Para Pengamat Ragukan Klaim Big Data Luhut Minta Pemilu Ditunda Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com- Wacana menunda Pemilu 2024 terus berkembang, setelah klaim dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut 110 juta suara rakyat Indonesia menginginkan rencana itu.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut, konstitusi tidak mengenal istilah perpanjangan masa jabatan presiden dan anggota dewan. Mereka diwajibkan kembali mengikuti kontestasi setelah menjalani masa jabatan selama lima tahun.

Baca Juga:

CSIS: Big Data Lembaga Kredibel, Banyak Orang Tidak Setuju Penundaan Pemilu

"Ketika presiden masa jabatan berakhir, anggota DPR dan DPD masa jabatan berakhir, itu bisa diperpanjang secara otomatis. Itu tidak ada cerita," ungkapnya di Jakarta, Minggu (13/3).

Dia menegaskan, Indonesia menganut sistem demokrasi. Kepala pemerintahan dan wakil rakyat di pusat dan daerah dipilih rakyat melalui pemilu.

"Bagaimana masa jabatan DPR dan DPD berakhir, mereka ini mengangkat dirinya sebagai wakil rakyat dan presiden Indonesia, di situ saja udah enggak nyambung," sebut dia.

Selain itu, dia menyampaikan tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebut kepala pemerintahan dan wakil rakyat berstatus pelaksana tugas (plt). Sebab, menunggu terpilihnya kepala pemerintahan definitif melalui pemilu.

Adi lalu meminta big data yang dimaksud Luhut itu segera dibuka ke publik. Sebab, representasi rakyat yang disebut Luhut harus berdasarkan landasan yang jelas.

"Makanya, ketimbang selalu terjadi pertarungan opini, sebaiknya dibuka itu data big data yang katanya mendukung penundaan pemilu 2024. Karena ini penting siapa sebenarnya yang merepresentasikan rakyat," katanya.

Direktur IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam menilai klaim atas nama publik itu tidak jelas. Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut hanya merupakan proses politik yang dipakai untuk menjustifikasi kepentingan.

"Nah ini yang harus diantisipasi bersama karena memang pemerintah saat ini punya kekuatan besar," ujar Umam.

Umam mengatakan, jika memang data itu benar adanya, lebih baik dibuka kepada publik.

"Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas manipulasi informasi. Big data 110 juta orang tidak merepresentasikan apapun. Dibuka saja datanya," kata Umam.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Antara)
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Antara)

Menurut Umam, hampir semua lembaga survei menyatakan mayoritas masyarakat tidak setuju perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Tidak ada survei yang mengonfirmasi big data yang disebut Luhut itu.

"Semua polster tidak mengonfirmasi itu. Setahun lalu, saya melakukan survei dan 80 persen menolak perpanjangan masa jabatan. Tapi kemudian digunakan bahasa yang sumir, big data," ucapnya.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menyoroti klaim big data oleh Luhut, yang justru berbeda dengan data yang didapat oleh berbagai lembaga survei.

"Kalau kita lihat semua kecenderungannya oleh lembaga yang kredibel, yang terpercaya dan berpengalaman itu menunjukan bahwa mayoritas hasilnya, publik menolak terhadap perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu," kata Arya Fernandes.

Dalam wawancara yang diunggah di sebuah akun Youtube, Luhut menyatakan memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda. Masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional. (Knu)

Baca Juga:

Ketua DPD Patahkan Klaim Netizen Setuju Tunda Pemilu Versi Big Data Luhut

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
81 Hektare Lahan untuk Relokasi Warga Terdampak Erupsi Semeru
Indonesia
81 Hektare Lahan untuk Relokasi Warga Terdampak Erupsi Semeru

Alhamdulilah pemerintah, pemda dan kabupaten telah bekerja keras

1.000 Orang Diduga Meninggal Saat Isoma, Pemprov DKI Lakukan Pengecekan
Indonesia
1.000 Orang Diduga Meninggal Saat Isoma, Pemprov DKI Lakukan Pengecekan

Politikus Gerindra DKI Jakarta ini mengaku, bila dirinya tidak mengetahui pasti angka warganya yang wafat saat isoman. Ia berharap warga yang meninggal dunia tidak mencapai seribu pasien.

Puan Klaim Tak Terganggu Manuver NasDem Dukung Ganjar jadi Capres
Indonesia
Puan Klaim Tak Terganggu Manuver NasDem Dukung Ganjar jadi Capres

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghormati rumah tangga partai politik lain, termasuk NasDem yang baru saja mengumumkan nama bakal calon presiden untuk diusung di Pilpres 2024.

Sekolah di Yogyakarta Berikan Bimbel Tambahan pada Siswa
Indonesia
Sekolah di Yogyakarta Berikan Bimbel Tambahan pada Siswa

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Budhi Asrori, tak menampik kualitas pendidikan mengalami penurunan akibat COVID-19.

Mabes Polri Cari Sosok Pengganti Komjen Paulus Waterpauw
Indonesia
Mabes Polri Cari Sosok Pengganti Komjen Paulus Waterpauw

Perputaran jabatan di lingkup petinggi Polri bakal terjadi setelah dimutasinya Kabaintelkam Komjen Paulus Waterpauw ke luar instansi korps Bhayangkara itu.

Pesan Puan untuk Bambang-Dhony: Jangan Sampai Pembangunan IKN Rugikan Rakyat
Indonesia
Pesan Puan untuk Bambang-Dhony: Jangan Sampai Pembangunan IKN Rugikan Rakyat

"Tapi jangan sampai pembangunannya merugikan rakyat setempat,” tutur Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Arteria Dahlan Maafkan Perempuan "Anak Jenderal" yang Memaki Ibunya
Indonesia
Arteria Dahlan Maafkan Perempuan "Anak Jenderal" yang Memaki Ibunya

Perempuan bernana Anggiat Pasaribu itu dikabarkan telah meminta maaf kepada Arteria dan ibundanya atas pertikaian yang terjadi pada Minggu (22/11) itu.

Terbang Lebih Awal, Timnas Wushu Indonesia Manfaatkan Waktu untuk Adaptasi dan Aklimatisasi
Indonesia
Terbang Lebih Awal, Timnas Wushu Indonesia Manfaatkan Waktu untuk Adaptasi dan Aklimatisasi

esta olahraga multicabang SEA Games akan digelar di Hanoi, Vietnam. SEA Games akan berlangsung pada 12-23 Mei 2022. Timnas wushu Indonesia akan terbang lebih awal untuk memanfaatkan official training sebagai persiapan akhir jelang bersaing pada SEA Games nanti.

Kasus Kecelakaan Vanessa Angel Naik Penyidikan, Tersangka Segera Diumumkan
Indonesia
Kasus Kecelakaan Vanessa Angel Naik Penyidikan, Tersangka Segera Diumumkan

Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena faktor kelelahan sopir.

PPKM Darurat Berlaku di 48 Kabupaten/Kota, Ini Rinciannya
Indonesia
PPKM Darurat Berlaku di 48 Kabupaten/Kota, Ini Rinciannya

PPKM Darurat akan dilaksanakan di 48 kabupaten/kota dengan situasi pandemi level 4 dan 74 kabupaten/kota dengan situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.