Pansus Pemindahan Ibu Kota Bahas Tiga Topik Besar Serta Panggil Gubernur DKI dan Kaltim Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota DPR RI, Zainuddin Amali (kiri) (Antaranews/Riza Harahap)

Merahputih.com - Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota Zainuddin Amali bakal melakukan rapat secara maraton dengan Bappenas, Kemenkeu, Kementerian ATR/BPN, PU, KLHK, Kemendagri, Kemkumham, Kemenpan RB, panglima TNI, Kapolri, dan Menhan. Termasuk juga dengan Gubernur DKI dan Kaltim untuk membahas soal rencana pemindahan ibu kota.

"Pansus akan membahas tiga topik besar mulai dari pembiayaan infrastruktur, lokasi dan lingkungan, serta aparatur dan regulasi yang diperlukan. Intinya setelah kami pelajari summary yang telah disampaikan pemerintah, lampiran dari surpres," kata Amali, Kamis (19/9).

Baca Juga

Jokowi Pindahkan Ibu Kota, Budayawan Betawi: Seperti Pergerakan Tanpa Bola

Selain itu pansus juga akan menghasilkan rekomendasi setelah meminta pandangan semua fraksi. "Insyaallah pada tanggal 30 September kita akan laporan ke paripurna," jelas Amali.

Zainuddin mengatakan, tugas pansus memang hanya sampai pada rekomendasi saja. Rekomendasi tersebut nantinya akan dilengkapi dengan sejumah catatan hal-hal yang dinilai masih kurang.

"Jadi ini bukan setuju atau tidak karena surat presiden itu meminta, beliau menyampaikan kajian dan mohon dukungan. Beda dengan perppu. Kalau perppu kan kita menerima atau menolak. Ini kan tidak," katanya.

Ketua Komisi II DPR yang juga Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota, Zainudin Amali (ANTARA)

Pansus kini kerja marathon untuk mengkaji dan membahas hasil kajian yang dikirimkan Jokowi ke DPR RI.

“Kalau pansus RUU dan Perppu mesti ada DIM (daftar inventarisasi masalah), tapi pansus ibu kota ini hanya untuk rekomendasi. Cukup kajian. Waktunya cukup singkat hingga 30 September,” kata Zainudin Amali.

Baca Juga

Pemerintah Disarankan Gunakan APBN Pindahkan Ibu Kota

Setelah itu Pansus akan merumuskan rekomendasi sekaligus meminta pandangan fraksi-fraksi DPR, selanjutnya rekomendasi dibacakan di paripurna DPR.

“Apakah rekomendasi itu nanti dilaksanakan atau tidak, kita serahkan ke pemerintah,” katanya. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH