Para Ahli Pastikan Vaksin yang Digunakan Aman dan Efektif Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/geralt)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan pernyataan dan terus menerus menekankan bahwa dalam hal penyediaan vaksin COVID-19, harus dipastikan keamanan dan efektivitasnya.

Keberadaan vaksin yang aman dan efektif sangat penting dan diharapkan oleh Latief Siregar, seorang penyintas COVID-19 yang dirundung ketakutan ketika divonis positif dan harus menjalani perawatan intensif.

Menurutnya, kehadiran vaksin menjadi hal yang vital karena belum ada obat untuk COVID-19.

Baca Juga:

Datangnya Vaksin tak Berarti Pandemi COVID-19 Berakhir

Terkait efektivitas vaksin, ditegaskan pula oleh Cissy Rachiana Sudjana, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.

Menurutnya, vaksin adalah cara paling efektif untuk menurunkan kesakitan, kematian, dan juga kecacatan. Meskipun tingkat efektivitas vaksin berbeda satu dengan lainnya, namun satu hal yang pasti adalah, vaksin yang telah beredar pasti telah mendapatkan izin dari badan yang berwenang dan memenuhi syarat keamanan dan efektivitas.

Hal senada juga diungkapkan vaksinolog sekaligus dokter spesialis penyakit dalam, Dirga Sakti Rambe.

“Setiap vaksin punya efektivitas yang berbeda-beda. Namun, vaksin tidak akan mendapat izin penggunaan atau peredaran jika efektivitasnya tidak memenuhi syarat dan standar WHO,” ujarnya.

“Untuk vaksin COVID-19, WHO menetapkan minimal efektivitasnya 50 persen. Harapannya pasti nanti vaksin yang ada efektivitasnya bisa lebih tinggi dari angka yang ditetapkan WHO.”

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/Alexandra_Koch)
Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/Alexandra_Koch)

Proses pembuatan setiap vaksin harus melewati proses penelitian hingga uji klinis yang panjang. Namun karena kemajuan sains dan teknologi, prosesnya bisa jauh lebih cepat.

Sekalipun lebih cepat, tidak ada kompromi dengan keamanan.

Prof I Gusti Ngurah Mahardika, ahli virologi dan molekuler biologi Universitas Udayana, sekaligus anggota tim pengembangan vaksin Merah Putih menegaskan bahwa sekalipun proses penemuan vaksin harus dilakukan dengan cepat dan segera, keamanan vaksin adalah hal penting yang harus menjadi perhatian semua pihak.

“Selain juga jaminan akses vaksin yang murah, dan equitable untuk seluruh masyarakat. Proses regulasi harus cepat dan soal keamanan vaksin tidak ada kompromi sama sekali. Vaksin benar-benar harus aman sebelum digunakan,” tegasnya.

Untuk menegaskan keamanan, prosesnya pembuatannya juga diawasi oleh berbagai lembaga kompeten. Sebagai contoh, uji klinik vaksin COVID-19 di Bandung dengan standar sama seperti di negara lain, juga diawasi oleh badan pengawas, yaitu Badan POM, Data Safety Monitor Board (DSMB), dan Komite Etik FK Unpad. Betul-betul berlapis.

“Pengawasan ini penting dan perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan efektivitas dari vaksin COVID-19 yang saat ini tengah dikembangkan oleh Bio Farma,” jelas Soedjatmiko, anggota Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional dari ITAGI.

Baca Juga:

Minim Uji Spesimen Bakal Jadi Hambatan Vaksinasi

Badan POM pun tidak main-main dan memiliki standar yang ketat dalam pemberian izin penggunaan vaksin.Mutu vaksin dijamin melalui evaluasi persyaratan mutu dan pemastian pembuatan vaksin sudah sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Setelah proses evaluasi tersebut dilalui dan vaksin dianggap memenuhi syarat dari aspek keamanan dan efektivitas, barulah Badan POM dapat memberikan perizinan penggunaan.

Lebih lanjut dokter Dirga juga menegaskan bahwa berita-berita bahwa vaksin itu tidak efektif mengandung racun adalah informasi yang salah.

“Vaksin apa pun termasuk vaksin COVID-19, saat digunakan luas oleh masyarakat itu harus sudah mendapat persetujuan dari badan POM. Jika ada vaksin yang sudah memperoleh izin untuk digunakan, itu sudah dipastikan aman dan efektif,” tutupnya. (*)

Baca Juga:

Dunia Kesehatan Sambut Positif Kehadiran Vaksin COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Larang Uang Bansos Digunakan Beli Miras
Indonesia
Wagub DKI Larang Uang Bansos Digunakan Beli Miras

"Masyarakat bisa membelanjakan keperluan masing masing yang penting tidak boleh rokok, miras yang tidak perlu," tegasnya.

FPI Jadi Organisasi Terlarang, Anak Buah Prabowo Sebut Pembunuhan Demokrasi
Indonesia
FPI Jadi Organisasi Terlarang, Anak Buah Prabowo Sebut Pembunuhan Demokrasi

Fadli dikenal sebagai politikus yang dekat dengan FPI

Tito Minta Kepala Daerah tidak Becus Tangani Corona Jangan Dipilih Lagi
Indonesia
Tito Minta Kepala Daerah tidak Becus Tangani Corona Jangan Dipilih Lagi

Tito mengungkapkan bahwa penanganan COVID-19 di setiap daerah secara tidak langsung juga menjadi isu sentral dalam kontestasi Pilkada serentak 2020

Ekonomi Turun Karena Konsumsi Pemerintah Anjlok
Indonesia
Ekonomi Turun Karena Konsumsi Pemerintah Anjlok

Sudah terdapat indikator yang mengalami perbaikan seperti PMI manufaktur meski harus tetap diwaspadai adanya potensi pandemi COVID-19 gelombang kedua.

Tiongkok Konfirmasi Kunjungan Menlu Retno Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Tiongkok Konfirmasi Kunjungan Menlu Retno Saat Pandemi COVID-19

Kementerian Luar Negeri Tiongkok (MFA) mengonfirmasi kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi ke negaranya saat pandemi COVID-19.

DPRD Tegaskan Ondel-Ondel Tak Layak Dijadikan Sarana Mengamen
Indonesia
Begini Kerawanan Pilkada Serentak Versi Bawaslu
Indonesia
Begini Kerawanan Pilkada Serentak Versi Bawaslu

Pada konteks sosial sebanyak 40 kabupaten dan kota memiliki indeks kerawanan tinggi dan 211 lainnya pada tingkat sedang.

Hanya Delapan Paskibraka dalam Upacara HUT RI Tahun Ini
Indonesia
Hanya Delapan Paskibraka dalam Upacara HUT RI Tahun Ini

Kedelapan Paskibraka itu akan bertugas pada upacara pengibaran dan juga penurunan Bendera Merah Putih di Istana Kepresidenan

Ganjar Sahkan UMK Jateng 2021, Kota Semarang Tertinggi
Indonesia
Ganjar Sahkan UMK Jateng 2021, Kota Semarang Tertinggi

Ia mengungkapkan kenaikan upah minimum ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Menkes Budi Sadikin Minta KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19
Indonesia
Menkes Budi Sadikin Minta KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pengadaan vaksin COVID-19.