar ke AKP Robin
Indonesia
Azis Syamsuddin dan Kader Golkar Disebut Setor Rp 3,6 Miliar ke AKP Robin

Dalam surat dakwaan disebut pada awalnya sekitar Agustus 2020, Robin dimintai tolong Azis Syamsudin berdiskusi dengan Maskur Husain apakah bersedia mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsudin dan Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.

Pengesahan UU Ciptaker Bentuk Persekongkolan Jahat Pemerintah, DPR dan Pengusaha
Indonesia
Pengesahan UU Ciptaker Bentuk Persekongkolan Jahat Pemerintah, DPR dan Pengusaha

Din menyebut pengesahan UU sapu jagad tersebut sebagai bentuk persekongkolan jahat.

Buntut Larangan Mudik, Jumlah Penumpang Kereta Api Turun 91 Persen
Indonesia
Buntut Larangan Mudik, Jumlah Penumpang Kereta Api Turun 91 Persen

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI telah melayani 2.852 pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non-mudik pada hari pertama pemberlakuan masa larangan mudik.

Pemprov DKI Segera Beri Vaksin Dosis Ketiga untuk Nakes
Indonesia
Pemprov DKI Segera Beri Vaksin Dosis Ketiga untuk Nakes

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam waktu dekat ini akan melakukan pemberian vaksin dosis ketiga atau vaksin booster jenis Moderna untuk tenaga kesehatan (nakes).

[Hoaks atau Fakta]: Aparat Apel Persiapan Lockdown Jakarta
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Aparat Apel Persiapan Lockdown Jakarta

Apel yang bertempat di Monas tersebut juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta yang menyebut kondisi Jakarta saat ini semakin mengkhawatirkan.

[Hoaks atau Fakta]: Tentara AL Australia Alami Gejala Berat Usai Divaksin COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Tentara AL Australia Alami Gejala Berat Usai Divaksin COVID-19

Kementerian Pertahanan Australia juga menyatakan bahwa kapal perang HMAS Sydney telah berlayar menuju Amerika Serikat pada 11 Maret 2021 waktu setempat dengan anggota kru lengkap.

Diduga Terlibat KKB, Kepala Distrik di Yahukimo Papua Diciduk Polisi
Indonesia
Diduga Terlibat KKB, Kepala Distrik di Yahukimo Papua Diciduk Polisi

Sedangkan Y adalah keponakan Etius Baye (38), yang berperan untuk menyiapkan keperluan logistik KKB

Yasonna soal UU Kerja Sama Indonesia-Swedia: Ini Wujud Diplomasi Pertahanan
Indonesia
Yasonna soal UU Kerja Sama Indonesia-Swedia: Ini Wujud Diplomasi Pertahanan

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut kerja sama pertahanan yang dijalin dengan negara sahabat merupakan wujud diplomasi pertahanan Indonesia.

Pimpiman DPR Sambut Baik Usul Jokowi Revisi UU ITE
Indonesia
Pimpiman DPR Sambut Baik Usul Jokowi Revisi UU ITE

Seharusnya UU ITE dapat lebih mempertimbangkan prinsip keadilan,