Para Uskup Gereja Katolik Nyatakan Dukungan Perpanjangan PPKM Darurat Suasana lengang jalanan Jakarta saat hari pertama PPKM Darurat, Sabtu (3/7). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021. Kebijakan ini diapresiasi para uskup dan imam Katolik.

"Semoga Tuhan melindungi dan menjagai kita semua dari pandemi corona ini," ujar Uskup Keuskupan Agung Semarang Mgr Robertus Rubiyatmoko, di Semarang, Rabu (21/7).

Hal senada disampaikan Uskup Keuskupan Agung Merauke, Papua, Administrator Apostolik Keuskupan Amboina, Maluku Mgr Petrus Canisius Mandagi MSC.

Baca Juga:

Selama PPKM Lion Air Larang Penumpang di Bawah 18 Tahun

Menurutnya, kebijakan ini diambil demi menyelamatkan nyawa seluruh elemen bangsa Indonesia.

Mencermati perkembangan COVID-19 yang belum mereda, Uskup Keuskupan Agung Samarinda, Kaltim Mgr Yustinus Harjosusanto MSF juga mendukung perpanjangan PPKM Darurat.

"Memang ada dampak ekonomi, tetapi perpanjangan selama hanya satu pekan saja ini mesti dipandang sebagai usaha untuk lebih mengefektifkan PPKM sebelumnya, sehingga hasilnya lebih nyata," sebutnya.

Menurut dia, dengan tidak memperpanjang berarti memperlama penderitaan karena penyebaran COVID-19 akan makin meluas.

Juga akan makan waktu lebih lama lagi untuk menanggulanginya.

"Sikap mendukung itu kami wujudkan dalam bentuk seperti tertuang dalam surat edaran kami di wilayah Keuskupan Agung Samarinda," sambungnya.

Suasana permukiman warga di RT06/RW01, Jalan Madrasah, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan yang menerapkan penguncian wilayah skala mikro, Selasa (22/6/2021). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Suasana permukiman warga di RT06/RW01, Jalan Madrasah, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan yang menerapkan penguncian wilayah skala mikro, Selasa (22/6/2021). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Dukungan senada juga disampaikan sejumlah uskup lainnya.

Mereka antara lain, Uskup Keuskupan Tanjungkarang Mgr Yohanes Harun Yuwono, Uskup Terpilih Keuskupan Sibolga, Sumut Mgr Fransiskus Tuaman Sinaga, Uskup Keuskupan Malang Mgr Henricus Pidyarto Gunawan O.Carm, Uskup Keuskupan Bogor Mgr Paskalis Bruno Syukur OFM, Uskup Keuskupan Atambua, Timor Barat Mgr Dominikus Saku, dan Uskup Keuskupan Atambua, Timor Barat Mgr Dominikus Saku.

Romo Agustinus Heri Wibowo, Pr Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (HAK KWI), misalnya, menilai perpanjangan PPKM sampai 25 Juli 2021, supaya laju penularan menurun.

Sehingga, RS tidak lumpuh karena over capacity, dan dapat menangani penyakit penyakit lainnya yang mengancam nyawa.

"Semoga kesabaran kita membawa hasil, sehingga tgl 26 Juli 2021 kita dapat mengikuti pembukaan bertahap lepas dari situasi PPKM,” tuturnya.

Baca Juga:

Masa PPKM Darurat, MPKF Sumbang 30 Ton Beras ke Pemkab Tangerang untuk Masyarakat

Pesan senada disampaikan Romo PC Siswantoko, Pr Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam KWI.

Dia mengatakan, perpanjangan PPKM Darurat agar penyebaran COVID-19 dapat lebih ditekan, jumlah orang yang terpapar semakin berkurang, angka kematian akan menurun dan akhirnya masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan tenang.

"PPKM memang membuat hidup jadi berat dan kurang nyaman. Tetapi itulah cara pemerintah untuk membela kehidupan masyarakatnya," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

PPKM Darurat Diperpanjang, Kapolri Minta Penyaluran Bansos Dipercepat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Awal Sidang Bansos, Hakim Singgung Ada yang Mencoba 'Bermain'
Indonesia
Di Awal Sidang Bansos, Hakim Singgung Ada yang Mencoba 'Bermain'

Damis pun meyakini pihak itu adalah markus atau makelar kasus. Sehingga, dia meminta agar tim penasehat tidak melayani permintaan dari makelar tersebut.

Terpapar COVID-19, Erick Thohir Tetap Kerja dan Ikut Rapat Online Bersama Jokowi
Indonesia
Terpapar COVID-19, Erick Thohir Tetap Kerja dan Ikut Rapat Online Bersama Jokowi

Menteri BUMN, Erick Thohir harus menjalani isolasi mandiri setelah dikonfirmasi terpapar COVID-19.

Mensos dan Menkes Diperintahkan Tangani Pengungsi di Papua
Indonesia
Mensos dan Menkes Diperintahkan Tangani Pengungsi di Papua

Wapres memenegaskan, situasi papua sudah aman, terkendali dan kondusif.

Bengkel Swasta di Jakbar Kebanjiran Permintaan Uji Emisi Kendaraan
Indonesia
Bengkel Swasta di Jakbar Kebanjiran Permintaan Uji Emisi Kendaraan

Setelah kebijakan uji emisi, baru pemilik mobil datang ke Bengkel Auto 2000 Puri Kembangan untuk uji emisi mobilnya

Soal Penanganan COVID-19, Kapolri Beri Peringatan Tegas untuk Sumatera Barat
Indonesia
Soal Penanganan COVID-19, Kapolri Beri Peringatan Tegas untuk Sumatera Barat

Dalam arahannya, Listyo meminta Forkopimda Sumbar untuk melakukan penguatan strategi mitigasi COVID-19, di beberapa tempat seperti pasar dan warung makan.

Wahid Foundation Resmikan Kelurahan Damai Toleran, Ganjar: Warga Makin Rukun
Indonesia
Wahid Foundation Resmikan Kelurahan Damai Toleran, Ganjar: Warga Makin Rukun

Ini langkah Wahid Foundation dan Pemprov Jawa Tengah dalam mewujudkan warga semakin rukun dan menolak intoleransi.

[HOAKS atau FAKTA]: Scan MRI Harus Dihindari Setelah Suntikan Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Scan MRI Harus Dihindari Setelah Suntikan Vaksin COVID-19

Beredar sebuah unggahan di Facebook yang menampilkan tanggapan Twitter dari @DRAFZALNIAZ2 dengan klaim bahwa scan MRI harus dihindari setelah pasien mendapatkan suntikan vaksin COVID-19.

Ketua DPD Dukung KPPU Usut Kartel Minyak Goreng
Indonesia
Ketua DPD Dukung KPPU Usut Kartel Minyak Goreng

Upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk membawa ke ranah hukum dugaan adanya kartel minyak goreng yang merugikan masyarakat mendapat dukungan dari Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti.

SIM yang Habis Masa Berlakunya 23 Sampai 30 Agustus Dapat Dispensasi
Indonesia
SIM yang Habis Masa Berlakunya 23 Sampai 30 Agustus Dapat Dispensasi

Polda Metro Jaya masih menyediakan lima gerai layanan SIM Keliling

Ketua DPRD Kota Bekasi Akui Dapat Uang Rp 200 Juta dari Anak Buah Rahmat Effendi
Indonesia
Ketua DPRD Kota Bekasi Akui Dapat Uang Rp 200 Juta dari Anak Buah Rahmat Effendi

Usai diperiksa KPK, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku diserahkan uang senilai Rp 200 juta oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.