MerahPutih.com - BMKG telah mengeluarkan peringatan akan potensi banjir pesisir atau rob pada kawasan utara Pulau Jawa pada 18-25 November. Sedangkan potensi hujan lebat terjadi pada tanggal 19 - 23 November 2021 pada siang hingga sore hari.
Adapun wilayah yang perlu diwaspadai berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut di daerah penyangga ekonomi pesisir utara Jawa, di antaranya Tangerang, Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, dan Gresik.
Baca Juga:
Wagub DKI: Rumah Panggung Salah Satu Program Pengentasan Banjir
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Nasrullah, meminta kamera pemantau atau Closed Circuit Television (CCTV) yang berada di Ibu kota, harus terintegrasi dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI. Sehingga memudahkan Pemerintah DKI dalam mengatasi bencana banjir dan kebakaran bila terjadi.
SKPD yang dimaksud, kata dia, Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat). Termasuk, sampai ke ruang kerja Gubernur. "Perlu ada integrasi (CCTV) yang terkoneksi," tegas Nasrullah.
Nasrullah menilai, integrasi CCTV penting direalisasikan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) untuk menimbulkan rasa nyaman dan aman di tengah-tengah warga.
"Apalagi ini sebagai pusat data center yang nantinya akan memberikan informasi kepada pihak lain yang membutuhkan. Seperti info lalu lintas, banjir, kebakaran, hingga kriminal,” ujarnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI William Aditya Sarana mengatakan selain integrasi, CCTV juga perlu diperbanyak terutama di beberapa titik rawan Ibu kota. Dengan begitu ia berharap tingkat kejahatan dapat diminimalisir.
"Saya kira salah satu yang paling penting sebaran titiknya. Perlu diperbanyak terutama sifatnya untuk hal keamanan. Kedepannya CCTV harus fokus untuk manfaat keamanan dan memantau kondisi kota," ungkapnya.
William mengatakan, dalam penambahan CCTV perlu dilakukan analisis kebutuhan, sehingga lokasi-lokasi yang dipilih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga Jakarta.
"Harus ada pemantauan dan analisis kebutuhan, misalnya di tempat umum seperti pasar dan trotoar. Atau di tempat yang rawan kejahatan, itu bisa direkomendasikan," ungkapnya. (Asp)
Baca Juga:
Strategi Pemkot Bandung dan Cimahi Kurangi Banjir di Perbatasan