Para Bekas Pentolan Hipmi di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Jokowi saat perkenalkan Sandiaga Uno jadi Menparekraf. (Foto: Sekretariat Presiden).

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mengumumkan 6 menteri baru Kabinet Indonesia Maju dari beranda Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/12). Hari ini, enam menteri ditambah lima wakil menteri dilantik Jokowi di Istana Negara.

Dari deretan Menteri yang dilantik hari ini, menambah alumnus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Kabinet Indonesia Maju dengan semangat kerja,kerja,kerja ini. Sebelumnya Erick Thohir dan Bahlil Lahadalia, dipilih lebih dahulu Jokowi-Ma'ruf, komandoi kementerian atau badan karena mereka juga masuk dalam jajaran tim kampanye.

Baca Juga:

Penunjukan Risma untuk Bersihkan Citra Korup di Kementerian Sosial

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H. Maming mengaku bangga karena sejumlah kader asosiasinya masuk dalam jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju, termasuk dua sosok baru yang diumumkan Presiden Jokowi, Selasa (22/12).

Dari enam nama menteri baru yang diumumkan Presiden Jokowi, Selasa (22/12), dua diantaranya yakni Sandiaga Salahuddin Uno dan Muhammad Luthfi merupakan mantan Ketua Hipmi.

Muhammad Luthfi yang ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan adalah mantan Ketum Umum Hipmi periode 2001-2005, penggantinya Sandiaga Uno yang dipilih menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan mantan Ketua Umum Hipmi periode 2005-2008.

Sementara, kader Hipmi dan mantan Ketum Hipmi yang sudah lebih dahulu ditunjuk untuk menjabat menjadi menteri adalah Bahlil Lahadalia sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, yang pernah menjadi pengurus Hipmi.

"Dengan adanya kader-kader terbaik Hipmi di jajaran menteri kita bisa berharap adanya perubahan yang akan dibawa melalui kebijakan mereka nanti, akan mendorong perekonomian nasional dan lahirkan lapangan pekerjaan seluas-luasnya," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (22/12).

Jokowi dan 6 menteri anyar di Branda Istana. (Foto: Sekretariat Presiden).
Jokowi - Ma'ruf dan 6 menteri anyar di Branda Istana. (Foto: Sekretariat Presiden).

Mardani mengungkapkan, Presiden Jokowi sudah melakukan hal yang tepat untuk memasukkan kader-kader terbaik Hipmi ke dalam jajaran menterinya.

"Saya rasa ini keputusan yang tepat, untuk bisa menghadapi bonus demografi dan pandemi Covid-19. Ini akan menjadi energi baru untuk pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua, kondisi sekarang butuh energi anak muda," imbuhnya.

Saat ini, merupakan kondisi terberat bagi ekonomi Indonesia yang mengalami resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Neraca perdagangan dan investasi yang fluktuasi serta kunjungan wisatawan yang masih kalah jauh dari negara tetangga menjadi pekerjaan berat.

Padahal, misalnya, wisata Indonesia punya potensi yang besar dan menjadi salah satu tumpuan untuk menghasilkan devisa. Kondisi pariwisata Indonesia tengah mengalami keterpurukan yang dalam akibat pandemi yang berlangsung 9 bulan belakangan ini. Ribuan pekerja pariwisata harus ter-PHK atau dirumahkan karena merosotnya kunjungan wisatawan asing maupun domestik.

Mardani menilai, dengan kondisi Indonesia yang saat ini mengalami resesi, perlu ada percepatan untuk bisa membangkitkan perekonomian Indonesia. Ia juga berharap menteri-menteri baru yang dipilih bisa memberikan semangat baru bagi dunia usaha untuk mendukung pemulihan ekonomi.

"Saya berharap ada kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan semangat baru untuk dunia usaha agar bisa menekan tingginya pengganguran dan bisa berdampak untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Ini Tugas Khusus Sandiaga Uno dari Jokowi dan Ma'ruf Amin

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Siapkan Dua Hotel Isolasi Mandiri Berbayar
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Dua Hotel Isolasi Mandiri Berbayar

"Hotel isolasi yang berbayar ini hanya untuk tamu dengan kategori orang tanpa gejala atau OTG," kata Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparekraf DKI Bambang Ismadi

Jelang Peringatan Sumpah Pemuda, BPIP Sebut Isu SARA Hambat Kemajuan Bangsa
Indonesia
Jelang Peringatan Sumpah Pemuda, BPIP Sebut Isu SARA Hambat Kemajuan Bangsa

SARA (Suku Agama Ras Antar Golongan) menjadi penghambat dalam kemajuan suatu bangsa

Novel Baswedan dan Keluarga Jalani Tes Swab Ulang di Rumah
Indonesia
Novel Baswedan dan Keluarga Jalani Tes Swab Ulang di Rumah

Penyidik KPK Novel Baswedan menjalani isolasi mandiri setelah dipastikan positif COVID-19

Ketua MA Ajak Hakim se-Indonesia Berani Terobos Kekakuan Hukum Normatif
Indonesia
Ketua MA Ajak Hakim se-Indonesia Berani Terobos Kekakuan Hukum Normatif

Problematika penegakan hukum korupsi di Indonesia terkadang sangat kaku

Dua Terpidana Penyerang Novel Bakal Dipecat dari Polri?
Indonesia
Dua Terpidana Penyerang Novel Bakal Dipecat dari Polri?

“Itu berproses terkait dengan statusnya tentunya nanti ada proses sendiri karena memang bagaimana proses penghentian anggota polri dari kepolisian negara RI, itu ada aturan mainnya,” katanya.

Sah! Jokowi, Ma'ruf Amin Hingga Anggota DPR Tidak Terima THR
Indonesia
Sah! Jokowi, Ma'ruf Amin Hingga Anggota DPR Tidak Terima THR

THR hanya diterima PNS eselon 3 ke bawah dan hanya gaji pokok tanpa tunjangan kinerja.

Pendukung Rizieq Ancam Kerahkan Massa, Polri Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
Indonesia
Pendukung Rizieq Ancam Kerahkan Massa, Polri Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah

Polisi rencananya akan mendalami dugaan tindak pidana Pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

TPS Ditutup, Biden Unggul Sementara dari Trump
Dunia
TPS Ditutup, Biden Unggul Sementara dari Trump

Pada pemilu kali ini, perhitungan suara diprediksi bakal lebih lama, karena lebih banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya menggunakan pos.

Motif Kapolsek Kembangan Sampai Berani Abaikan Maklumat Kapolri
Indonesia
Motif Kapolsek Kembangan Sampai Berani Abaikan Maklumat Kapolri

Yusri Yunus menegaskan bahwa Kompol Fahrul telah melanggar aturan maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis terkait larangan keramaian yang melibatkan massa.

Pemerintah Siapkan Anggaran Pengadaan Vaksin
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Pengadaan Vaksin

Pemerintah saat ini sedang memfinalisasi RAPBN 2021. Rencananya, pidato nota keuangan RAPBN 2021 akan dibacakan Presiden Joko Widodo pada 14 Agustus 2020.