Papua Belum Aman, DPR Desak Strategi Ganda Hadapi Gerilya KKB

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 20 Februari 2026
Papua Belum Aman, DPR Desak Strategi Ganda Hadapi Gerilya KKB

Ilustrasi: Jenazah pimpinan KKB Undius Kogoya yang meninggal di Wandai, Intan Jaya, Rabu (22/10/2025). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kondisi keamanan di Papua yang masih menghadapi tantangan serius akibat aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mendapat perhatian serius Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R. Abdullah.

Taufiq menegaskan bahwa negara harus menerapkan pendekatan yang sangat hati-hati dan terukur guna menjaga stabilitas wilayah tanpa mengabaikan keselamatan warga sipil.

Baca juga:

Perempuan Asal NTT Jadi Korban Penyerangan KKB di Yahukimo, Papua

Diplomasi Luar Negeri dan Tantangan Lapangan

Kondisi di Bumi Cendrawasih saat ini dinilai belum sepenuhnya stabil. Kelompok bersenjata dilaporkan terus bergerak, bahkan mulai membangun jejaring komunikasi di kancah internasional untuk mendukung agenda mereka.

Fenomena ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya fokus pada kekuatan senjata, tetapi juga pada strategi diplomasi dan sosial.

“Kita melihat memang situasinya belum aman sepenuhnya. Ada kelompok-kelompok yang masih terus berupaya mewujudkan cita-citanya,” ujar Legislator Fraksi PKB tersebut dalam keterangannya, Kamis (19/2).

Dilema Penegakan Hukum di Tengah Masyarakat

Tantangan terbesar dalam memulihkan keamanan di Papua adalah pola pergerakan kelompok bersenjata yang seringkali berbaur dengan penduduk lokal. Hal ini menciptakan kompleksitas tinggi bagi aparat keamanan dalam melakukan penindakan tanpa menimbulkan efek samping bagi masyarakat non-kombatan.

Taufiq menekankan bahwa Kementerian Pertahanan dan aparat keamanan wajib mengedepankan pendekatan persuasif serta dialogis. Namun, kesiapsiagaan pasukan tetap tidak boleh kendur demi menjaga kedaulatan negara.

Baca juga:

KKB Tebar Ancaman di Papua, Pengusaha Asal Maros, Sulsel, Jadi Korban Terbaru

“Ketika harus dilakukan tindakan militer, problemnya mereka bercampur dengan sipil. Ini yang menjadi tantangan dan tidak mudah,” jelas Taufiq.

Ia mengingatkan bahwa strategi keamanan di Papua harus presisi dan berimbang. "Ini persoalan yang kompleks, sehingga penanganannya juga tidak bisa dilakukan dengan satu pendekatan saja," pungkasnya.

#Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) #Papua #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Indonesia
TNI Tembak Mati Komandan OPM di Maybrat, 2 Anak Buahnya Hanyut di Sungai
Personel TNI disebut mendapat serangan saat menjalankan operasi tersebut hingga terjadi aksi saling tembak.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
TNI Tembak Mati Komandan OPM di Maybrat, 2 Anak Buahnya Hanyut di Sungai
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Berita Foto
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Penetapan ketua Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Bagikan