Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.
Lembaga antirasuah menemukan adanya praktik jual beli kuota haji yang seharusnya diperuntukkan bagi petugas kesehatan dan pendamping jemaah.
“Penyidik menemukan adanya dugaan kuota-kuota haji yang seharusnya diperuntukkan untuk petugas, ternyata diperjualbelikan kepada calon jemaah,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/10).
Baca juga:
KPK Pastikan Bakal Periksa Mertua Menpora Bos Maktour Travel di Kasus Korupsi Haji
Menurut Budi, praktik tersebut melanggar ketentuan dan berpotensi mengurangi kualitas pelayanan haji. Apalagi, lanjut dia, penjualan kuota yang seharusnya jatah petugas kesehatan itu tentu akan berdamapak pada kualitas pelaksanaan haji.
"Seharusnya jatahnya petugas kesehatan yang akan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan kesehatan dari para calon jemaah ini, tetapi kemudian diperjualbelikan kepada calon jemaah lain. Artinya, ada petugas kesehatan yang berkurang jumlahnya,” papar Jubir KPK itu, dikutip Antara.
KPK telah memulai penyidikan perkara ini sejak 9 Agustus 2025. Diduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat dalam kasus ini.
Baca juga:
Menteri Haji Serahkan 200 Nama Calon Anak Buahnya ke KPK, Minta Dicek Rekam Jejaknya
Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan bahwa kerugian negara dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Tiga orang telah dicegah bepergian ke luar negeri, termasuk ek Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (*)
